Pasal 8
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.63
Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor
:
P. 7 /Menhut-II/2010
Tanggal
:
26 Januari 2010
No Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan Keterangan
Pelaksana Jenis yang Dilimpahkan
I.
Gubernur
Nanggroe Aceh
Darussalam
1.
Survey permasalahan dan data kawasan hutan.
2.
Fasilitasi penataan batas.
3.
Fasilitasi pembagunan kesatuan pengelolaan hutan.
4.
Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan.
5.
Pembinaan personil pengamanan hutan.
6.
Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan.
7.
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
8.
Pembinaan penyuluh kehutanan.
9.
Fasilitasi penyuluhan kehutanan.
10.
Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
11.
Sosialisasi pembangunan hutan tanaman industri.
12.
Pembinaan teknis pengelolaan hutan produksi lestari.
13.
Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman.
14.
Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman.
15.
Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat.
16.
Survey pembangunan hutan tanaman rakyat.
17.
Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan
hasil hutan kayu.
18.
Survey harga pasar hasil hutan.
19.
Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil
hutan.
20.
Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal.
21.
Supervisi penatausahaan hasil hutan.
22.
Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan.
23.
Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.
II. Gubernur Sumatera Utara 1. Survey permasalahan dan data kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Pembinaan penyuluh kehutanan. 8. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 9. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan. 10. Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan. 11. Pembinaan pemanfaatan hutan. 12. Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. 13. Pembinaan pengelolan hutan produksi lestari. 14. Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.63
15.
Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha
masyarakat sekitar hutan produksi.
16.
Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman.
17.
Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman
18.
Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman.
19.
Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat.
20.
Survey pembangunan hutan tanaman rakyat.
21.
Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan
hasil hutan kayu.
22.
Survey harga hasil hutan.
23.
Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil
hutan.
24.
Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal.
25.
Supervisi penatausahaan hasil hutan.
26.
Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan.
27.
Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.
III.
Gubernur
Sumatera Barat
1.
Survey permasalahan dan data kawasan hutan.
2.
Fasilitasi penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.
3.
Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan.
4.
Fasilitasi penataan batas.
5.
Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan.
6.
Pembinaan personil pengamanan hutan.
7.
Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan
hutan.
8.
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
9.
Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung.
10.
Pembinaan penyuluh kehutanan.
11.
Fasilitasi penyuluhan kehutanan.
12.
Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
13.
Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan.
14.
Pembinaan pemanfaatan hutan.
15.
Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan
hutan dan hasil hutan.
16.
Pembinaan pengelolan hutan produksi lestari.
17.
Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu.
18.
Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha
masyarakat sekitar hutan produksi.
19.
Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman.
20.
Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman
21.
Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman.
22.
Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat.
23.
Survey pembangunan hutan tanaman rakyat.
24.
Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan
hasil hutan kayu.
25.
Survey harga hasil hutan.
26.
Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil
hutan.
27.
Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal.
28.
Supervisi penatausahaan hasil hutan.
29.
Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan.
30.
Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.63
IV.
Gubernur Riau
1.
Survey permasalahan kawasan hutan.
2.
Fasilitasi penyusunan peta dasar tematik kawasan
hutan.
3.
Fasilitasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat.
4.
Fasilitasi pelayanan ijin pinjam pakai.
5.
Fasilitasi pengumpulan data usul perubahan kawasan
hutan.
6.
Fasilitasi penataan batas.
7.
Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan.
8.
Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan
tumbuhan dan satwa liar.
9.
Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan.
10.
Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan
hutan.
11.
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
12.
Fasilitasi penyusunan rancangan pengelolaan hutan
lindung.
13.
Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung.
14.
Pembinaan penyuluh kehutanan.
15.
Fasilitasi penyuluhan kehutanan.
16.
Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
17.
Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan.
18.
Pembinaan pemanfaatan hutan.
19.
Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan
hutan dan hasil hutan.
20.
Pembinaan pengelolan hutan produksi lestari.
21.
Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu.
22.
Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha
masyarakat sekitar hutan produksi.
23.
Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman.
24.
Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman
25.
Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman.
26.
Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat.
27.
Survey pembangunan hutan tanaman rakyat.
28.
Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan
hasil hutan kayu.
29.
Survey harga hasil hutan.
30.
Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil
hutan.
31.
Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal.
32.
Supervisi penatausahaan hasil hutan.
33.
Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan.
34.
Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.
V. Gubernur Kepulauan Riau 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.63
8.
Pembinaan penyuluh kehutanan.
9.
Fasilitasi penyuluhan kehutanan.
10.
Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
11.
Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan.
12.
Pembinaan pemanfaatan hutan.
13.
Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan
hutan dan hasil hutan.
14.
Pembinaan pengelolaan hutan produksi lestari.
15.
Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu.
16.
Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha
masyarakat sekitar hutan produksi.
17.
Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman.
18.
Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman
19.
Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman.
20.
Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat.
21.
Survey pembangunan hutan tanaman rakyat.
22.
Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan
hasil hutan kayu.
23.
Survey harga hasil hutan.
24.
Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil
hutan.
25.
Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal.
26.
Supervisi penatausahaan hasil hutan.
27.
Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan.
28.
Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.
VI.
Gubernur
Jambi
1.
Survey permasalahan kawasan hutan.
2.
Fasilitasi penataan batas.
3.
Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan.
4.
Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan.
5.
Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan
hutan.
6.
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
7.
Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung.
8.
Pembinaan penyuluh kehutanan.
9.
Fasilitasi penyuluhan kehutanan.
10.
Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
11.
Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan.
12.
Pembinaan pemanfaatan hutan.
13.
Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan
hutan dan hasil hutan.
14.
Pembinaan pengelolaan hutan produksi lestari.
15.
Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu.
16.
Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha
masyarakat sekitar hutan produksi.
17.
Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman.
18.
Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman
19.
Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman.
20.
Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat.
21.
Survey pembangunan hutan tanaman rakyat.
22.
Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan
hasil hutan kayu.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.63
23.
Survey harga hasil hutan.
24.
Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil
hutan.
25.
Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal.
26.
Supervisi penatausahaan hasil hutan.
27.
Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan.
28.
Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.
VII.
Gubernur
Bengkulu
1.
Identifikasi perubahan kawasan hutan.
2.
Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan
kehutanan.
3.
Fasilitasi penataan batas.
4.
Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan.
5.
Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan.
6.
Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan
hutan.
7.
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
8.
Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung.
9.
Pembinaan penyuluh kehutanan.
10.
Fasilitasi penyuluhan kehutanan.
11.
Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
12.
Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan.
13.
Pembinaan pemanfaatan hutan.
14.
Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan
hutan dan hasil hutan.
15.
Pembinaan pengelolaan hutan produksi lestari.
16.
Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu.
17.
Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha
masyarakat sekitar hutan produksi.
18.
Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman.
19.
Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman.
20.
Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman.
21.
Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat.
22.
Survey pembangunan hutan tanaman rakyat.
23.
Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan
hasil hutan kayu.
24.
Survey harga hasil hutan.
25.
Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil
hutan.
26.
Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal.
27.
Supervisi penatausahaan hasil hutan.
28.
Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan.
29.
Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.
VIII. Gubernur Sumatera Selatan 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Pembinaan personil pengamanan hutan. 6. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 8. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.63
9.
Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung.
10.
Pembinaan penyuluh kehutanan.
11.
Fasilitasi penyuluhan kehutanan.
12.
Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
13.
Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan.
14.
Pembinaan pemanfaatan hutan.
15.
Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan
hutan dan hasil hutan.
16.
Pembinaan pengelolaan hutan produksi lestari.
17.
Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu.
18.
Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha
masyarakat sekitar hutan produksi.
19.
Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman.
20.
Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman.
21.
Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman.
22.
Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat.
23.
Survey pembangunan hutan tanaman rakyat.
24.
Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan
hasil hutan kayu.
25.
Survey harga hasil hutan.
26.
Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil
hutan.
27.
Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal.
28.
Supervisi penatausahaan hasil hutan.
29.
Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan.
30.
Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.
IX.
Gubernur
Bangka
Belitung
1.
Survey permasalahan kawasan hutan.
2.
Sosialisasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan.
3.
Sosialisasi persetujuan substansi kehutanan dalam
revisi RTRW Daerah.
4.
Fasilitasi penataan batas.
5.
Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan.
6.
Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan.
7.
Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan
hutan.
8.
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
9.
Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung.
10.
Pembinaan penyuluh kehutanan.
11.
Fasilitasi penyuluhan kehutanan.
12.
Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
13.
Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan.
14.
Pembinaan pemanfaatan hutan.
15.
Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan
hutan dan hasil hutan.
16.
Pembinaan pengelolaan hutan produksi lestari.
17.
Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu.
18.
Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha
masyarakat sekitar hutan produksi.
19.
Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman.
20.
Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman.
21.
Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.63
22.
Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat.
23.
Survey pembangunan hutan tanaman rakyat.
24.
Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan
hasil hutan kayu.
25.
Survey harga hasil hutan.
26.
Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil
hutan.
27.
Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal.
28.
Supervisi penatausahaan hasil hutan.
29.
Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan.
30.
Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.
X.
Gubernur
Lampung
1.
Survey permasalahan kawasan hutan.
2.
Fasilitasi penyusunan data dan informasi kawasan
hutan.
3.
Fasilitasi penataan batas.
4.
Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan
(inventarisasi wilayah kelola kesatuan pengelolaan
hutan model).
5.
Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan.
6.
Pembinaan personil pengamanan hutan.
7.
Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan
hutan.
8.
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
9.
Pembinaan penyuluh kehutanan.
10.
Fasilitasi penyuluhan kehutanan.
11.
Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
12.
Survey lapangan calon areal pemanfaatan hasil hutan.
13.
Pembinaan pemanfaatan hutan.
14.
Pemantauan dan evaluasi perizinan pemanfaatan
hutan dan hasil hutan.
15.
Pembinaan pengelolaan hutan produksi lestari.
16.
Pemeliharaan model unit hasil hutan non kayu.
17.
Fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha
masyarakat sekitar hutan produksi.
18.
Supervisi penggunaan peralatan pada hutan tanaman.
19.
Koordinasi penyelesaian kasus pada hutan tanaman
20.
Pembinaan pemanfaatan hutan tanaman.
21.
Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat.
22.
Survey pembangunan hutan tanaman rakyat.
23.
Pengawasan dan pengendalian industri pengolahan
hasil hutan kayu.
24.
Survey harga hasil hutan.
25.
Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil
hutan.
26.
Koordinasi penyelesaian kasus hasil hutan ilegal.
27.
Supervisi penatausahaan hasil hutan.
28.
Bimbingan teknis penatausahaan iuran kehutanan.
29.
Pembinaan tenaga teknis pemanfaatan hutan.
XI. Gubernur Banten 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Sosialisasi hasil pengukuhan kawasan hutan.
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 3. Fasilitasi pengumpulan data pendukung bahan persetujuan. 4. Fasilitasi pelayanan IPPKH. 5. Sosialisasi persetujuan substansi kehutanan dalam revisi RTRW Daerah. 6. Fasilitasi penataan batas. 7. Koordinasi pengamanan hutan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar. 8. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 9. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 10. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 11. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 12. Pembinaan penyuluh kehutanan. 13. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 14. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
XII. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 7. Pembinaan penyuluh kehutanan. 8. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 9. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
XIII. Gubernur Jawa Barat 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 4. Pembinaan personil pengamanan hutan. 5. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 6. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 7. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Pembinaan penyuluh kehutanan. 9. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 10. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
XIV. Gubernur Jawa Tengah 1. Fasilitasi dalam rangka review tata ruang. 2. Fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi pinjam pakai. 3. Fasilitasi penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Pembinaan personil pengamanan hutan. 6. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 8. Pembinaan penyuluh kehutanan. 9. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 10. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 XV. Gubernur Daerah Istimewa Jogyakarta 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Sosialisasi peraturan perundangan bidang pinjam pakai kawasan hutan. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 5. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 6. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Pembinaan penyuluh kehutanan. 8. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 9. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
XVI. Gubernur Jawa Timur 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 4. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 5. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 6. Pembinaan penyuluh kehutanan. 7. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 8. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
XVII. Gubernur Bali 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi monitoring dan evaluasi ijin pinjam pakai. 3. Fasilitasi penyelesaian lahan kompensasi. 4. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 5. Fasilitasi penataan batas. 6. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 7. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Pembinaan penyuluh kehutanan. 11. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 12. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
XVIII. Gubernur Nusa Tenggara Barat 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi pelayanan proses penggunaan kawasan hutan. 3. Fasilitasi penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan. 4. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 5. Fasilitasi penataan batas. 6. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 7. Pembinaan personil pengamanan hutan. 8. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Fasilitasi penyusunan rancangan pengelolaan taman hutan raya (tahura). 11. Pembinaan penyuluh kehutanan. 12. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 13. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
XIX. Gubernur Nusa Tenggara Timur 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 3. Fasilitasi penataan batas.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.63
4.
Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan.
5.
Pembinaan personil pengamanan hutan.
6.
Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan.
7.
Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan
hutan.
8.
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
9.
Pembinaan penyuluh kehutanan.
10.
Fasilitasi penyuluhan kehutanan.
11.
Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
XX.
Gubernur
Kalimantan
Barat
1.
Survey permasalahan kawasan hutan.
2.
Sosialisasi hasil pengukuhan kawasan hutan.
3.
Sosialisasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan.
4.
Fasilitasi penataan batas.
5.
Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan.
6.
Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan
hutan.
7.
Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
8.
Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung.
9.
Pembinaan penyuluh kehutanan.
10.
Fasilitasi penyuluhan kehutanan.
11.
Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan
XXI. Gubernur Kalimantan Selatan 1. Fasilitasi identifikasi perubahan fungsi kawasan hutan. 2. Fasilitasi penyusunan rencana pengaturan hasil hutan. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 5. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 6. Pembinaan personil pengamanan hutan. 7. Sosialisasi pemberantasan ilegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar. 8. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 11. Pembinaan penyuluh kehutanan. 12. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 13. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
XXII. Gubernur Kalimantan Tengah 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi inventarisasi sumber daya hutan. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 5. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 6. Pembinaan personil pengamanan hutan. 7. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 11. Pembinaan penyuluh kehutanan. 12. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 13. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 XXIII. Gubernur Kalimantan Timur 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitas monitoring dan evaluasi IPPKH. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Inventarisasi batas pihak ketiga dan pinjam pakai. 5. Inventarisasi hutan non kayu. 6. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 7. Sosialisasi pemberantasan ilegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar. 8. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan taman hutan raya (tahura). 11. Pembinaan penyuluh kehutanan. 12. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 13. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan.
XXIV. Gubernur Sulawesi Selatan 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (penyiapan penetapan kelembagaan KPH). 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Fasilitasi penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung. 8. Pembinaan penyuluh kehutanan. 9. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 10. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan
XXV. Gubernur Sulawesi Tengah 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pemeliharaan dan penanaman pohon. 4. Sosialisasi persetujuan substansi Kehutanan. 5. Fasilitas pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 6. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 7. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 9. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan taman hutan raya (tahura). 10. Pembinaan penyuluh kehutanan. 11. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 12. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan
XXVI.
Gubernur
Sulawesi Utara
1.
Survey permasalahan kawasan hutan.
2.
Fasilitasi penyusunan data base kawasan hutan.
3.
Fasilitasi identifikasi kawasan pinjam pakai.
4.
Sosialisasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan.
5.
Fasilitasi penataan batas.
6.
Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan.
7.
Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan.
8.
Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung.
9.
Pembinaan penyuluh kehutanan.
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 10. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 11. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan XXVII. Gubernur Gorontalo 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (penyiapan penetapan kelembagaan KPH). 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 8. Pembinaan penyuluh kehutanan. 9. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 10. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan
XXVIII. Gubernur Sulawesi Tenggara 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Fasilitasi penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan. 5. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 6. Sosialisasi pemberantasan ilegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar. 7. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 8. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan taman hutan raya (tahura). 11. Pembinaan penyuluh kehutanan. 12. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 13. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan
XXIX. Gubernur Sulawesi Barat 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan. 3. Fasilitasi penataan batas. 4. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (identifikasi areal untuk penataan unit kesatuan pengelolaan hutan model). 5. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 6. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 7. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 8. Pembinaan penyuluh kehutanan. 9. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 10. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan
XXX. Gubernur Maluku 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Sosialisasi hasil pengukuhan kawasan hutan. 3. Fasilitasi pengumpulan dan penyerahan dokumen kawasan hutan. 4. Fasilitasi penataan batas. 5. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (action plan pembangunan KPH). 6. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan.
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.63 7. Sosialisasi pemberantasan ilegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar. 8. Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan. 9. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 10. Pembinaan penyuluh kehutanan. 11. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 12. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan XXXI. Gubernur Maluku Utara 1. Survey permasalahan kawasan hutan. 2. Fasilitasi penataan batas. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (penyiapan penetapan kelembagaan KPH dan inventarisasi potensi wilayah pengelolaan). 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan hutan lindung. 7. Pembinaan penyuluh kehutanan. 8. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 9. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan
XXXII. Gubernur Papua 1. Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan. 2. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (konsultasi publik pembentukan kelembagaan KPH). 3. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 4. Pembinaan personil pengamanan hutan. 5. Koordinasi penanganan kasus perambahan kawasan hutan. 6. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi. 7. Pembinaan penyuluh kehutanan. 8. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 9. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan
XXXIII. Gubernur Papua Barat 1. Fasilitasi penataan batas. 2. Pelatihan personil pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan. 3. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan. 4. Koordinasi pengamanan hutan dan hasil hutan. 5. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan. 6. Fasilitasi penyusunan rancangan pengelolaan hutan lindung. 7. Pembinaan penyuluh kehutanan. 8. Fasilitasi penyuluhan kehutanan. 9. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
ZULKIFLI HASAN www.djpp.depkumham.go.id