Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEJABAT DINAS LUAR NEGERI DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang berkedudukan di luar

negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional PBB dan non-PBB. 2. Kepala Perwakilan adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil tetap Republik INDONESIA, kuasa usaha tetap, kuasa usaha sementara, konsul jenderal, konsul, atau pejabat sementara (acting) kepala Perwakilan konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di negara penerima, wilayah kerja, atau organisasi internasional. 3. Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan, wakil Kepala Perwakilan, dan deputi wakil tetap. 4. Unsur Pelaksana adalah pejabat diplomatik dan pejabat penugasan. 5. Unsur Penunjang adalah penata kanselerai, pejabat fungsional pranata informasi diplomatik, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri. 6. Pejabat Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PDLN adalah Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana, dan Unsur Penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan keputusan

atau keputusan Menteri Luar Negeri. 7. Anggota Keluarga adalah isteri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri, anak angkat yang disahkan oleh penetapan pengadilan yang masih menjadi tanggungan PDLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan mendampingi pasangan atau orang tua dalam penugasan di Perwakilan. 8. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik INDONESIA, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik INDONESIA untuk kepentingan dinas/negara. 9. Bantuan Biaya Pendidikan Anak adalah bantuan biaya pendidikan anak-anak PDLN yang bekerja pada

Perwakilan. 10. Persekot adalah pinjaman yang diberikan kepada pejabat/pegawai kementerian/Lembaga yang ditempatkan dan dipindahkan pada satuan kerja Perwakilan/ satuan kerja atase teknis. 11. Biaya Representasi adalah biaya untuk suatu kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang diplomasi dan hal yang menunjang pelaksanaan tugas diplomasi yang dilakukan oleh PDLN. 12. Biaya Operasional Khusus adalah dana yang disediakan bagi Kepala Perwakilan untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus, serta bukan merupakan tambahan penghasilan. 13. Pendampingan Atas Biaya Dinas adalah keikutsertaan istri/suami PDLN dalam Perjalanan Dinas di wilayah negara akreditasi atau wilayah kerja. 14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

PDLN yang melaksanakan tugas di Perwakilan diberikan fasilitas berupa: a. akomodasi sementara; b. pinjaman resmi; c. Biaya Representasi; d. biaya telepon; e. Pendampingan Atas Biaya Dinas; f. santunan kematian; g. Bantuan Biaya Pendidikan Anak; h. dukungan Unsur Pimpinan; dan i. Biaya Operasional Khusus.

(1) Akomodasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada PDLN apabila: a. ditugaskan pada Perwakilan; atau b. pindah tugas antarPerwakilan. (2) Akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hotel atau apartemen. (3) Akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada mata anggaran beban pusat Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Beban pusat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk biaya sewa kamar hotel atau apartemen termasuk layanan yang tercakup dalam biaya sewa kamar hotel atau apartemen.

(1) Pinjaman resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang baru tiba di Perwakilan. (2) Pinjaman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Persekot: a. sewa rumah; b. mobil; dan/atau c. tunjangan penghidupan luar negeri. (3) Pinjaman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara angsuran setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pinjaman diberikan.

(4) Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang harus melunasi pinjaman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum masa tugasnya berakhir di Perwakilan.

Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang dipindah tugaskan antarPerwakilan dapat mengajukan pinjaman resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di Perwakilan yang baru.

(1) Penggunaan Biaya Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diajukan oleh PDLN melalui permohonan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan dengan mencantumkan rencana kegiatan. (2) Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Perwakilan. (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tujuan; b. jenis kegiatan; c. tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan; dan d. daftar undangan. (4) Penggunaan Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan dengan: a. membuat laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan; dan b. menyampaikan bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan oleh PDLN untuk kegiatan peningkatan kapasitas diri dan pembelian barang/jasa yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

(1) Biaya Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. (2) Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan per bulan untuk: a. Unsur Pimpinan; b. Unsur Pelaksana; dan c. Unsur Penunjang. (3) Pemberian besaran Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penggantian Biaya Representasi dilakukan secara at cost sesuai tanda bukti pengeluaran yang sah.

Besaran Biaya Representasi untuk kegiatan jamuan makan di kediaman PDLN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

(1) Biaya telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada PDLN yang besarannya disesuaikan dengan alokasi anggaran Perwakilan. (2) Biaya telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. biaya langganan dan penggunaan telepon genggam untuk keperluan dinas; dan b. biaya pemasangan, langganan, dan penggunaan telepon rumah. (3) Besaran biaya telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perwakilan.

(1) Pendampingan Atas Biaya Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat diberikan kepada istri/suami yang mendampingi Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang melaksanakan Perjalanan Dinas. (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penunjukan Kepala Perwakilan. (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk keperluan: a. penyerahan surat kepercayaan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dalam negara akreditasi; b. perkenalan resmi dengan para gubernur provinsi atau negara bagian di negara akreditasi atau wilayah kerja; atau c. mendampingi kunjungan menteri, pimpinan lembaga nonkementerian, dan/atau pejabat setingkat menteri di negara akreditasi atau wilayah kerja. (4) Istri/suami yang mendampingi Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diberikan apabila PDLN atau Anggota Keluarga PDLN meninggal dunia dalam masa penugasan di Perwakilan.

(2) Santunan kematian Anggota Keluarga PDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. biaya pengurusan dan pengiriman jenazah ditanggung dinas; dan b. biaya perjalanan PDLN atau 1 (satu) orang pihak lain yang ditunjuk untuk mengantar jenazah ke INDONESIA dan kembali ke Perwakilan. (3) Tata cara dan besaran pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bantuan Biaya Pendidikan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diberikan kepada PDLN yang memiliki anak usia sekolah dan mengikuti pendidikan formal di wilayah negara PDLN ditugaskan. (2) Tata cara dan besaran pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dukungan Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan kepada Kepala Perwakilan dan wakil Kepala Perwakilan. (2) Dukungan Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas biaya negara berupa: a. rumah dinas atau rumah sewa dan kelengkapannya; b. peralatan rumah tangga; c. biaya penggunaan listrik, gas, dan air;

d. biaya telepon dan internet rumah dinas/sewa, dan kelengkapannya; e. mobil dinas dan pengemudi; dan f. perangkat Unsur Pimpinan.

Perangkat Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i disediakan bagi Kepala Perwakilan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis dan khusus. (2) Penggunaan Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fleksibel dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta prinsip efektif dan efisien. (3) Penetapan besaran Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap bulan Kepala Perwakilan dapat mencairkan Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 1/12 (seperduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun yang disediakan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran dengan mengajukan permohonan pencairan Biaya Operasional Khusus kepada pejabat pembuat komitmen dan bendahara. (5) Dalam hal terdapat sisa Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada akhir bulan sebelumnya, sisa dana dimaksud dapat digunakan sebagai tambahan Biaya Operasional Khusus pada bulan berjalan.

(6) Bukti pencairan Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan untuk pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran berupa tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan. (7) Bukti penggunaan Biaya Operasional Khusus berupa rekapitulasi pengeluaran dengan dilampiri tanda bukti asli. (8) Pengelolaan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kepala Perwakilan dan dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada Menteri melalui sekretaris jenderal dengan kode “RAHASIA”.

(1) Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat juga diberikan kepada Kuasa Usaha Sementara atau Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan konsuler yang telah mendapat persetujuan Kementerian dan menjabat lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sampai dengan ketibaan Kepala Perwakilan definitif. (3) Dalam hal ketibaan Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bulan yang sama dengan pemberian Biaya Operasional Khusus kepada Kuasa Usaha Sementara atau Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan konsuler, maka pemberian Biaya Operasional Khusus kepada Kepala Perwakilan definitif diberikan pada bulan berikutnya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai fasilitas PDLN dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 77, Pasal 80, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 113 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2021

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA