Peraturan Menteri Nomor 124-pmk-05-2012 Tahun 2012 tentang MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Millennium Challenge Corporation Amerika Serikat yang selanjutnya disingkat MCC adalah sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah Amerika Serikat untuk menyalurkan hibah dengan misi mengurangi kemiskinan global melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan.

2. Hibah Millenium Challenge Corporation yang selanjutnya disebut Hibah MCC adalah hibah yang diberikan oleh MCC kepada Pemerintah INDONESIA berdasarkan Grant Agreement Millennium Challenge Compact between The United States of America acting through the Millennium Challenge Corporation and The Republic of INDONESIA dengan Nomor Register 72200201.

3. Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC adalah satuan kerja di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengelola dana Hibah MCC.

4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukung akuntansi pemerintahan.

6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertanggung jawab atas kebijakan pengelolaan Hibah MCC.

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk pada Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC yang penetapannya dilakukan oleh PA.

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh PPK atas penyelesaian tagihan kepada negara dan disampaikan kepada PPSPM.

12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PPSPM untuk dan atas nama KPA kepada KPPN berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran

sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/KPA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 15. Surat Ketetapan Penggantian di Bidang Pajak dan/atau Kepabeanan yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat yang ditetapkan oleh KPA sebagai dasar pembayaran penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan. 16. Kontraktor Utama adalah kontraktor, penyedia jasa, konsultan, dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah yang dibiayai dengan dana Hibah MCC.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. Mekanisme pengalokasian pagu dalam RKA-K/L dan DIPA. b. Mekanisme pelaksanaan belanja dan pengesahan Hibah MCC. c. Mekanisme pembayaran penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan yang diberikan kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Hibah MCC yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dan/atau kepabeanan sesuai ketentuan perundang- undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan; dan d. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

(1) Hibah MCC memiliki karakteristik sebagai berikut: a. dialokasikan dalam RKA-K/L dan DIPA melalui mekanisme perencanaan namun pelaksanaannya merupakan hibah langsung; b. pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan langsung oleh pemberi hibah; dan

c. adanya mekanisme penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan. (2) Penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sejumlah uang yang dibayarkan sebagai belanja oleh Pemerintah INDONESIA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk penggantian atas pembayaran pajak dan/atau kepabeanan yang terkait dengan pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh Hibah MCC yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dan/atau kepabeanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan.

Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Hibah MCC dialokasikan dalam DIPA pada Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC.

(1) Dalam rangka pengalokasian anggaran Hibah MCC, PA mengalokasikan pagu belanja dalam RKA-K/L setiap tahunnya pada Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC. (2) Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku KPA pendapatan hibah mengalokasikan pagu Pendapatan Hibah dalam DIPA Bagian Anggaran 999.02 berdasarkan rencana penarikan Hibah MCC. (3) Pendanaan untuk alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Hibah MCC; dan b. Rupiah Murni. (4) Pencantuman pagu belanja yang bersumber dari dana Hibah MCC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian Hibah MCC atau dokumen lain yang menjadi bagian dari perjanjian Hibah MCC. (5) Pencantuman pagu belanja yang bersumber dari dana Rupiah Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebesar perkiraan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan dalam tahun berjalan serta belanja operasional Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC.

(1) Pencantuman pagu belanja yang bersumber dari Hibah MCC dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam perjanjian hibah. (2) Pagu belanja yang bersumber dari dana Rupiah Murni, dialokasikan untuk mendanai: a. belanja penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Hibah MCC sesuai dengan perjanjian Hibah MCC, yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dan/atau kepabeanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan; dan b. belanja operasional satuan kerja yang mengelola dana Hibah MCC sepanjang tidak bertentangan dengan pengaturan dalam perjanjian Hibah MCC atau dokumen lain yang menjadi bagian dari perjanjian Hibah MCC.

(1) PA menyusun RKA-K/L Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC berdasarkan: a. rencana penarikan/realisasi hibah (disbursement) pada tahun anggaran bersangkutan; b. perkiraan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan yang akan timbul atas pelaksanaan kegiatan Hibah MCC; c. perkiraan kebutuhan biaya operasional yang relevan; dan d. standar biaya untuk pendanaan yang berasal dari Rupiah Murni. (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyusunan RKA-K/L dan DIPA.

Tata cara penyusunan RKA-K/L dan DIPA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan DIPA.

(1) PA menunjuk Kepala Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC atau pejabat lainnya sebagai KPA. (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab baik secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari dana Hibah MCC dan Rupiah Murni. (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC sebagai: a. PPK; b. PPSPM; dan c. Bendahara Pengeluaran.

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berwenang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran negara. 2) Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN, PPK memiliki tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa; c. menandatangani dan melaksanakan perikatan dengan penyedia barang/jasa; d. melaksanakan kegiatan swakelola; e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perikatan yang dilakukannya; f. mengendalikan pelaksanaan perikatan; g. menguji dan menandatangani surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP; i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian penyedia barang/ jasa kepada PA/KPA;

j. menyerahkan hasil pekerjaan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan l. tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. (3) PPK dapat dibantu oleh satu atau beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang pengadaan dan pengelolaan keuangan. (4) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan kompleksitas pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari Hibah MCC, KPA dapat mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang PPK kepada unit pelaksana program. (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan wewenang serta tata kelola hubungan antara PPK dengan unit pelaksana program yang dibentuk diatur lebih lanjut oleh KPA.

(1) Proses pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari Hibah MCC dilakukan oleh unit pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dengan berpedoman pada MCC Procurement Guidelines. (2) Penandatanganan perjanjian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak yang berwenang pada unit pelaksana program dengan berpedoman pada MCC Procurement Guidelines. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari PPK.

(1) PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b berwenang: a. melakukan pengujian permintaan pembayaran dari PPK; b. menerbitkan perintah pembayaran; dan c. menerbitkan surat perintah pengesahan hibah langsung. (2) PPSPM dapat dibantu oleh satu atau beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan. (3) Kewenangan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku dalam rangka pelaksanaan belanja yang dananya bersumber dari Rupiah Murni. (4) Kewenangan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku dalam rangka pelaksanaan belanja yang dananya bersumber dari Hibah MCC.

(1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c bertugas melakukan tugas kebendaharaan. (2) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima, menyimpan, menatausahakan, membayar/menyetor, dan melaporkan uang yang berada dalam pengelolaannya. (3) Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh satu atau beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan. (4) Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam rangka pelaksanaan belanja yang dananya bersumber dari Rupiah Murni.

(1) Pembayaran atas tagihan dalam rangka pelaksanaan Hibah MCC dilakukan kepada yang berhak menerima dengan cara: a. langsung oleh MCC; b. melalui rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian tagihan yang dibayarkan langsung oleh MCC diatur dalam pedoman tata kelola yang disusun dan ditetapkan oleh KPA. (3) KPA MENETAPKAN pedoman tata kelola setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan perjanjian Hibah MCC.

(1) Pelaksanaan pembebanan anggaran belanja yang bersumber dari Hibah MCC ke dalam APBN dilakukan melalui mekanisme pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang. (2) Mekanisme pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah.

(1) Dalam hal penyelesaian tagihan dilakukan secara langsung oleh MCC, KPA tidak perlu melakukan pembukaan rekening sebagaimana dipersyaratkan dalam mekanisme pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang.

(2) Pelaksanaan pengesahan atas penyelesaian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilampiri copy rekening atas rekening hibah.

(1) Barang yang dihasilkan dari pengadaan yang dananya bersumber dari Hibah MCC dicatat oleh Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC sebagai Barang Milik Negara. (2) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahterimakan dari Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC kepada Kementerian Negara/Lembaga yang mengusulkan kegiatan. (3) Tata cara serah terima Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Negara.

(1) Pengadaan jasa yang dananya bersumber dari Hibah MCC dimanfaatkan langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga yang mengusulkan kegiatan. (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan jasa oleh Kementerian Negara/Lembaga yang mengusulkan kegiatan diatur lebih lanjut dalam pedoman tata kelola yang disusun dan ditetapkan oleh KPA.

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Hibah MCC, dapat diberikan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan. (2) Penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan yang didanai dari Hibah MCC, meliputi: a. Kontraktor Utama; b. subkontraktor;

c. orang pribadi yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri pada saat mulai bekerja dalam kegiatan yang dibiayai oleh Hibah MCC; dan d. Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC. (3) Penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang: a. telah dilakkan pembayaran pajak dan/atau kepabeanan ke Kas Negara; b. tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dan/atau kepabeanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan; dan c. transaksi dengan nilai di atas USD500.-

(1) Jenis pembayaran pajak dan/atau kepabeanan dalam pelaksanaan Hibah MCC yang dapat memperoleh penggantian meliputi: a. Penggantian pembayaran Pajak Pertambahan Nilai:

1. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Hibah MCC atas: a) pembelian barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh penyedia barang/jasa; b) bersifat eceran (retail); dan c) tidak masuk dalam mekanisme fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut.

2. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan baik oleh Kontraktor Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a atau subkontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b yang tidak dapat dikreditkan yang disebabkan oleh keadaan sebagai berikut: a) dalam hal Kontraktor Utama atau subkontraktor adalah non-Pengusaha Kena Pajak; b) pembelian kendaraan bermotor oleh Kontraktor Utama dengan persyaratan:

3. kendaraan dimaksud dibeli dengan menggunakan dana hibah dari MCC;

4. hanya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan MCC; dan

5. pada akhir periode kontrak kendaraan tersebut diserahkan kepada Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC; c) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Kontraktor Utama yang berada di luar negeri dan tidak mempunyai bentuk usaha tetap di INDONESIA, yang melakukan pembelian barang kena pajak dan/ atau pemanfaatan jasa kena pajak melalui subkontraktor yang berada di dalam daerah pabean; b. Penggantian pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan dalam kegiatan MCC bagi orang pribadi yang berstatus subjek pajak luar negeri pada saat mulai bekerja dalam kegiatan yang dibiayai Hibah MCC; c. Penggantian pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai impor dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor bagi kegiatan impor untuk dipakai, dalam hal tidak mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai impor dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan, maupun kegiatan impor sementara yang diberikan keringanan Bea Masuk. (2) Penggantian pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat diberikan dalam hal pihak yang melakukan impor adalah subkontraktor. (3) Dalam hal terhadap impor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, importir terlambat atau tidak melakukan ekspor kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang kepabeanan, importir menanggung pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai impor, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, serta sanksi administrasi, dan atas pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Impor dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, serta sanksi administrasi dimaksud tidak dapat dimintakan penggantian.

(1) Dalam rangka identifikasi pihak-pihak yang akan memperoleh penggantian di bidang pajak, KPA harus menyampaikan daftar pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau daftar pihak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Pemotong Pajak Penghasilan terdaftar. (2) Penyampaian daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Daftar pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar dalam rangka pengujian pemenuhan kewajiban perpajakan pihak-pihak yang memperoleh penggantian di bidang pajak.

(1) Dalam rangka penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan yang telah disetor, pihak yang dapat memperoleh penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus mengajukan permohonan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan kepada KPA. (2) Permohonan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pemohon; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. nomor rekening bank; d. jumlah pembayaran pajak dan/atau kepabeanan yang dimohonkan penggantian; e. jenis kegiatan yang dimohonkan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan; f. jenis pajak dan/atau bea masuk yang dimohonkan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan. (3) Permohonan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut: a. Untuk penggantian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1):

1. Faktur Pajak;

2. Bukti pembayaran; dan

3. Fotokopi surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar untuk Wajib Pajak non- Pengusaha Kena Pajak. b. Untuk penggantian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2):

4. Faktur Pajak;

5. Bukti pembayaran;

6. Fotokopi surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar untuk Wajib Pajak non- Pengusaha Kena Pajak; dan 4) Ikhtisar kontrak kerja pelaksanaan kegiatan MCC. c. Untuk penggantian pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan dalam kegiatan MCC bagi Orang Pribadi yang berstatus subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b:

7. Fotokopi slip pembayaran penghasilan;

8. Bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dibuat oleh Pemotong Pajak; dan 4) Ikhtisar kontrak kerja pelaksanaan kegiatan MCC. d. Untuk penggantian pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Impor dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c:

10. Bagi kegiatan impor untuk dipakai: a) Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai Impor dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor (SSPCP); b) Pemberitahuan Impor Barang (PIB); c) Invoice, Packing List, Bill of Lading/Airway Bill; dan d) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

11. Bagi kegiatan impor sementara: a) Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai Impor dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor (SSPCP); b) Pemberitahuan Impor Barang (PIB); c) Invoice, Packing List, Bill of Lading/Airway Bill;

d) Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); dan e) Keputusan Pemberian Izin Impor Sementara.

(1) Berdasarkan permohonan yang diterima, PPK harus melakukan verifikasi untuk memastikan timbulnya hak pihak-pihak untuk memperoleh penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan berdasarkan bukti-bukti yang sah. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menguji kebenaran setoran pajak/SSPCP telah masuk ke Kas Negara; b. menguji kebenaran pihak-pihak yang berhak memperoleh penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan; c. menguji kebenaran perhitungan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan; d. menguji kelengkapan permohonan dan keabsahan dokumen. (3) Hasil verifikasi yang dilakukan KPA/PPK menjadi dasar penerbitan SPP oleh PPK. (4) KPA dapat menyusun petunjuk lebih lanjut mengenai mekanisme verifikasi penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(1) Dalam rangka menguji kebenaran setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, KPA harus melakukan konfirmasi kepada KPPN. (2) Pelaksanaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Dalam hal pengajuan permohonan tidak dilampiri surat setoran pajak atau surat setoran pabean cukai dan pajak dalam rangka impor, konfirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak perlu dilakukan.

(1) Dalam hal KPA belum meyakini keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, KPA dapat melakukan konfirmasi faktur pajak atau bukti potong Pajak Penghasilan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang menerbitkan faktur pajak dan bukti potong Pajak Penghasilan terdaftar. (2) Permohonan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat dengan melampirkan ikhtisar kontrak atau dokumen yang dipersamakan.

(3) Ikhtisar kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat informasi: a. identitas pihak yang berkontrak; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. nilai kontrak; d. sumber dana; dan e. jenis pekerjaan. (4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuknya segera memberikan jawaban permohonan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan konfirmasi diterima secara lengkap. (5) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam keterangan hasil konfirmasi sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal KPA belum meyakini keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, KPA dapat melakukan konfirmasi Pemberitahuan Impor Barang, Invoice, Bill of Lading/Airway Bill, dan Keputusan Pemberian Izin Impor Sementara kepada Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang. (2) Permohonan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d. (3) Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang atau pejabat yang ditunjuknya segera memberikan jawaban atas permohonan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (4) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, permohonan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan tersebut memenuhi persyaratan, PPK menyusun SKP2K.

(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA. (4) SKP2K yang telah ditetapkan oleh KPA menjadi dasar otorisasi dalam melakukan pembayaran penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan.

(1) Berdasarkan SKP2K, PPK menyusun SPP untuk disampaikan kepada PPSPM. (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen: a. SKP2K; b. Surat permohonan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan serta seluruh lampiran pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; c. SPTB yang ditandatangani oleh PPK.

(1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pengujian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPM Belanja penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan. (3) SPM penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diajukan ke KPPN dengan dilampiri: a. SKP2K; b. SPTB; dan c. Arsip Data Komputer SPM.

(1) Berdasarkan SPM yang diajukan, KPPN melakukan pengujian atas SPM dan menerbitkan SP2D.

(2) Tata cara penerbitan SP2D dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan diterima di rekening masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SPM diterima oleh KPPN dengan lengkap dan benar.

(1) Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan atas penyaluran dana Hibah MCC berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pengelolaan Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Hibah. (2) Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan dalam pelaksanaan Program Hibah MCC berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Transaksi belanja penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan dicatat dengan akun sebagaimana ketentuan mengenai Bagan Akun Standar.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN