Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

2. UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

3. Balai pengamanan fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat BPFK adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

4. Loka pengamanan fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat LPFK adalah UPT yang melaksanakan tugas di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

6. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

7. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang dipimpin oleh jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. (2) UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Jenis UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. BPFK; dan b. LPFK. (2) BPFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. BPFK Tipe A berjumlah 2 (dua) balai; dan b. BPFK Tipe B berjumlah 2 (dua) balai. (3) LPFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 2 (dua) loka.

BPFK mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPFK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan; c. pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan; d. pengamanan dan pengukuran paparan radiasi; e. pelayanan monitoring dosis radiasi personal; f. pengukuran luaran radiasi terapi; g. pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan; h. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan; i. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan; j. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan; k. pengelolaan data dan sistem informasi; l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan m. pelaksanaan urusan administrasi BPFK.

BPFK dipimpin oleh kepala.

Susunan organisasi BPFK terdiri atas: a. subbagian administrasi umum; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BPFK.

LPFK mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LPFK menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan; c. pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan; d. pengamanan dan pengukuran paparan radiasi; e. pelayanan monitoring dosis radiasi personal; f. pengelolaan data dan sistem informasi; g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan h. pelaksanaan urusan administrasi LPFK.

LPFK dipimpin oleh kepala.

Susunan organisasi LPFK terdiri atas: a. urusan administrasi umum; dan b. kelompok jabatan fungsional.

Urusan administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan LPFK.

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan dapat membentuk instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pembentukan instalasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural. (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan. (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala. (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional. (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh kepala UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

Di lingkungan UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan. (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (4) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Menteri.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kepala UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT bidang pengamanan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Kepala UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Setiap unsur di lingkungan UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

Semua unsur di lingkungan UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di: a. BPFK Tipe A di Jakarta dan Surabaya; b. BPFK Tipe B di Medan dan Makassar; dan c. LPFK di Surakarta dan Banjarbaru. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki cakupan provinsi yang dilayani. (3) Cakupan provinsi yang dilayani sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Direktur Jenderal.

(1) Kepala BPFK adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala LPFK dan kepala subbagian administrasi umum adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. (3) Kepala urusan administrasi umum adalah jabatan pelaksana atau jabatan struktural eselon V.a.

(1) Pejabat administrasi atau jabatan eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri.

Bagan struktur organisasi UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat di lingkungan UPT Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2351/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 880) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/Menkes/Per/V/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat dan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2351/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 880) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/Menkes/Per/V/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan; b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2351/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 880); dan

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/Menkes/Per/V/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA