Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kesepakatan Bersama adalah bentuk Naskah Dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat setingkat Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang sepakat.

2. Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk Naskah Dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani perjanjian.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

5. Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja Kemhan yang selanjutnya disebut dengan Satker dan Subsatker adalah satuan di lingkungan Kemhan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan bagi satuan masing-masing, meliputi pengurusan Minu, administrasi pegawai, administrasi materiil, administrasi keuangan dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut.

6. Kepala Satker adalah Pejabat setingkat Eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal Kemhan, Inspektur Jenderal Kemhan, Direktur Jenderal Kemhan, Kepala Badan Kemhan, dan Kepala Pusat Kemhan.

7. Kepala Subsatker adalah Pejabat setingkat Eselon II yang terdiri atas Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kemhan, Inspektur Inspektorat Jenderal Kemhan, Direktur Direktorat Jenderal Kemhan, dan Kepala Pusat Badan Kemhan.

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud memberikan pedoman dalam penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di lingkungan Kemhan dengan tujuan agar tercapai keseragaman sistematika penulisannya.

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Menteri dapat menjalin kerja sama dengan Menteri/Kepala lembaga lainnya, Kepala Daerah, Kepala BUMN/BUMD, atau Kepala badan hukum lainnya. (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. Kesepakatan Bersama, dan/atau; b. Perjanjian Kerja Sama.

Kesepakatan Bersama dapat menggunakan istilah Nota Kesepakatan, Nota Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, Nota Kesepahaman Bersama, Memorandum of Understanding, atau istilah lain yang mempunyai makna sama.

(1) Menteri mempunyai kewenangan menyusun, MENETAPKAN, dan menandatangani Kesepakatan Bersama. (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satker sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri.

(1) Penyusunan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsi dengan mengikutsertakan Satker/Subsatker lain yang terkait, serta dapat mengikutsertakan Mabes TNI dan Angkatan. (2) Kepala Satker/Subsatker yang akan membuat Kesepakatan Bersama dengan pihak lain terlebih dahulu mengajukan izin kepada Menteri. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat mengenai urgensi, nama pihak lain yang akan mengadakan Kesepakatan Bersama, maksud dan tujuan, sasaran, dan dilampiri draf Kesepakatan Bersama.

(1) Dalam hal Menteri memberikan izin mengadakan Kesepakatan Bersama, penyusunan dan penyempurnaan draf Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Satker/Subsatker Kemhan dengan asistensi dari Biro Hukum Setjen Kemhan. (2) Dalam hal Menteri tidak memberikan izin mengadakan Kesepakatan Bersama, penyusunan draf Kesepakatan Bersama tidak dilanjutkan.

(1) Penyusunan Kesepakatan Bersama berpedoman pada kerangka Kesepakatan Bersama. (2) Kerangka Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Kesepakatan Bersama berkedudukan dalam jabatan yang setingkat atau dianggap setingkat. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membubuhkan paraf pada setiap lembar Kesepakatan Bersama.

(1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan di masing-masing tempat kedudukan Pejabat atau di tempat lain yang disetujui bersama. (2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara seremonial.

(1) Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai, 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pihak kesatu, dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pihak kedua. (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama dibuat oleh 3 (tiga) pihak atau lebih, Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap 3 (tiga) atau lebih, dan penandatanganan serta penempatan materai disesuaikan dengan jumlah para pihak.

Kesepakatan Bersama dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan.

Prosedur penyusunan Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh: a. Menteri; atau b. Kepala Satker.

Prosedur penyusunan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebagai berikut: a. Satker Pemrakarsa menyusun draf Kesepakatan Bersama; b. draf Kesepakatan Bersama dibahas internal Kemhan dengan melibatkan Satker terkait, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan yang mencakup aspek teknis dan aspek hukum; c. draf Kesepakatan Bersama dibahas bersama pihak mitra; d. hasil pembahasan draf Kesepakatan Bersama diparaf oleh Kepala Satker, dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; e. draf Kesepakatan Bersama disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan untuk mendapatkan persetujuan; f. Sekretaris Jenderal Kemhan memberikan paraf persetujuan terhadap draf Kesepakatan Bersama; g. draf Kesepakatan Bersama yang telah diparaf Sekretaris Jenderal Kemhan disampaikan kepada Menteri;

h. dalam hal Menteri menyetujui, ditindaklanjuti dengan penandatanganan; i. Kesepakatan Bersama diberi nomor oleh Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Kemhan; dan j. salinan Kesepakatan Bersama diberikan kepada Satker Pemrakarsa dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

Prosedur penyusunan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai berikut: a. Satker Pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kemhan untuk menyusun Kesepakatan Bersama disertai draf Keputusan Pendelegasian; b. Satker Pemrakarsa menyusun draf Kesepakatan Bersama; c. draf Kesepakatan Bersama dibahas internal Kemhan dengan melibatkan Satker terkait dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan yang mencakup aspek teknis dan aspek hukum; d. draf Kesepakatan Bersama dibahas bersama pihak mitra; e. hasil pembahasan draf Kesepakatan Bersama diparaf oleh Kepala Subsatker dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; f. draf Kesepakatan Bersama disampaikan kepada Kepala Satker untuk mendapatkan persetujuan; g. dalam hal Kepala Satker menyetujui, ditindaklanjuti dengan penandatanganan; h. Kesepakatan Bersama diberi nomor oleh Sekretariat Satker; i. salinan Kesepakatan Bersama diberikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan

j. Kepala Satker melaporkan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kemhan atas pelaksanaan penandatanganan Kesepakatan Bersama.

(1) Kepala Satker/Subsatker mempunyai kewenangan menyusun, MENETAPKAN, dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama. (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penyusunan, penetapan, dan penandatangan Perjanjian Kerja Sama tidak memerlukan keputusan pendelegasian dari Menteri. (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama bukan merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penyusunan, penetapan, dan penandatangan Perjanjian Kerja Sama harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri.

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Satker/Subsatker Kemhan sesuai tugas dan fungsi dengan mengikutsertakan Kepala Satker/Subsatker lain yang terkait, serta dapat mengikutsertakan Mabes TNI dan Angkatan.

(1) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama berpedoman pada kerangka Perjanjian Kerja Sama. (2) Kerangka Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh: a. Kepala Satker/Subsatker dengan Kepala Satker/Subsatker kementerian/lembaga lainnya yang setingkat; b. Kepala Satker/Subsatker dengan Kepala Daerah sesuai dengan tingkatannya; atau c. Kepala Satker/Subsatker dengan Kepala Badan Hukum. (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; atau c. Badan Hukum lainnya. (3) Dalam hal Kepala Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada pejabat di bawahnya, penandatanganan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama berkedudukan dalam jabatan yang setingkat atau dianggap setingkat. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membubuhkan paraf pada setiap lembar Perjanjian Kerja Sama.

(1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan di tempat yang disetujui para pihak. (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan secara seremonial.

(1) Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai, 1

(satu) rangkap diserahkan kepada pihak kesatu, dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pihak kedua.

(2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dibuat oleh 3 (tiga) pihak atau lebih, Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 3 (tiga) atau lebih, dan penandatanganan serta penempatan materai disesuaikan dengan jumlah para pihak.

Perjanjian Kerja Sama dengan badan hukum lainnya dapat dilaksanakan di hadapan Notaris.

(1) Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan. (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penentuan jangka waktu berlakunya harus sesuai dengan jangka waktu Kesepakatan Bersama.

Prosedur penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh: a. Kepala Satker; atau b. Kepala Subsatker.

Prosedur penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sebagai berikut:

a. Kepala Satker terlebih dahulu mengajukan izin tertulis kepada Menteri untuk menyusun, MENETAPKAN dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang bukan merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama; b. Satker Pemrakarsa menyusun draf Perjanjian Kerja Sama; c. draf Perjanjian Kerja Sama dibahas internal Kemhan dengan melibatkan Satker terkait, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan yang mencakup aspek teknis dan aspek hukum; d. draf Perjanjian Kerja Sama dibahas bersama pihak mitra; e. hasil pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama diparaf oleh Kepala Subsatker dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; f. draf Perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada Kepala Satker untuk mendapatkan persetujuan; g. dalam hal Kepala Satker menyetujui, ditindaklanjuti dengan penandatanganan; h. Perjanjian Kerja Sama diberi nomor oleh Sekretariat Satker; i. salinan Perjanjian Kerja Sama diberikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan j. Kepala Satker melaporkan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kemhan atas pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

Penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala Subsatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b sebagai berikut: a. Kepala Satker terlebih dahulu mengajukan izin tertulis kepada Menteri untuk menyusun, MENETAPKAN dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang bukan merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama; b. Kepala Subsatker perlu mendapat persetujuan dari Kepala Satker untuk menyusun, MENETAPKAN dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama;

c. Subsatker Pemrakarsa menyusun draf Perjanjian Kerja Sama; d. draf Perjanjian Kerja Sama dibahas internal Kemhan dengan melibatkan Satker terkait, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan yang mencakup aspek teknis dan aspek hukum; e. draf Perjanjian Kerja Sama dibahas bersama pihak mitra; f. hasil pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama diparaf oleh Kepala Subsatker dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; g. draf Perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada Kepala Satker untuk mendapatkan persetujuan; h. dalam hal Kepala Satker menyetujui, ditindaklanjuti penandatanganan antara Kepala Subsatker dengan mitra; i. Perjanjian Kerja Sama diberi nomor oleh Sekretariat Satker; j. salinan Perjanjian Kerja Sama diberikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan k. Kepala Subsatker melaporkan kepada Kepala Satker atas pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk: a. kontrak pengadaan barang dan jasa; b. perjanjian antarnegara; dan c. perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara.

(1) Dalam hal terjadi perbedaan kerangka penyusunan Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang berlaku di Kementerian Pertahanan dan Kementerian/Lembaga lainnya, kerangka dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.

(2) Tata cara penulisan Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada ketentuan Administrasi Umum Kementerian Pertahanan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1215), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA