Peraturan Menteri Nomor p-7-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2010 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah (Pusat) yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber-daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
   www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63
6. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.
7. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas.
8. Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
9. Kesatuan pengelolaan hutan, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
11. Hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
12. PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
13. DR adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasilhutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
14. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
15. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
16. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

(1) Maksud penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 (2) Tujuan penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi gubernur selaku wakil pemerintah di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada 33 gubernur pemerintah provinsi. (2) Rincian urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini. (3) Urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada gubernur tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepada kepala desa. (4) Pelimpahan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2010.
Bagian Kedua Pelaksanaan Dekonsentrasi

(1) Gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. (2) Setelah menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran. (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 (4) Gubernur di dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
(5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dibiayai oleh bagian anggaran kementerian kehutanan tahun 2010. (6) Pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3, wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bagian Ketiga Pelaporan Dekonsentrasi

(1) Setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. (3) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
(4) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

(1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan oleh www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 Sekretaris Jenderal, Direkur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
(3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada gubernur.
(4) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan review atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan.
(5) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan, apabila : a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
b. Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagai dimaksud Pasal 3 tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. (6) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(1) Satuan kerja perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) penerima dana dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Menteri dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.
(2) Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan, apabila satuan kerja perangkat daerah provinsi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. (3) Penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 (4) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan satuan kerja perangkat daerah provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi.
(5) Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila : a. Satuan kerja perangkat daerah tidak menyampaikan laporan keuangan tiga bulanan kepada Menteri secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah. (6) Menteri menetapkan keputusan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
: P. 7 /Menhut-II/2010 Tanggal
: 26 Januari 2010

No Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan Keterangan

Pelaksana Jenis yang Dilimpahkan

I. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam 1. Survey permasalahan dan data kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembagunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Pembinaan personil pengamanan hutan. 6. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Pembinaan penyuluh kehutanan. 9. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 10. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan. 11. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman industri. 12. Pembinaan teknis pengelolaan hutan produksi lestari.
13. Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman. 14. Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman. 15. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat. 16. Survey pembangunan hutan tanaman rakyat. 17. Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu.
18. Survey harga pasar hasil hutan. 19. Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil hutan. 20. Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal. 21. Supervisi penatausahaan hasil hutan. 22. Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan. 23. Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.

II. Gubernur Sumatera Utara 1. Survey permasalahan dan data kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Pembinaan penyuluh kehutanan. 8. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 9. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan. 10. Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan. 11. Pembinaan pemanfaatan hutan. 12. Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. 13. Pembinaan pengelolan hutan produksi lestari. 14. Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu.

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 15. Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan produksi. 16. Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman. 17. Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman 18. Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman. 19. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat. 20. Survey pembangunan hutan tanaman rakyat. 21. Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu. 22. Survey harga hasil hutan. 23. Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil hutan. 24. Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal. 25. Supervisi penatausahaan hasil hutan. 26. Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan. 27. Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.
III. Gubernur Sumatera Barat 1. Survey permasalahan dan data kawasan hutan. 2. Fasilitasi penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Fasilitasi penataan batas. 5. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 6. Pembinaan personil pengamanan hutan. 7. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 8. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 9. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 10. Pembinaan penyuluh kehutanan. 11. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 12. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan. 13. Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan. 14. Pembinaan pemanfaatan hutan. 15. Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. 16. Pembinaan pengelolan hutan produksi lestari. 17. Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu. 18. Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan produksi. 19. Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman. 20. Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman 21. Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman. 22. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat. 23. Survey pembangunan hutan tanaman rakyat. 24. Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu.
25. Survey harga hasil hutan. 26. Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil hutan. 27. Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal. 28. Supervisi penatausahaan hasil hutan. 29. Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan. 30. Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 IV. Gubernur Riau 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penyusunan peta dasar tematik kawasan hutan. 3. Fasilitasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. 4. Fasilitasi pelayanan ijin pinjam pakai. 5. Fasilitasi pengumpulan data usul perubahan kawasan hutan. 6. Fasilitasi penataan batas. 7. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 8. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar. 9. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 10. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 11. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 12. Fasilitasi penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung. 13. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 14. Pembinaan penyuluh kehutanan. 15. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 16. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan. 17. Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan. 18. Pembinaan pemanfaatan hutan. 19. Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. 20. Pembinaan pengelolan hutan produksi lestari. 21. Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu. 22. Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan produksi. 23. Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman. 24. Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman 25. Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman. 26. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat. 27. Survey pembangunan hutan tanaman rakyat. 28. Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu.
29. Survey harga hasil hutan. 30. Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil hutan. 31. Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal. 32. Supervisi penatausahaan hasil hutan. 33. Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan. 34. Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.

V. Gubernur Kepulauan Riau 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung.

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 8. Pembinaan penyuluh kehutanan. 9. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 10. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan. 11. Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan. 12. Pembinaan pemanfaatan hutan. 13. Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. 14. Pembinaan pengelolaan hutan produksi lestari. 15. Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu. 16. Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan produksi. 17. Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman. 18. Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman 19. Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman. 20. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat. 21. Survey pembangunan hutan tanaman rakyat. 22. Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu.
23. Survey harga hasil hutan. 24. Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil hutan. 25. Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal. 26. Supervisi penatausahaan hasil hutan. 27. Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan. 28. Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.
VI. Gubernur Jambi 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 8. Pembinaan penyuluh kehutanan. 9. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 10. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan. 11. Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan. 12. Pembinaan pemanfaatan hutan. 13. Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. 14. Pembinaan pengelolaan hutan produksi lestari. 15. Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu. 16. Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan produksi. 17. Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman. 18. Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman 19. Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman. 20. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat. 21. Survey pembangunan hutan tanaman rakyat. 22. Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu.

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 23. Survey harga hasil hutan. 24. Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil hutan. 25. Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal. 26. Supervisi penatausahaan hasil hutan. 27. Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan. 28. Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan. VII. Gubernur Bengkulu 1. Identifikasi perubahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan kehutanan. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 6. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 7. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 9. Pembinaan penyuluh kehutanan. 10. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 11. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan. 12. Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan. 13. Pembinaan pemanfaatan hutan. 14. Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. 15. Pembinaan pengelolaan hutan produksi lestari. 16. Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu. 17. Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan produksi. 18. Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman. 19. Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman. 20. Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman. 21. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat. 22. Survey pembangunan hutan tanaman rakyat. 23. Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu.
24. Survey harga hasil hutan. 25. Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil hutan. 26. Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal. 27. Supervisi penatausahaan hasil hutan. 28. Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan. 29. Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.

VIII. Gubernur Sumatera Selatan 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Pembinaan personil pengamanan hutan. 6. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 8. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 9. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 10. Pembinaan penyuluh kehutanan. 11. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 12. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan. 13. Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan. 14. Pembinaan pemanfaatan hutan. 15. Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. 16. Pembinaan pengelolaan hutan produksi lestari. 17. Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu. 18. Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan produksi. 19. Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman. 20. Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman. 21. Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman. 22. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat. 23. Survey pembangunan hutan tanaman rakyat. 24. Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu.
25. Survey harga hasil hutan. 26. Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil hutan. 27. Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal. 28. Supervisi penatausahaan hasil hutan. 29. Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan. 30. Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan. IX. Gubernur Bangka Belitung 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Sosialisasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 3. Sosialisasi persetujuan substansi kehutanan dalam revisi RTRW Daerah. 4. Fasilitasi penataan batas. 5. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 6. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 8. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 9. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 10. Pembinaan penyuluh kehutanan. 11. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 12. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan. 13. Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan. 14. Pembinaan pemanfaatan hutan. 15. Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. 16. Pembinaan pengelolaan hutan produksi lestari. 17. Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu. 18. Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan produksi. 19. Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman. 20. Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman. 21. Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman.

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 22. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat. 23. Survey pembangunan hutan tanaman rakyat. 24. Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu.
25. Survey harga hasil hutan. 26. Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil hutan. 27. Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal. 28. Supervisi penatausahaan hasil hutan. 29. Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan. 30. Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan. X. Gubernur Lampung 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penyusunan data dan informasi kawasan hutan. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (inventarisasi wilayah kelola kesatuan pengelolaan
hutan model). 5. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 6. Pembinaan personil pengamanan hutan. 7. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 8. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 9. Pembinaan penyuluh kehutanan. 10. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 11. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan. 12. Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan. 13. Pembinaan pemanfaatan hutan. 14. Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. 15. Pembinaan pengelolaan hutan produksi lestari. 16. Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu. 17. Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan produksi. 18. Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman. 19. Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman 20. Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman. 21. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat. 22. Survey pembangunan hutan tanaman rakyat. 23. Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu.
24. Survey harga hasil hutan. 25. Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil hutan. 26. Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal. 27. Supervisi penatausahaan hasil hutan. 28. Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan. 29. Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.

XI. Gubernur Banten 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Sosialisasi hasil pengukuhan kawasan hutan.

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 3. Fasilitasi pengumpulan data pendukung bahan persetujuan. 4. Fasilitasi pelayanan IPPKH. 5. Sosialisasi persetujuan substansi kehutanan dalam revisi RTRW Daerah. 6. Fasilitasi penataan batas. 7. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar. 8. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 9. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 10. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 11. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 12. Pembinaan penyuluh kehutanan. 13. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 14. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.

XII. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 7. Pembinaan penyuluh kehutanan. 8. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 9. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.

XIII. Gubernur Jawa Barat 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 4. Pembinaan personil pengamanan hutan. 5. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 6. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 7. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Pembinaan penyuluh kehutanan. 9. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 10. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.

XIV. Gubernur Jawa Tengah 1. Fasilitasi dalam rangka review tata ruang. 2. Fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi pinjam pakai. 3. Fasilitasi penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Pembinaan personil pengamanan hutan. 6. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 8. Pembinaan penyuluh kehutanan. 9. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 10. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 XV. Gubernur Daerah Istimewa Jogyakarta 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Sosialisasi peraturan perundangan bidang pinjam pakai kawasan hutan. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 5. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 6. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Pembinaan penyuluh kehutanan. 8. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 9. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.

XVI. Gubernur Jawa Timur 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 4. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 5. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 6. Pembinaan penyuluh kehutanan. 7. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 8. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.

XVII. Gubernur Bali 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi monitoring dan evaluasi ijin pinjam pakai. 3. Fasilitasi penyelesaian lahan kompensasi. 4. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 5. Fasilitasi penataan batas. 6. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 7. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Pembinaan penyuluh kehutanan. 11. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 12. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.

XVIII. Gubernur Nusa Tenggara Barat 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi pelayanan proses penggunaan kawasan hutan. 3. Fasilitasi penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan. 4. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 5. Fasilitasi penataan batas. 6. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 7. Pembinaan personil pengamanan hutan. 8. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Fasilitasi penyusunan rancangan pengelolaan taman hutan raya (tahura). 11. Pembinaan penyuluh kehutanan. 12. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 13. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.

XIX. Gubernur Nusa Tenggara Timur 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 3. Fasilitasi penataan batas.

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Pembinaan personil pengamanan hutan. 6. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 8. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 9. Pembinaan penyuluh kehutanan. 10. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 11. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
XX. Gubernur Kalimantan Barat 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Sosialisasi hasil pengukuhan kawasan hutan. 3. Sosialisasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Fasilitasi penataan batas. 5. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 6. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 7. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 9. Pembinaan penyuluh kehutanan. 10. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 11. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan

XXI. Gubernur Kalimantan Selatan 1. Fasilitasi identifikasi perubahan fungsi kawasan hutan. 2. Fasilitasi penyusunan rencana pengaturan hasil hutan. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 5. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 6. Pembinaan personil pengamanan hutan. 7. Sosialisasi pemberantasan ilegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar. 8. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 11. Pembinaan penyuluh kehutanan. 12. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 13. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.

XXII. Gubernur Kalimantan Tengah 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi inventarisasi sumber daya hutan. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 5. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 6. Pembinaan personil pengamanan hutan. 7. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 11. Pembinaan penyuluh kehutanan. 12. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 13. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 XXIII. Gubernur Kalimantan Timur 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitas monitoring dan evaluasi IPPKH. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Inventarisasi batas pihak ketiga dan pinjam pakai. 5. Inventarisasi hutan non kayu. 6. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 7. Sosialisasi pemberantasan ilegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar. 8. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan taman hutan raya (tahura). 11. Pembinaan penyuluh kehutanan. 12. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 13. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.

XXIV. Gubernur Sulawesi Selatan 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (penyiapan penetapan kelembagaan KPH). 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Fasilitasi penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung. 8. Pembinaan penyuluh kehutanan. 9. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 10. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan

XXV. Gubernur Sulawesi Tengah 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pemeliharaan dan penanaman pohon. 4. Sosialisasi persetujuan substansi Kehutanan. 5. Fasilitas pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 6. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 7. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 9. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan taman hutan raya (tahura). 10. Pembinaan penyuluh kehutanan. 11. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 12. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan

XXVI. Gubernur Sulawesi Utara
1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penyusunan data base kawasan hutan. 3. Fasilitasi identifikasi kawasan pinjam pakai. 4. Sosialisasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 5. Fasilitasi penataan batas. 6. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 7. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 9. Pembinaan penyuluh kehutanan.

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 10. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 11. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan XXVII. Gubernur Gorontalo 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (penyiapan penetapan kelembagaan KPH). 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 8. Pembinaan penyuluh kehutanan. 9. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 10. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan

XXVIII. Gubernur Sulawesi Tenggara 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Fasilitasi penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan. 5. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 6. Sosialisasi pemberantasan ilegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar. 7. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan taman hutan raya (tahura). 11. Pembinaan penyuluh kehutanan. 12. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 13. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan

XXIX. Gubernur Sulawesi Barat 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (identifikasi areal untuk penataan unit kesatuan pengelolaan hutan model). 5. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 6. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 8. Pembinaan penyuluh kehutanan. 9. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 10. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan

XXX. Gubernur Maluku 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Sosialisasi hasil pengukuhan kawasan hutan. 3. Fasilitasi pengumpulan dan penyerahan dokumen kawasan hutan. 4. Fasilitasi penataan batas. 5. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (action plan pembangunan KPH). 6. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan.

www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 7. Sosialisasi pemberantasan ilegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar. 8. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Pembinaan penyuluh kehutanan. 11. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 12. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan XXXI. Gubernur Maluku Utara 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (penyiapan penetapan kelembagaan KPH dan inventarisasi potensi wilayah pengelolaan). 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 7. Pembinaan penyuluh kehutanan. 8. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 9. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan

XXXII. Gubernur Papua 1. Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan. 2. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (konsultasi publik pembentukan kelembagaan KPH). 3. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 4. Pembinaan personil pengamanan hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi. 7. Pembinaan penyuluh kehutanan. 8. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 9. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan

XXXIII. Gubernur Papua Barat 1. Fasilitasi penataan batas. 2. Pelatihan personil pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 6. Fasilitasi penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung. 7. Pembinaan penyuluh kehutanan. 8. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 9. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ZULKIFLI HASAN www.djpp.depkumham.go.id