Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2014 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NASIONAL THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS DI INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Nasional the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) – INDONESIA adalah Sekretariat Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) – INDONESIA yang selanjutnya disebut Setnas ASEAN-INDONESIA.

2. Koordinator Setnas ASEAN-INDONESIA adalah Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN yang karena kedudukannya, memiliki kewenangan untuk memimpin pelaksanaan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian/Lembaga pada Setnas ASEAN-INDONESIA.

3. Anggota Setnas ASEAN-INDONESIA adalah Pejabat dalam Kementerian dan Lembaga terkait yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Setnas ASEAN-INDONESIA. Anggota Setnas ASEAN-INDONESIA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibagi ke dalam tiga pilar Komunitas ASEAN.

4. Penanggung Jawab Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN adalah Anggota Setnas ASEAN-INDONESIA yang dipilih oleh Anggota Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN untuk membantu Koordinator dalam melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian dan atau Lembaga dalam menunjang pencapaian Pilar Politik dan Keamanan pada Setnas ASEAN-INDONESIA.

5. Penanggung Jawab Komunitas Ekonomi ASEAN adalah Anggota Setnas ASEAN-INDONESIA yang dipilih oleh Anggota Komunitas Ekonomi ASEAN untuk membantu Koordinator dalam melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian dan atau Lembaga dalam menunjang pencapaian Pilar Ekonomi pada Setnas ASEAN-INDONESIA.

6. Penanggung Jawab Komunitas Sosial Budaya ASEAN adalah Anggota Setnas ASEAN-INDONESIA yang dipilih oleh Anggota Komunitas Sosial Budaya ASEAN untuk membantu Koordinator dalam melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian dan atau Lembaga dalam menunjang pencapaian Pilar Sosial Budaya pada Setnas ASEAN-INDONESIA.

7. Wakil Penanggung Jawab Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN adalah Anggota Setnas ASEAN-INDONESIA yang dipilih oleh Anggota Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN untuk membantu Penanggung Jawab Komunitas Politik Keamanan ASEAN.

8. Wakil Penanggung Jawab Komunitas Ekonomi ASEAN adalah Anggota Setnas ASEAN-INDONESIA yang dipilih oleh Anggota Komunitas Ekonomi ASEAN untuk membantu Penanggung Jawab Komunitas Ekonomi ASEAN.

9. Wakil Penanggung Jawab Komunitas Sosial Budaya ASEAN adalah Anggota Setnas ASEAN-INDONESIA yang dipilih oleh Anggota Komunitas Sosial Budaya ASEAN untuk membantu Penanggung Jawab Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

10. Sekretaris Setnas ASEAN-INDONESIA adalah Pejabat yang ditunjuk untuk membantu Koordinator dalam melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Kementerian dan atau Lembaga serta fungsi kesekretariatan umum pada Setnas ASEAN-INDONESIA.

11. Sekretaris Komunitas ASEAN adalah Pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas kesekretariatan.

(1) Setnas ASEAN-INDONESIA berada di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN melalui Menteri Luar Negeri. (2) Setnas ASEAN-INDONESIA dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN.

(1) Setnas ASEAN-INDONESIA terdiri atas: a. Koordinator; b. Anggota; c. Penanggung Jawab; d. Wakil Penanggung Jawab; dan e. Sekretaris. (2) Penetapan struktur organisasi Setnas ASEAN-INDONESIA dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN selaku Koordinator Setnas ASEAN- INDONESIA mempunyai tugas dan fungsi: a. mengkoordinasikan kegiatan Setnas ASEAN-INDONESIA pada tingkat nasional; b. mengkoordinasikan penyimpanan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional; d. mengkoordinasikan persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan- pertemuan ASEAN; e. mengkoordinasikan kegiatan pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; dan f. mengkoordinasikan kegiatan kontribusi pembentukan Komunitas ASEAN.

(1) Anggota Setnas ASEAN-INDONESIA yang berjumlah 92 pejabat Eselon I dan setingkat Eselon I dari 48 Kementerian dan Lembaga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan : a. kegiatan Setnas ASEAN-INDONESIA pada tingkat nasional; b. penyimpanan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional; c. keputusan-keputusan ASEAN pada tingkat nasional; d. persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN; e. kegiatan pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN. (2) Anggota Setnas ASEAN-INDONESIA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibagi ke dalam tiga pilar Komunitas ASEAN: a. Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN; b. Komunitas Ekonomi ASEAN; dan c. Komunitas Sosial Budaya ASEAN. (3) Anggota Setnas ASEAN-INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berpartisipasi secara lintas pilar Komunitas ASEAN setelah mendapat pertimbangan Koordinator.

Penanggung Jawab Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN memiliki tugas dan fungsi membantu Koordinator Setnas ASEAN-INDONESIA: a. dalam kegiatan di bidang politik dan keamanan ASEAN pada tingkat nasional; b. sebagai pumpunan (focal point) kegiatan bidang politik dan keamanan ASEAN pada tingkat nasional; c. menjadi penyimpan informasi mengenai urusan politik dan keamanan ASEAN pada tingkat nasional;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN di bidang politik dan keamanan pada tingkat nasional; e. mengkoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN di bidang politik dan keamanan; f. memajukan identitas dan kesadaran ASEAN di bidang politik dan keamanan ASEAN pada tingkat nasional; g. berkontribusi pada pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN.

Wakil Penanggung Jawab Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN mempunyai tugas dan fungsi: a. membantu Penanggung Jawab Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN; dan b. melaksanakan tugas harian kegiatan-kegiatan ASEAN di bidang politik dan keamanan secara nasional.

Anggota Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN mempunyai tugas dan fungsi membantu Penanggung Jawab Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN dalam melaksanakan secara nasional kegiatan-kegiatan ASEAN di bidang politik dan keamanan.

Penanggung Jawab Komunitas Ekonomi ASEAN memiliki tugas dan fungsi membantu Koordinator Setnas ASEAN-INDONESIA : a. dalam kegiatan di bidang ekonomi ASEAN pada tingkat nasional; b. bertugas sebagai Pumpunan Kegiatan bidang ekonomi ASEAN pada tingkat nasional; c. menjadi penyimpan informasi mengenai urusan ekonomi ASEAN pada tingkat nasional; d. mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN di bidang ekonomi pada tingkat nasional; e. mengkoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN di bidang ekonomi; f. memajukan identitas dan kesadaran ASEAN di bidang ekonomi pada tingkat nasional; dan g. berkontribusi pada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN.

Wakil Penanggung Jawab Komunitas Ekonomi ASEAN mempunyai tugas dan fungsi: a. membantu Penanggung Jawab Komunitas Ekonomi ASEAN; dan b. melaksanakan tugas harian kegiatan-kegiatan ASEAN di bidang ekonomi secara nasional.

Anggota Komunitas Ekonomi ASEAN mempunyai tugas dan fungsi membantu Penanggung Jawab Komunitas Ekonomi ASEAN dalam melaksanakan secara nasional kegiatan-kegiatan ASEAN di bidang ekonomi.

Penanggung Jawab Komunitas Sosial Budaya ASEAN memiliki tugas dan fungsi membantu Koordinator Setnas ASEAN-INDONESIA: a. dalam kegiatan di bidang sosial budaya ASEAN pada tingkat nasional; b. sebagai Pimpinan kegiatan bidang sosial budaya ASEAN pada tingkat nasional; c. menjadi penyimpan informasi mengenai urusan sosial budaya ASEAN pada tingkat nasional; d. mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan ASEAN di bidang sosial budaya pada tingkat nasional; e. mengkoordinasikan dan mendukung persiapan-persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN di bidang sosial budaya; f. memajukan identitas dan kesadaran ASEAN di bidang sosial budaya pada tingkat nasional; dan g. berkontribusi pada pembentukan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Wakil Penanggung Jawab Komunitas Sosial Budaya ASEAN mempunyai tugas dan fungsi: a. membantu Penanggung Jawab Komunitas Sosial Budaya ASEAN; dan b. melaksanakan tugas harian kegiatan-kegiatan ASEAN di bidang sosial budaya secara nasional (sesuai bidang masing-masing).

Anggota Komunitas Sosial Budaya ASEAN mempunyai tugas dan fungsi membantu Penanggung Jawab Komunitas Sosial Budaya ASEAN dalam melaksanakan secara nasional kegiatan-kegiatan ASEAN di bidang sosial budaya.

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e terdiri dari Sekretaris Setnas ASEAN-INDONESIA dan Sekretaris Komunitas ASEAN. (2) Sekretaris Setnas ASEAN-INDONESIA adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. (3) Sekretaris Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN adalah Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan. (4) Sekretaris Komunitas Ekonomi ASEAN adalah Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN. (5) Sekretaris Komunitas Sosial Budaya ASEAN adalah Direktur Kerja Sama Fungsional ASEAN.

Sekretaris Setnas ASEAN-INDONESIA melaksanakan tugas dan fungsi: a. pelayanan dukungan teknis operasional kepada Setnas ASEAN- INDONESIA; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Setnas ASEAN-INDONESIA; c. penghimpunan dan penyimpanan informasi dan dokumen mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional; d. pengumpulan data dan penyusunan laporan Setnas ASEAN-INDONESIA pada tingkat nasional; e. penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut pelaksanaan keputusan ASEAN pada tingkat nasional; f. pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Setnas ASEAN-INDONESIA; dan g. pelaksanaan pengelolaan keuangan Setnas ASEAN-INDONESIA.

Sekretaris Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN melaksanakan tugas dan fungsi: a. membantu Penanggung Jawab dalam kegiatan di bidang politik dan keamanan pada tingkat nasional; b. membantu Penanggung Jawab dalam penyimpanan informasi mengenai urusan politik dan keamanan ASEAN pada tingkat nasional; c. membantu Penanggung Jawab dalam pelaksanaan keputusan- keputusan ASEAN di bidang politik dan keamanan pada tingkat nasional;

d. membantu Penanggung Jawab dalam persiapan-persiapan nasional di bidang politik dan keamanan untuk pertemuan-pertemuan ASEAN; e. membantu Penanggung Jawab pada kegiatan pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN di bidang politik dan keamanan pada tingkat nasional; dan f. membantu Penanggung Jawab pada kegiatan kontribusi pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN.

Sekretaris Komunitas Ekonomi ASEAN melaksanakan tugas dan fungsi: a. membantu Penanggung Jawab dalam kegiatan di bidang ekonomi pada tingkat nasional; b. membantu Penanggung Jawab dalam penyimpanan informasi mengenai urusan ekonomi ASEAN pada tingkat nasional; c. membantu Penanggung Jawab dalam pelaksanaan keputusan- keputusan ASEAN di bidang ekonomi pada tingkat nasional; d. membantu Penanggung Jawab dalam persiapan-persiapan nasional di bidang ekonomi untuk pertemuan-pertemuan ASEAN; e. membantu Penanggung Jawab pada kegiatan pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN di bidang ekonomi pada tingkat nasional; dan f. membantu Penanggung Jawab pada kegiatan kontribusi pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN.

Sekretaris Komunitas Sosial Budaya ASEAN melaksanakan tugas dan fungsi: a. membantu Penanggung Jawab dalam kegiatan di bidang sosial budaya pada tingkat nasional; b. membantu Penanggung Jawab dalam penyimpanan informasi mengenai urusan sosial budaya ASEAN pada tingkat nasional; c. membantu Penanggung Jawab dalam pelaksanaan keputusan- keputusan ASEAN di bidang sosial budaya pada tingkat nasional; d. membantu Koordinator Setnas ASEAN-INDONESIA dalam persiapan- persiapan nasional di bidang sosial budaya untuk pertemuan- pertemuan ASEAN; e. membantu Penanggung Jawab pada kegiatan pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN di bidang sosial budaya pada tingkat nasional; dan f. membantu Penanggung Jawab pada kegiatan kontribusi pembentukan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Koordinator, Anggota, Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab dan Sekretaris wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar kementerian dan lembaga.

(1) Koordinator mengadakan rapat untuk membahas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dengan seluruh Anggota Setnas ASEAN-INDONESIA. (2) Koordinator dapat mendelegasikan kewenangannya kepada masing- masing Penanggung Jawab Komunitas. (3) Koordinator menerima laporan dari masing-masing Penanggung Jawab Komunitas tentang hasil pelaksanaan tugas dan fungsi. (4) Koordinator melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada PRESIDEN melalui Menteri Luar Negeri secara berkala atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

(1) Anggota menghadiri rapat untuk membahas pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN-INDONESIA. (2) Anggota melaksanakan tugas dan fungsi sesuai hasil rapat.

(1) Penanggung Jawab menghadiri rapat untuk membahas pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN-INDONESIA. (2) Penanggung Jawab menerima pendelegasian kewenangan dari Koordinator. (3) Masing-masing Penanggung Jawab Komunitas ASEAN membahas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan anggotanya. (4) Penanggung Jawab Komunitas ASEAN menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Koordinator.

(1) Wakil Penanggung Jawab menghadiri rapat untuk membahas pelaksanaan tugas dan fungsi Setnas ASEAN-INDONESIA.

(2) Wakil Penanggung Jawab menerima pendelegasian kewenangan dari Penanggung Jawab. (3) Masing-masing Wakil Penanggung Jawab Komunitas ASEAN melaksanakan tugas harian kegiatan-kegiatan ASEAN. (4) Wakil Penanggung Jawab Komunitas ASEAN menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Penanggung Jawab.

(1) Sekretaris Setnas ASEAN-INDONESIA membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Koordinator. (2) Sekretaris Komunitas ASEAN membantu Penanggung Jawab Komunitas ASEAN dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Komunitas.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2014 MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, R.M. MARTY M.NATALEGAWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN