Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGUNDANGAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4. Petugas yang Ditunjuk adalah pegawai aparatur sipil negara atau pegawai pada instansi yang bersangkutan.

(1) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA dilaksanakan oleh Menteri. (2) Peraturan Perundang-undangan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA, terdiri atas: a. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH; c. Peraturan PRESIDEN; dan d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

(3) Penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA.

(1) Menteri mengundangkan Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial menteri badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG atau Pemerintah atas perintah UNDANG-UNDANG ataupun berdasarkan kewenangan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA.

Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

(1) Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau pimpinan lembaga yang berwenang.

(2) Pimpinan lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pimpinan lembaga yang mengajukan permohonan pengundangan Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

(1) Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara

dan Tambahan Berita Negara

diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat keterangan yang menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur. (3) Pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Jenderal/nama lain atau pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan.

(1) Pengajuan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disampaikan secara langsung oleh Petugas yang Ditunjuk disertai dengan: a. 2 (dua) naskah asli; dan b. 1 (satu) softcopy naskah asli. (2) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik dengan jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12 (dua belas), dan di atas kertas F4. (3) Format softcopy naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Permohonan Pengundangan yang telah diajukan dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksan kelengkapan dokumen; dan b. pemeriksaan kesesuaian antara naskah asli dengan soft copy naskah asli.

(1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan pada saat permohonan diterima. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah serta diterakan cap dinas jabatan; b. tanda tangan basah dalam naskah asli Peraturan Perundang-undangan; c. jumlah naskah asli; dan d. kesesuaian format naskah asli dan soft copy naskah asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pengundangan dinyatakan lengkap Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dicatat dalam buku register Pengundangan. (2) Terhadap permohonan Pengundangan yang telah dinyatakan lengkap diberikan tanda terima permohonan

sebagai bukti penerimaan pengajuan permohonan Pengundangan.

Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengembalikan secara tertulis permohonan pengundangan kepada pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan disertai dengan alasan.

Terhadap permohonan Pengundangan yang telah diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pemeriksaan kesesuaian antara naskah asli dengan soft copy naskah asli.

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah memenuhi kesesuaian antara naskah asli dengan soft copy naskah asli, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan: a. penyampaian naskah asli Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA kepada Menteri untuk memperoleh tanda tangan; atau b. penandatanganan naskah asli Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat perbedaan antara naskah asli dengan soft copy naskah asli, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan koordinasi dengan pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan.

Naskah asli Peraturan Perundang-undangan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diundangkan dengan: a. mencantumkan nomor dan tahun Lembaran Negara

dan Berita Negara Republik INDONESIA; dan/atau b. mencantumkan nomor Tambahan Lembaran Negara

dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA.

(1) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyampaikan naskah asli Peraturan Perundang- undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Lembaran Negara

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau pimpinan lembaga yang berwenang. (2) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan wajib menyimpan 1 (satu) naskah asli Peraturan Perundang- undangan yang telah diundangkan dalam Berita Negara

dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA sebagai arsip dan menyampaikan 1 (satu) naskah asli kepada Pemrakarsa Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerbitkan Lembaran Negara Republik INDONESIA Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA dalam bentuk lembaran lepas sebagai dokumen resmi negara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.

Ketentuan mengenai format naskah Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap format naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

(1) Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA, dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA yang telah diterbitkan dalam bentuk lembaran lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dimuat dalam sistem informasi peraturan perundang-undangan. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang sedang dalam proses atau Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Menteri ini diundangkan proses Pengundangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY