Pasal 13

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada aspek kebijakan adalah: a. Kemhan, merumuskan:

1. kebijakan umum pedoman penyelenggaraan pemeliharaan senjata api dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara; dan

2. kebijakan pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis, dan perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeliharaan senjata api. b. Mabes TNI, merumuskan:

3. kebijakan pemeliharaan senjata api yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan TNI; dan

4. sistem pemeliharaan senjata api yang berkaitan dengan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. c. Unit Organisasi Angkatan, menyusun:

5. kebijakan pelaksanaan pemeliharaan senjata api yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan Angkatan; dan

6. sistem pemeliharaan senjata api di jajarannya.