Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan: 1 Penyelenggaraan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. 2. Pemeliharaan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan pengguna dan instalasi pemeliharaan baik di tingkat pusat, daerah sampai dengan di satuan lapangan, dengan maksud untuk mengembalikan dan mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan menghindarkan terjadinya kerusakan, penurunan kualitas serta melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir. 3. Senjata Api adalah suatu alat/benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.

Sistem Pemeliharaan Senjata Api adalah rangkaian unsur-unsur/sub sistem pemeliharaan yang saling terkait dan saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pemeliharaan sebagai upaya mempertahankan kondisi senjata api agar tetap dalam keadaan siap digunakan. 5. Pembina Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pemeliharaan dan pembekalan senjata api di lingkungan Kemhan dan TNI; 6. Pelaksana Pemeliharaan Senjata Api adalah suatu badan/satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan senjata api di lingkungan Kemhan dan TNI. 7. Gudang Senjata Api adalah fasilitas untuk menerima, memeriksa, menyimpan/menimbun, dan merawat senjata api dengan persyaratan- persyaratan tertentu. 8. Satuan Pemakai adalah kesatuan administrasi pangkal (satminkal) Unit Organisasi Angkatan yang menerima, dan menggunakan senjata api serta mempertanggungjawabkan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. 9. Instalasi Pemeliharaan adalah fasilitas untuk melaksanakan perbaikan kerusakan senjata api, dengan persyaratan-persyaratan tertentu. 10.Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi azasi. 11.Sertifikasi adalah proses kegiatan yang dimulai pada saat Pemohon (applicant) mengajukan permohonan (aplikasi) sampai dengan penerbitan atau pengeluaran suatu bukti tanda lulus (sertifikat) komoditi militer. 12.Setifikat Kelaikan (Worthiness Certificate) adalah surat tanda bukti bahwa hasil pemeliharaan dimaksud telah dinyatakan laik, yang diterbitkan setelah dilaksanakan proses sertifikasi pada materiil dimaksud. 13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Sasaran penyelenggaraan pemeliharaan senjata api adalah untuk mencapai sistem pemeliharaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjamin terwujudnya kondisi dan kesiapan senjata api agar selalu siap

digunakan, menjamin terwujudnya tertib administrasi pengurusan pemeliharaan senjata api, serta terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan senjata api satuan secara optimal.

Sistem pemeliharaan senjata api merupakan rangkaian unsur- unsur/subsistem pemeliharaan senjata api yang saling terkait dan saling berpengaruh di dalam penyelenggaraan pemeliharaan senjata api, meliputi: a. penyelenggara pemeliharaan, yaitu pengguna senjata api maupun pembina teknis materiil, mempunyai tanggung jawab pemeliharaan senjata api berdasarkan tingkat kemampuan dan kewenangan di dalam pemeliharaan; b. sasaran pemeliharaan, meliputi seluruh jenis dan macam senjata api agar selalu dalam kondisi siap digunakan dan memiliki usia pakai yang optimal guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara; c. metoda pemeliharaan, metoda yang digunakan adalah dengan melaksanakan fungsi-fungsi pemeliharaan secara efektif dan efisien serta berpedoman pada prosedur baik teknis maupun administrasi yang berlaku; dan d. dukungan pemeliharaan meliputi kemampuan teknis personel pelaksana pemeliharaan, kemampuan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana pemeliharaan, serta kemampuan dukungan anggaran pemeliharaan.

Tingkat pemeliharaan senjata api terbagi dalam tingkatan pemeliharaan senjata api yang meliputi: a. tingkat organik; b. tingkat ringan; c. tingkat sedang, dan d. tingkat berat.

(1) Tingkat pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan oleh Satuan Pemakai/Pengguna dengan melakukan pemeliharaan sederhana yang bersifat pemeliharaan pencegahan dan deteksi dini terhadap timbulnya kerusakan awal.

(2) Tingkat pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan oleh instalasi pemeliharaan lapangan yang dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang sederhana. (3) Tingkat pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan oleh instalasi pemeliharaan daerah yang dilakukan secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang khusus. (4) Tingkat pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan oleh instalasi pemeliharaan pusat, secara sistematis dan periodik dengan kemampuan teknis dan peralatan pemeliharaan yang dapat menjawab kebutuhan teknis pemeriksaan, rebuild, produksi, maupun assembling.

Fungsi penyelenggaraan pemeliharaan senjata api, meliputi: a. pemeliharaan pencegahan, merupakan kegiatan teknis yang dilakukan selama senjata api dalam penimbunan di gudang, selama dalam pengangkutan, di Satuan Pemakai baik sebelum, selama maupun sesudah digunakan, dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus oleh pengguna senjata api di Satuan Pemakai maupun di gudang persediaan lapangan, daerah dan pusat dengan tujuan untuk mencegah kerusakan kecil sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar/berat; b. pemeriksaan dan pengawasan, merupakan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Satuan Pemakai/Pengguna maupun unsur pelaksana teknis pemeliharaan, mulai dari tahap penerimaan, penimbunan, pengeluaran, sampai tahap pengembalian dan penghapusan, guna mengetahui tingkat kondisi kesiapan dan tingkat kerusakan senjata api; c. administrasi, dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan senjata api, wajib diikuti dengan kegiatan administrasi yang jelas, sebagai pertanggungjawaban Satuan Pemakai maupun Instalasi Pemeliharaan; d. penentuan klasifikasi dan kondisi senjata api, merupakan kegiatan pengelompokan senjata api yang wewenangnya berada pada Instalasi Pemeliharaan; e. perbaikan, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan, yang dilaksanakan oleh setiap instalasi pemeliharaan lapangan, daerah maupun pusat, secara sistematis dan periodik dengan memperbaiki kerusakan tingkat ringan, sedang, sampai dengan tingkat berat, dengan tujuan memulihkan kembali kondisi senjata api agar siap digunakan;

f. rebuild, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dengan memperbaiki kerusakan dan memulihkan kondisi senjata api, dengan cara memperbaiki bagian yang mengalami kerusakan dan atau mengganti komponen yang rusak dengan komponen yang baru; g. produksi, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan senjata api yang dilakukan dengan cara, memproduksi komponen tertentu dan atau suku cadang senjata api; h. assembling, merupakan kegiatan teknis pemeliharaan dan perbaikan, yang dilakukan dengan cara melaksanakan perakitan komponen-komponen tertentu dan atau suku cadang sehingga berbentuk pucuk senjata api; i. uji coba, merupakan kegiatan teknis pengujian terhadap kondisi dan kemampuan serta fungsi setiap komponen senjata api maupun peti kemas yang telah diperbaiki, dihadapkan dengan spesifikasi teknis atau syarat standar jenis senjata api, agar senjata api dapat digunakan dengan jaminan tingkat keamanan yang tinggi; dan j. preservasi dan penyingkiran/penyisihan, merupakan kegiatan teknis pemilahan dan pengelompokan jenis senjata api yang kondisinya baik, rusak dapat diperbaiki maupun rusak tidak dapat diperbaiki dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan maupun pemusnahan.

(1) Perencanaan pemeliharaan senjata api disusun berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang akurat tentang kekuatan dan kondisi senjata api, kebutuhan operasional yang dituangkan menjadi rencana kebutuhan pemeliharaan, baik jangka pendek, sedang maupun panjang. (2) Perencanaan pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpusat berdasarkan rencana strategis, dengan mewadahi perencanaan dari satuan administrasi pangkal sampai pada tingkat penentu kebijakan secara terpadu serasi dan seimbang sehingga sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

(1) Organisasi penyelenggara pemeliharaan senjata api disusun berdasarkan fungsi pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 agar mampu menghadapi tuntutan kebutuhan pemeliharaan senjata api serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. (2) Organisasi penyelenggara pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan unsur-unsur pelaksana fungsi pemeliharaan senjata api yang diberi ruang gerak sesuai batasan kemampuan dan kewenangan teknis, sehingga memungkinkan organisasi tersebut mampu menjalankan tugas sesuai fungsinya.

(1) Pemeliharaan senjata api dilaksanakan dalam suatu sistem kerja yang responsif didukung oleh personel, sarana /prasarana dan peranti lunak. (2) Kegiatan pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan: a. di gudang penimbunan; b. selama dalam pengangkutan; c. di Satuan Pemakai; dan d. di instalasi pemeliharaan.

(1) Kegiatan pemeliharaan senjata api di gudang penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan di gudang penimbunan: a. lapangan; b. daerah; dan c. pusat. (2) Kegiatan pemeliharaan selama dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada: a. alat angkut darat; b. alat angkut laut/sungai; dan c. alat angkut udara. (3) Kegiatan pemeliharaan selama di Satuan Pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sebelum, selama, dan sesudah senjata api digunakan.

(1) Kegiatan pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilaksanakan di instalasi pemeliharaan: a. lapangan; b. daerah; dan c. pusat. (2) Kegiatan pemeliharaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan kerusakan tingkat : a. ringan; b. sedang; c. berat; d. rebuild; e. produksi; dan f. assembling.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan senjata api meliputi aspek: a. kebijakan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan dan pengendalian.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada aspek kebijakan adalah: a. Kemhan, merumuskan:

1. kebijakan umum pedoman penyelenggaraan pemeliharaan senjata api dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara; dan

2. kebijakan pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis, dan perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan senjata api. b. Mabes TNI, merumuskan:

3. kebijakan pemeliharaan senjata api yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan

4. sistem pemeliharaan senjata api yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan, menyusun:

5. kebijakan pelaksanaan pemeliharaan senjata api yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan; dan

6. sistem pemeliharaan senjata api di jajarannya.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada aspek perencanaan adalah: a. Kemhan, merumuskan norma/indeks perencanaan program dan anggaran pemeliharaan senjata api dalam mendukung pertahanan negara. b. Mabes TNI, merumuskan:

1. rencana program dan anggaran pemeliharaan senjata api berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan
2. rencana prioritas dukungan pemeliharaan senjata api berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan, menyusun: 1 rencana kebutuhan pemeliharaan senjata api berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan; dan
3. rencana prioritas pemeliharaan senjata api berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada aspek pelaksanaan adalah: a.Kemhan

1. menginventarisasi fasilitas, sarana dan prasarana pemeliharaan senjata api dalam rangka pendayagunaan untuk kepentingan pertahanan; dan
2. pemberian bimbingan dan perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan senjata api dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. b. Mabes TNI
3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan senjata api yang diselenggarakan Unit Organisasi Angkatan; dan
4. mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan senjata api yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI.

c. Unit Organisasi Angkatan

1. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan kelaikan senjata api dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan; dan
2. mendukung kebutuhan pemeliharaan senjata api dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan.

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada aspek pengawasan dan pengendalian adalah: a. Kemhan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemeliharaan senjata api, agar dicapai hasil yang optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara; b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses penyelenggaraan pemeliharaan senjata api yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI; dan c. Unit Organisasi Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan senjata api dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan.

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, semua Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pedoman Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kemhan dan TNI baik yang diatur oleh Menteri, Panglima TNI dan Kas Angkatan dinyatakan tetap berlaku, selama Peraturan Perundang-undangan baru yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan pemeliharaan senjata api belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN