Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Divestasi Saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada Peserta INDONESIA.

2. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

4. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.

6. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

7. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara INDONESIA, Badan Usaha INDONESIA, Negara Republik INDONESIA, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik INDONESIA.

8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 10. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. 11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang berbadan hukum yang kepemilikan modal atau sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.

14. Penilai Independen adalah perusahaan penilai yang tidak terkait dengan bank dan debitur untuk melakukan kegiatan penilaian berdasarkan Kode Etik Penilai INDONESIA serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dewan Penilai INDONESIA dan memiliki izin usaha dari instansi berwenang.
15. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara pemerintah Republik INDONESIA dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
16. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah

dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka PMA, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi Saham secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh

Peserta INDONESIA. (2) Sejak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak Penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi. (3) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka PMA tidak wajib melakukan Divestasi Saham. (4) Divestasi Saham secara bertahap kepada Peserta INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari persentase sebagai berikut: a. tahun keenam 20% (dua puluh persen); b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen); c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen); d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen); dan e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham. (5) Peserta INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; c. BUMN dan BUMD; atau d. Badan Usaha Swasta Nasional. (6) Badan Usaha Swasta Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan perseroan terbatas swasta. (7) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang akan melaksanakan Divestasi Saham dan afiliasinya dilarang meminjamkan dana untuk pembelian saham divestasi kepada Peserta INDONESIA. (8) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pada tahun ke-5 (kelima) sejak berproduksi sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh Penanam Modal Dalam Negeri tidak diwajibkan untuk melaksanakan Divestasi Saham.

(9) Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal pada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi setelah pelaksanaan Divestasi Saham, saham Peserta INDONESIA tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari jumlah saham sesuai kewajiban divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (10) Dalam hal pemegang saham Peserta INDONESIA tidak menggunakan haknya untuk membeli saham yang berasal dari peningkatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan sahamnya kepada Peserta INDONESIA lainnya dengan tetap memperhatikan komposisi kepemilikan saham Peserta INDONESIA sesuai dengan kewajiban Divestasi Saham.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dilarang menggadaikan saham yang wajib didivestasikan.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan penawaran Divestasi Saham kepada Peserta INDONESIA dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun berproduksi secara berjenjang kepada: a. Pemerintah melalui Menteri; b. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat; c. BUMN dan BUMD; dan d. Badan Usaha Swasta Nasional.

(1) Pemerintah melalui Menteri melakukan evaluasi dan negosiasi harga saham divestasi yang ditawarkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk mencapai kesepakatan harga saham divestasi. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melalui Menteri dapat menunjuk Penilai Independen. (3) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan harga saham divestasi, divestasi saham ditawarkan berdasarkan harga saham divestasi yang dihitung berdasarkan evaluasi yang dilakukan Pemerintah melalui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemerintah melalui Menteri wajib memberikan jawaban tertulis atas penawaran Divestasi Saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu evaluasi dan negosiasi harga saham divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Dalam hal Pemerintah menyatakan tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis dalam jangka waktu paling lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penawaran dilakukan secara berjenjang kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN dan BUMD, dan Badan Usaha Swasta Nasional. (3) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana lokasi wilayah kegiatan usaha pertambangan berada.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan Divestasi Saham kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pernyataan tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat wajib memberikan jawaban tertulis atas penawaran Divestasi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penawaran.

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan Divestasi Saham kepada BUMN dan BUMD dengan cara lelang. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan divestasi saham kepada BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tahap awal pelaksanaan lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pernyataan tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (3) BUMN dan BUMD wajib memberikan jawaban tertulis atas penawaran Divestasi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penawaran.

(4) Dalam hal BUMN atau BUMD menyatakan berminat terhadap penawaran Divestasi Saham, BUMN atau BUMD wajib menyampaikan surat pernyataan minat kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan dilengkapi: a. penawaran harga atas saham divestasi dalam amplop tertutup yang tersegel; b. akte pendirian BUMN atau BUMD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; c. profil BUMN atau BUMD; d. pernyataan kesungguhan untuk ikut bertanggung jawab dalam pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang dilaksanakan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan e. Nomor Pokok Wajib Pajak. (5) Pembukaan amplop penawaran harga atas saham divestasi dilakukan pada hari ke-30 (ketiga puluh) setelah tanggal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dihadiri oleh seluruh peserta lelang. (6) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi MENETAPKAN pemenang lelang berdasarkan pada penawaran tertinggi dan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e. (7) Dalam hal BUMN atau BUMD yang menyampaikan pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu), lelang tetap dilaksanakan.

(1) Dalam hal BUMN dan BUMD tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan Divestasi Saham kepada Badan Usaha Swasta Nasional dengan cara lelang.

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan Divestasi Saham secara terbuka kepada Badan Usaha Swasta Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tahap awal pelaksanaan lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pernyataan tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis dari BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (3) Badan Usaha Swasta Nasional wajib memberikan jawaban tertulis atas penawaran divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penawaran. (4) Dalam hal Badan Usaha Swasta Nasional menyatakan berminat terhadap penawaran Divestasi Saham, Badan Usaha Swasta Nasional wajib menyampaikan surat pernyataan minat kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan dilengkapi: a. penawaran harga atas saham divestasi dalam amplop tertutup yang tersegel; b. akte pendirian Badan Usaha Swasta Nasional yang membuktikan seluruh modal atau sahamnya dalam negeri yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; c. profil Badan Usaha Swasta Nasional; d. pernyataan kesungguhan untuk ikut bertanggung jawab dalam pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang dilaksanakan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan e. Nomor Pokok Wajib Pajak. (5) Pembukaan amplop penawaran harga atas saham dilakukan pada hari ke-30 (ketiga puluh) setelah tanggal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dihadiri oleh seluruh peserta lelang. (6) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi MENETAPKAN pemenang lelang berdasarkan

pada penawaran tertinggi dan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e. (7) Dalam hal Badan Usaha Swasta Nasional yang menyampaikan pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu), lelang tetap dilaksanakan.

(1) Dalam hal penawaran Divestasi Saham kepada Peserta INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak dapat terlaksana, Divestasi Saham dapat dilakukan dengan penawaran saham divestasi melalui bursa saham di INDONESIA. (2) Dalam hal penawaran Divestasi Saham melalui bursa saham di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terlaksana, pelaksanaan Divestasi Saham harus diakumulasikan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan tata cara Divestasi Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 ayat (1).

(1) Pembayaran dan penyerahan saham divestasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan minat dari Peserta INDONESIA dan dituangkan dalam akta jual beli saham divestasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. (2) Pembayaran dan penyerahan saham divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Divestasi Saham kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara dan akta jual beli saham divestasi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan Divestasi Saham wajib mengajukan komposisi perubahan saham kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.

(1) Harga saham divestasi dari pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang ditawarkan kepada Peserta INDONESIA ditetapkan berdasarkan harga pasar yang wajar (fair market value) dengan tidak memperhitungkan cadangan mineral atau batubara pada saat dilaksakannya penawaran Divestasi Saham. (2) Harga saham divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. harga tertinggi untuk penawaran Divestasi Saham kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan harga dasar untuk penawaran Divestasi Saham kepada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta Nasional dengan cara lelang.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang KK dan PKP2B yang akan melakukan Divestasi Saham wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1122) sepanjang mengatur mengenai tata cara Divestasi Saham dan mekanisme penetapan harga saham divestasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA