Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022 tentang PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pengaturan pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja bertujuan untuk: a. memberikan acuan dalam pemberian pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan; dan b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemberi pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja, Pekerja yang mengalami Penyakit Akibat Kerja, pemberi kerja, dan penyelenggara jaminan dalam pemberian manfaat jaminan kecelakaan kerja, serta pemangku kepentingan terkait.

(1) Pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja merupakan bagian dari upaya kesehatan kerja yang ditujukan untuk mengobati penyakit, membatasi keparahan, memulihkan kesehatan dan mencegah kecacatan yang ditimbulkan oleh Penyakit Akibat Kerja serta tindak lanjut dalam rangka pengendalian Penyakit Akibat Kerja pada komunitas dan kelompok Pekerja yang memiliki risiko yang sama. (2) Pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja diberikan pada Pekerja yang mengalami atau diduga mengalami penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. (3) Pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada semua Pekerja baik sektor formal maupun informal, termasuk Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional INDONESIA, dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (4) Penjaminan terhadap pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lingkup pengaturan pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja meliputi: a. penegakkan diagnosis; b. tata laksana; c. rujukan; d. pencatatan dan pelaporan; dan e. surveilans.

(1) Penegakan diagnosis Penyakit Akibat Kerja dilaksanakan melalui kegiatan dengan pendekatan 7 (tujuh) langkah yang meliputi:

a. penentuan diagnosis klinis; b. penentuan pajanan yang dialami Pekerja di tempat kerja; c. penentuan hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinis; d. penentuan besarnya pajanan; e. penentuan faktor individu yang berperan; f. penentuan faktor lain di luar tempat kerja; dan g. penentuan diagnosis Penyakit Akibat Kerja (2) Pendekatan 7 (tujuh) langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan seorang Pekerja mengalami Penyakit Akibat Kerja.

Dalam proses penegakan diagnosis Penyakit Akibat Kerja dengan pendekatan 7 (tujuh) langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan 2 (dua) kategori yang termasuk dalam dugaan kasus Penyakit Akibat Kerja yang meliputi: a. Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu; dan b. dugaan Penyakit Akibat Kerja.

(1) Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. penyakit memiliki penyebab yang jelas dan spesifik; b. memiliki hubungan waktu antara pajanan dan timbulnya penyakit yang jelas; c. besar pajanan dapat diketahui/diakui secara umum; dan d. pengaruh faktor individu dan faktor lain di luar tempat kerja dapat disingkirkan dengan mudah. (2) Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan kerja.

(3) Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyakit Akibat Kerja yang sudah ditetapkan daftar diagnosisnya dan langsung dapat ditegakkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. (4) Penegakan diagnosis Penyakit Akibat Kerja yang spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja sesuai dengan kewenangan masing- masing. (5) Daftar diagnosis Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Daftar diagnosis Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis Penyakit Akibat Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Perubahan atas daftar diagnosis Penyakit Akibat Kerja yang spesifik pada jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

(1) Dugaan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penyakit yang diduga disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. (2) Dugaan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. penyakit memiliki satu atau lebih agen penyebab; b. terdapat beberapa pajanan tempat kerja yang kompleks sebagai penyebab penyakit; c. membutuhkan kompetensi khusus untuk menginterpretasikan hubungan waktu dan besarnya pajanan tempat kerja yang dapat menimbulkan Penyakit Akibat Kerja;

d. membutuhkan kompetensi khusus untuk menginterpretasikan pengaruh faktor individu dan faktor lain di luar tempat kerja yang dapat menjadi perancu; e. penyakit baru yang diduga Penyakit Akibat Kerja; f. membutuhkan peran lintas profesi dalam menegakkan diagnosis Penyakit Akibat Kerja; dan/atau g. adanya keraguan dan/atau ketidakpuasan pihak tertentu tentang diagnosis Penyakit Akibat Kerja. (3) Penegakan diagnosis Penyakit Akibat Kerja pada dugaan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter spesialis yang berkompeten di bidang Penyakit Akibat Kerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Penegakan diagnosis Penyakit Akibat Kerja pada dugaan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

(1) Tata laksana Penyakit Akibat Kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis, yang meliputi: a. tata laksana medis; dan b. tata laksana okupasi. (2) Tata laksana medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penatalaksanaan penyakit yang berkaitan dengan aspek klinis. (3) Tata laksana okupasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penatalaksanaan penyakit yang berkaitan dengan aspek penyebab dan/atau pajanan yang berasal dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. (4) Tata laksana okupasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas tata laksana okupasi pada individu dan tata laksana okupasi pada komunitas.

(5) Tata laksana okupasi pada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan yang ditujukan untuk pencegahan keparahan dan pencegahan kecacatan pada individu yang mengalami Penyakit Akibat Kerja. (6) Tata laksana okupasi pada komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan yang ditujukan untuk pencegahan Penyakit Akibat Kerja pada kelompok Pekerja lain yang sejenis dan penemuan dini Penyakit Akibat Kerja pada kelompok Pekerja yang sejenis.

(1) Apabila Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan wajib merujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang memiliki kompetensi sesuai sistem rujukan. (2) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. (3) Rujukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan indikasi medis dan kebutuhan medis pasien Penyakit Akibat Kerja. (4) Rujukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dari segi geografis, jarak tempuh, ketersediaan transportasi dan lintas batas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan serta keselamatan pasien. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja wajib melakukan pencatatan terhadap pekerja yang mengalami atau diduga mengalami Penyakit Akibat Kerja. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan. (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari surveilans kesehatan kerja. (4) Selain pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja juga wajib melapor ke penyelenggara jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menggunakan sistem informasi yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggara jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka mengarahkan tindakan pengendalian Penyakit Akibat Kerja secara efektif, efisien dan berkesinambungan dilakukan surveilans Penyakit Akibat Kerja. (2) Surveilans Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di tempat kerja, puskesmas dan dinas

kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Surveilans Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menangkap dan memberikan informasi secara cepat tentang suatu penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan dengan menggunakan data kejadian Penyakit Akibat Kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans Penyakit Akibat Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (2) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. advokasi dan sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau c. pemantauan dan evaluasi.

Penegakkan diagnosis, tata laksana, rujukan, pencatatan dan pelaporan, serta surveilans Penyakit Akibat Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 diuraikan lebih lanjut dalam Pedoman Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1750), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2022

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2022

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO