Pasal 5

(1) Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang- undangan yang akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau pimpinan lembaga yang berwenang.

(2) Pimpinan lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pimpinan lembaga yang mengajukan permohonan pengundangan Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.