Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas bumi yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

3. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

4. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

5. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga Gas Bumi yang melaksanakan niaga Gas Bumi pada wilayah niaga tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

6. Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik adalah perusahaan produsen tenaga listrik, selain PT PLN (Persero) yang melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT PLN (Persero).

7. Liquefied Natural Gas yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu yang sangat rendah (sekitar minus 1600 C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.

8. Compressed Natural Gas yang selanjutnya disingkat CNG adalah bahan bakar Gas Bumi yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utamanya metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

10. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai pemanfaatan Gas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik milik PT PLN (Persero) maupun Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik pada sistem tenaga listrik.

(1) Alokasi dan pemanfaatan Gas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik ditetapkan sebagai upaya pemenuhan penyediaan tenaga listrik dalam negeri. (2) Alokasi Gas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik dapat ditujukan langsung kepada PT PLN (Persero) atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik.

(3) Selain alokasi Gas Bumi yang didapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT PLN (Persero) atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dapat membeli Gas Bumi dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang mendapatkan alokasi Gas Bumi sepanjang badan usaha tersebut menyediakan fasilitas atau infrastruktur Gas Bumi.

(1) Dalam rangka pembangunan pembangkit tenaga listrik, PT PLN (Persero) dan Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik wajib memastikan adanya alokasi/pasokan Gas Bumi sesuai dengan umur pembangkit tenaga listrik selama 20 (dua puluh) tahun. (2) Alokasi/pasokan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diperoleh dari Kontraktor. (3) Dalam hal alokasi/pasokan Gas Bumi berasal dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kontraktor wajib menjamin pelaksanaan pemenuhan perjanjian jual beli Gas Bumi sesuai dengan jangka waktu perjanjian jual beli Gas Bumi. (4) Dalam hal alokasi/pasokan Gas Bumi dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai 20 (dua puluh) tahun, PT PLN (Persero) dan Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dapat memenuhi kekurangan alokasi/pasokan Gas Bumi dari sumber lain.

(1) Dalam rangka pemanfaatan Gas Bumi di mulut sumur (wellhead) untuk pembangkit tenaga listrik, pengadaan pembangkit tenaga listrik dapat melalui: a. penunjukan langsung; atau b. pelelangan umum. (2) Pengadaan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar Gas Bumi di mulut sumur (wellhead) melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan: a. harga Gas Bumi paling tinggi 8% (delapan persen) ICP/MMBTU pada pembangkit tenaga listrik (plant gate); b. jaminan kecukupan alokasi/pasokan Gas Bumi sesuai dengan jangka waktu perjanjian jual beli Gas Bumi; c. perhitungan biaya investasi pembangkit tenaga listrik didepresiasikan paling sedikit selama 20 (dua puluh) tahun; dan d. efisiensi pembangkit tenaga listrik dengan specific fuel consumption (SFC) setara minyak solar (High Speed Diesel/HSD) sebesar 0,25 (nol koma dua lima) liter/kWh. (3) Pengadaan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar Gas Bumi di mulut sumur (wellhead) melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal harga Gas Bumi lebih tinggi dari 8% (delapan persen) ICP/MMBTU. (4) Titik interkoneksi tenaga listrik untuk pembangkit tenaga listrik di mulut sumur (wellhead) berada pada gardu induk terdekat.

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan Gas Bumi untuk pemenuhan penyediaan tenaga listrik dalam negeri, Menteri MENETAPKAN harga Gas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik. (2) Penetapan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. keekonomian lapangan; b. harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional; c. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri; dan d. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

(1) Harga Gas Bumi untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik dihitung berdasarkan nilai keekonomian lapangan Gas Bumi tanpa eskalasi. (2) Dalam hal harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan eskalasi, besaran eskalasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

(1) Dalam hal telah terdapat infrastruktur hilir Gas Bumi pada pembangkit tenaga listrik, harga Gas Bumi berlaku di pembangkit tenaga listrik (plant gate). (2) Harga Gas Bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi harga Gas Bumi hulu dan biaya penyaluran Gas Bumi. (3) Dalam hal titik serah penjualan Gas Bumi selain di pembangkit tenaga listrik (plant gate), pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut: a. Kontraktor wajib menyalurkan Gas Bumi sampai dengan titik serah; dan

b. PT PLN (Persero), Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga wajib melakukan perjanjian penyaluran Gas Bumi dari titik serah sampai ke pembangkit tenaga listrik (plant gate) dengan pemilik pipa. (4) Dalam hal tidak terdapat infrastruktur hilir Gas Bumi pada pembangkit tenaga listrik, harga yang berlaku adalah harga Gas Bumi hulu.

(1) PT PLN (Persero) atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dapat membeli Gas Bumi dengan harga paling tinggi 11,5% (sebelas koma lima persen) ICP/MMBTU jika pembangkit tenaga listrik tidak berada di mulut sumur (wellhead). (2) Dalam hal harga Gas Bumi melebihi 11,5% (sebelas koma lima persen) ICP/MMBTU, PT PLN (Persero) atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dapat menggunakan LNG. (3) Harga LNG untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik dihitung berdasarkan nilai keekonomian lapangan dan menggunakan formula yang disepakati pada harga free on board (FoB). (4) Dalam hal harga LNG dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari 11,5% (sebelas koma lima persen) ICP/MMBTU (parity to oil) free on board (FoB), PT PLN (Persero) atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dapat mengimpor LNG sepanjang harga LNG yang akan diimpor paling tinggi 11,5% (sebelas koma lima persen) ICP/MMBTU pada terminal regasifikasi pembeli (landed price) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal LNG yang akan diimpor harganya di atas 11,5% (sebelas koma lima persen) ICP/MMBTU (landed price), PT PLN (Persero) atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dapat membeli gas pipa dengan harga lebih besar dari 11,5% (sebelas koma lima persen)

ICP/MMBTU (parity to oil) atau membeli LNG dalam negeri dengan harga lebih besar dari 11,5% (sebelas koma lima persen) ICP/MMBTU (parity to oil) free on board (FoB).

(1) Penyaluran Gas Bumi dapat melalui: a. pipa Gas Bumi; atau b. moda penyaluran Gas Bumi selain pipa. (2) Penyaluran Gas Bumi melalui moda penyaluran Gas Bumi selain pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi kapal, tongkang, truk, atau alat pengangkutan lain selain pipa Gas Bumi.

(1) Besaran tarif penyaluran Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Besaran tarif penyaluran Gas Bumi melalui moda penyaluran Gas Bumi selain pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dihitung sesuai nilai keekonomian atau pasar kompetitif.

(1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi harus memberikan jaminan berupa: a. keandalan pasokan alokasi Gas Bumi; dan b. keandalan transportasi Gas Bumi.

(2) PT PLN (Persero) atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik selaku pembeli Gas Bumi harus memberikan jaminan pembayaran tepat waktu.

(1) Dalam rangka penyaluran Gas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik, PT PLN (Persero) atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagai pembeli Gas Bumi menandatangani perjanjian jual beli Gas Bumi dengan Kontraktor atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi sebagi penjual Gas Bumi. (2) Perjanjian jual beli Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. sumber pasokan; b. volume dan spesifikasi; c. harga gas bumi; d. jangka waktu kontrak; e. review harga (price review); f. mekanisme penyaluran Gas Bumi; dan g. hak dan kewajiban pembeli dan penjual Gas Bumi. (3) Perjanjian jual beli Gas Bumi berupa LNG dan CNG untuk pembangkit tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan tinjauan jumlah volume harian dari merit order pembangkit tenaga listrik yang akan masuk sistem jaringan tenaga listrik. (4) Dalam rangka pelaksanaan merit order sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PT PLN (Persero) atau Badan Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dapat menyediakan infrastruktur untuk mengubah Gas Bumi ke CNG. (5) Perjanjian jual beli gas Bumi untuk PT PLN (Persero) dapat bersifat multidestinasi atau dapat ditujukan untuk unit pembangkit tenaga listrik PT PLN (Persero) di lokasi manapun.

(1) Alokasi dan harga Gas Bumi untuk pembangkit tenaga listrik yang telah ditetapkan dan/atau disepakati sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu penetapan atau kesepakatan. (2) Permohonan penetapan alokasi dan harga Gas Bumi yang telah diajukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dapat diproses untuk mendapatkan penetapan atau penolakan alokasi dan harga gas bumi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA