Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama; b. Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi; c. Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data; dan d. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas: a. Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Pasal 13 dihapus.

4. Pasal 14 dihapus.

5. Pasal 15 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi pengelolaan dan penanganan kegiatan strategis dan isu strategis di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi pengelolaan kegiatan strategis; dan b. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi pengelolaan dan penanganan isu strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan dukungan persidangan, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, komunikasi publik dan pelayanan infomasi, serta perpustakaan di

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan pelaksanaan dukungan penyiapan bahan dan pengelolaan hasil persidangan; b. koordinasi dan pelaksanaan dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; c. penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan, serta pengembangan organisasi dan tata laksana; d. pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan informasi; dan e. pengelolaan perpustakaan.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi terdiri atas: a. Bagian Persidangan; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Pasal 25 dihapus.

13. Pasal 26 dihapus.

14. Pasal 27 dihapus.

15. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian KeempatA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A, Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; b. pengembangan dan penerapan sistem informasi; c. pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, sistem jaringan, dan layanan teknis; dan d. pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi.

Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

17. Ketentuan huruf b Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; b. Bagian Rumah Tangga; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

18. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi urusan kerumahtanggaan, pengelolaan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

19. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kerumahtanggaan; dan b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

20. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan operasional kantor, pengelolaan keselamatan kerja, keamanan, dan urusan perlengkapan. (2) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan distribusi

pengadaan barang/jasa, pelaksanaan dukungan administrasi pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

21. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2) Ketentuan mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pasal 179 dihapus.

23. Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 700) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA