Peraturan Menteri Nomor 39-permen-kp-2015 Tahun 2015 tentang PENGENDALIAN RESIDU OBAT IKAN BAHAN KIMIA DAN KONTAMINAN PADA KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KONSUMSI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian Residu Obat Ikan, Bahan Kimia, dan Kontaminan, yang selanjutnya disebut Pengendalian Residu adalah upaya yang dilakukan agar ikan konsumsi hasil pembudidayaan bebas dari residu atau memiliki kandungan residu di bawah ambang batas yang dipersyaratkan.
2. Monitoring Residu Obat Ikan, Bahan Kimia, dan Kontaminan, yang selanjutnya disebut Monitoring Residu adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi tentang kandungan residu obat ikan,

No.1904, 2015

bahan kimia dan kontaminan pada ikan konsumsi dalam proses pembudidayaan. 3. Rencana Monitoring Residu Nasional adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai acuan kegiatan pelaksanaan monitoring residu obat ikan, bahan kimia, dan kontaminan pada ikan konsumsi dalam proses pembudidayaan. 4. Residu adalah akumulasi obat atau bahan kimia dan/atau metabolitnya dalam jaringan dan organ Ikan setelah pemakaian obat atau bahan kimia secara sengaja untuk pencegahan/pengobatan, sebagai imbuhan pakan atau secara tidak sengaja terkontaminasi senyawa tersebut. 5. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mencegah dan/atau mengobati penyakit ikan, membebaskan gejala penyakit, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat alami. 6. Kontaminan adalah masuknya atau kejadian adanya suatu bahaya (hazard) kimia dan/atau mikrobiologi termasuk mikroba pada produk ikan dan pakan Ikan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan produk Ikan dan pakan Ikan tidak utuh, sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia, Ikan, dan/atau lingkungan. 7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 9. Batas Maksimum Residu adalah batas konsentrasi maksimum suatu analit yang diperbolehkan pada ikan konsumsi hasil pembudidayaan.

10. Batas Minimum Kinerja Laboratorium adalah batas konsentrasi minimal parameter uji yang harus dapat terdeteksi oleh alat pengujian pada laboratorium.
11. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
12. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
15. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang membidangi urusan perikanan.
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. monitoring residu; b. investigasi; c. tindakan perbaikan; d. sistem informasi manajemen pengendalian residu; e. pelaporan; dan f. pembinaan.

(1) Pengendalian Residu pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi dilakukan pada tahap: a. pembenihan; dan b. pembesaran. (2) Pengendalian Residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. monitoring; b. investigasi; dan c. tindakan perbaikan.

No.1904, 2015

(3) Pengendalian Residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal dan gubernur. (4) Pengendalian Residu oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi.

(1) Dalam rangka Monitoring Residu disusun Rencana Monitoring Residu Nasional. (2) Rencana Monitoring Residu Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melibatkan Dinas Provinsi, laboratorium, dan pemangku kepentingan terkait. (3) Rencana Monitoring Residu Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis ikan yang dibudidayakan pada tahap pembenihan dan pembesaran; b. lokasi monitoring, berdasarkan wilayah provinsi; c. jumlah sampel ikan yang akan diambil; d. laboratorium yang akan digunakan untuk melakukan pengujian; dan e. instansi/lembaga yang terkait. (4) Rencana Monitoring Residu Nasional ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. (5) Rencana Monitoring Residu Nasional disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Monitoring Residu Nasional yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu.

(1) Pelaksanaan Monitoring Residu dilakukan dengan pengambilan sampel. (2) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pada Dinas Provinsi berdasarkan prinsip keterwakilan dan berbasis risiko. (3) Prinsip keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pengambilan sampel dengan ketentuan: a. jumlah sampel diambil berdasarkan jumlah produksi tahun sebelumnya (dalam ton) di provinsi tersebut, dengan ketentuan setiap 100 (seratus) ton diambil 1 (satu) sampel; dan b. jumlah sampel dibagi pada sejumlah kabupaten/kota lingkup provinsi tersebut, dengan memperhatikan ketersediaan sampel yang ada pada saat akan dilakukan pengambilan. (4) Prinsip berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pengambilan sampel dilakukan pada: a. lokasi yang berdasarkan hasil evaluasi laporan hasil uji tahun sebelumnya, terdapat residu yang melebihi Batas Maksimum Residu atau Batas Minimum Kinerja Laboratorium; dan b. lokasi yang terdapat potensi penggunaan obat ikan yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan bahan kimia yang dilarang, dan potensi kontaminasi.

(1) Pelaksanaan pengambilan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. sampel diambil dari beberapa titik pada satu target lokasi pengambilan; b. jumlah sampel yang diambil sesuai dengan berat/volume komoditas yang dibudidayakan; dan

No.1904, 2015

c. dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum panen. (2) Petugas pada Dinas Provinsi harus memasukkan data deskripsi sampel yang telah diambil ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak sampel diambil. (3) Data deskripsi sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. tanggal pengambilan sampel; b. nama pemilik; c. koordinat; d. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik atau Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang Baik; e. komoditas; f. substansi pengujian; g. kode sampel; h. asal benih; i. jenis pakan yang digunakan; j. obat ikan yang digunakan; k. metode uji yang akan digunakan; dan l. nama laboratorium yang akan digunakan.

(1) Sampel yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan pengemasan, diberikan label, dan dibekukan. (2) Petugas pada Dinas Provinsi harus memasukkan data jumlah sampel yang dikemas, diberikan label, dan dibekukan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak sampel dibekukan.

(1) Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus dikirim ke laboratorium paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengambilan sampel.

(2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laboratorium acuan; dan b. laboratorium pengujian. (3) Laboratorium acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengembangan metode pengujian, bimbingan teknis, pengujian profisiensi di ruang lingkup pengujian tertentu di bidang pengujian residu obat ikan, bahan kimia, dan kontaminan pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi. (4) Laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laboratorium yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian residu obat ikan, bahan kimia, dan kontaminan pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi. (5) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terakreditasi dengan ruang lingkup untuk pengujian residu obat ikan, bahan kimia, dan kontaminan sesuai dengan substansi dan parameter uji. (6) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dapat melakukan pengujian harus ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pengiriman sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip rantai dingin untuk menjaga kualitas sampel agar tetap layak uji. (2) Petugas pada Dinas Provinsi harus memasukkan data jumlah sampel yang dikirim ke laboratorium dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak sampel dikirim.

(1) Sampel yang dikirim ke laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan pengujian

No.1904, 2015

dengan metode uji penapisan (screening), untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan residu dalam jaringan tubuh ikan. (2) Uji penapisan (screening) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (3) Uji penapisan (screening) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada kelompok dan substansi pengujian. (4) Petugas pada laboratorium memasukkan data hasil uji penapisan (screening) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu paling lama 1 (satu) hari setelah laporan hasil pengujian diterbitkan.

(1) Dinas Provinsi melakukan evaluasi hasil uji penapisan (screening) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dan memasukkan hasilnya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu, dengan hasil: a. tidak ditemukan potensi kandungan residu; atau b. ditemukan potensi kandungan residu. (2) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditemukan potensi kandungan residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, petugas pada Direktorat Jenderal memvalidasi data hasil uji ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak hasil evaluasi diterbitkan. (3) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi merekomendasikan kepada pembudidaya ikan bahwa: a. proses pembudidayaan ikan dapat dilanjutkan; dan b. ikan hasil pembudidayaan dapat diedarkan. (4) Dalam hal hasil evaluasi ditemukan potensi kandungan residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas Provinsi:

a. menyampaikan kepada laboratorium acuan untuk dilakukan pengujian dengan metode uji konfirmatori (confirmatory); dan b. merekomendasikan kepada pembudidaya ikan, untuk tidak mengedarkan ikan hasil pembudidayaannya sementara waktu sampai dengan uji konfirmatori (confirmatory) selesai dilakukan.

(1) Uji konfirmatori (confirmatory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilakukan untuk memastikan kandungan residu dalam jaringan tubuh ikan. (2) Uji konfirmatori (confirmatory) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (3) Uji konfirmatori (confirmatory) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada kelompok dan substansi pengujian. (4) Petugas pada laboratorium memasukkan data hasil uji konfirmatori (confirmatory) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu paling lama (1) satu hari setelah laporan hasil pengujian diterbitkan.

(1) Direktorat Jenderal melakukan evaluasi hasil uji konfirmatori (confirmatory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dengan hasil: a. tidak ditemukan kandungan residu dengan nilai:

1. lebih besar dari batas maksimum residu, untuk zat aktif yang diperbolehkan; atau
2. lebih besar atau sama dengan dari batas minimum kinerja laboratorium, untuk zat aktif yang dilarang.

No.1904, 2015

b. ditemukan kandungan residu dengan nilai:

1. lebih besar dari batas maksimum residu, untuk zat aktif yang diperbolehkan; atau
2. lebih besar atau sama dengan batas minimum kinerja laboratorium, untuk zat aktif yang dilarang. (2) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditemukan kandungan residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, petugas pada Direktorat Jenderal memvalidasi data hasil uji ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak hasil evaluasi diterbitkan. (3) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi merekomendasikan kepada pembudidaya ikan bahwa: a. proses pembudidayaan ikan dapat dilanjutkan; dan b. ikan hasil pembudidayaan dapat diedarkan. (4) Dalam hal hasil evaluasi ditemukan kandungan residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas Provinsi: a. melakukan investigasi; dan b. merekomendasikan kepada pembudidaya ikan untuk tidak memasarkan ikan hasil pembudidayaannya sementara waktu sampai dengan proses investigasi selesai dilakukan. (5) Dalam hal terdapat keberatan dari pembudidaya ikan terhadap hasil evaluasi hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas Provinsi dapat melakukan pengambilan ulang sampel pada wadah budidaya yang komoditasnya terdeteksi mengandung residu untuk dilakukan pengujian dengan metode uji konfirmatori (confirmatory) kembali. (6) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak keberatan dari pembudidaya ikan diterima.

Kelompok dan substansi pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) serta batas maksimum residu dan batas minimum kinerja laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Dinas Provinsi dengan cara: a. pengidentifikasian sumber-sumber penyebab adanya kandungan residu; dan b. pengambilan dan pengujian sampel uji berupa pakan, air, dan sedimen pada wadah budidaya yang komoditasnya terdeteksi mengandung residu. (2) Dalam melakukan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Provinsi dapat melibatkan Direktorat Jenderal dan Dinas Kabupaten/Kota.

(1) Petugas pada Dinas Provinsi harus memasukkan hasil investigasi ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan hasil investigasi. (2) Berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan rekomendasi tindakan perbaikan kepada Dinas Provinsi.

No.1904, 2015

(1) Berdasarkan rekomendasi tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Dinas Provinsi melakukan tindakan perbaikan dengan: a. meningkatkan pengendalian (official control) ke pembudidaya ikan; b. merekomendasikan kepada pembudidaya ikan bahwa ikan yang berasal dari wadah pembudidayaan ikan tempat ditemukannya residu tidak dapat diedarkan; dan c. merekomendasikan kepada pembudidaya ikan untuk melakukan perbaikan proses produksi pada periode berikutnya. (2) Pengendalian (official control) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Provinsi dengan cara: a. menambah jumlah atau frekuensi pengambilan sampel; dan b. meningkatkan pengendalian pada titik kritis dalam tahapan rantai pasokan.

(1) Petugas pada Dinas Provinsi harus memasukkan laporan hasil tindakan perbaikan ke Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan tindakan perbaikan. (2) Berdasarkan laporan hasil tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal melakukan verifikasi. (3) Dinas Provinsi dalam melakukan tindakan perbaikan dapat melibatkan dinas kabupaten/kota.

(1) Pengendalian residu dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu. (2) Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melakukan pencatatan/perekaman, yang meliputi: a. perencanaan jumlah sampel; b. pengambilan sampel; c. pembekuan sampel; d. pengiriman sampel; e. pengujian sampel; f. evaluasi hasil pengujian; g. investigasi; dan h. tindakan perbaikan. (3) Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk melakukan penelusuran ikan hasil pembudidayaan. (4) Direktorat Jenderal sebagai penyelenggara Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu mempunyai kewenangan: a. mengelola Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu; b. melakukan perencanaan jumlah sampel, komposisi substansi uji, metode uji yang digunakan, dan laboratorium pengujian; c. melakukan evaluasi hasil pengujian; d. mengelola dan menyajikan hasil pengendalian residu; dan e. memantau pelaksanaan pengendalian residu yang dilakukan oleh Dinas Provinsi dan laboratorium yang ditetapkan.

No.1904, 2015

(5) Dinas Provinsi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu mempunyai kewenangan memasukkan data: a. deskripsi sampel yang telah diambil; b. sampel yang telah dilakukan pengemasan, diberikan label, dan dibekukan; c. jumlah sampel yang telah dikirim ke laboratorium; d. evaluasi hasil pengujian; e. hasil investigasi; dan f. tindakan perbaikan.

(1) Dinas Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan Pengendalian Residu kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perkembangan pelaksanaan Pengendalian Residu; dan b. permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian. (3) Direktur Jenderal menyampaikan hasil pelaksanaan Pengendalian Residu kepada Otoritas Kompeten setiap 1 (satu) tahun sekali.

(1) Pembinaan Pengendalian Residu dilakukan oleh Direktur Jenderal dan gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal, meliputi: a. penumbuhan kesadaran pentingnya pengendalian residu kepada pembudidaya ikan dan masyarakat;

b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pengendalian residu; c. supervisi dan verifikasi terhadap laboratorium acuan dan laboratorium pengujian; d. supervisi dan verifikasi dalam pelaksanaan pengendalian residu; dan e. bimbingan dalam penggunaan obat ikan dan bahan kimia secara baik dan upaya menghindari kontaminasi dalam kegiatan pembudidayaan ikan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan gubernur, meliputi: a. penumbuhan kesadaran pentingnya pengendalian residu kepada pembudidaya ikan dan masyarakat; b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pengendalian residu; dan c. bimbingan dalam penggunaan obat ikan dan bahan kimia secara baik dan upaya menghindari kontaminasi dalam kegiatan pembudidayaan ikan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Direktur Jenderal yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi,

No.1904, 2015

dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2015 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd WIDODO EKATJAHJANA

No.1904, 2015