Peraturan Badan Nomor 32 Tahun 2021 tentang LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Layanan Informasi Publik adalah layanan pemberian Informasi Publik yang dilaksanakan oleh atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana, petugas pelayanan informasi publik, pejabat informasi dan petugas informasi.

4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

6. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.

7. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian.

9. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum INDONESIA yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

10. Pejabat Informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan Informasi Publik di satuan kerjanya.

11. Petugas Informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan Informasi Publik di satuan kerjanya.

12. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 13. Informasi Publik yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 14. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian namun tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan. 15. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

(1) Menteri bertindak sebagai pengarah dalam penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian. (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan perumusan kebijakan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Layanan Informasi Publik. (3) Layanan Informasi Publik dilaksanakan oleh: a. Atasan PPID; b. PPID; c. PPID Pelaksana; d. Petugas Pelayanan Informasi Publik; e. Pejabat Informasi; f. Petugas Informasi; dan g. Tim Pertimbangan.

(4) Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk di tingkat: a. Kementerian; b. Kantor Wilayah; dan c. Kantor Pertanahan. (5) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dibentuk di tingkat Kementerian.

Layanan Informasi Publik tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh: a. Sekretaris Jenderal, selaku atasan PPID Kementerian dan penanggung jawab penyelenggara Layanan Informasi Publik Kementerian; b. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjalankan tugas dan fungsi terkait Layanan Informasi Publik, selaku PPID Kementerian; c. Pejabat administrator di bawah satuan kerja pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada huruf b, selaku PPID Pelaksana Kementerian; d. Pejabat pengawas di bawah satuan kerja pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada huruf c, selaku Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian; e. Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektur Wilayah, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, selaku Pejabat Informasi Kementerian; f. Pejabat administrator di bawah satuan kerja Pejabat Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, selaku Petugas Informasi Kementerian.

Layanan Informasi Publik tingkat Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh: a. Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Kantor Wilayah, selaku atasan PPID Kantor Wilayah dan penanggung

jawab penyelenggara Layanan Informasi Publik Kantor Wilayah; b. Pejabat administrator yang menjalankan tugas dan fungsi ketatausahaan pada Kantor Wilayah, selaku PPID Kantor Wilayah; c. Pejabat pengawas di bawah pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada huruf b yang menjalankan tugas dan fungsi terkait pelaksanaan pengelolaan pelayanan pertanahan dan informasi dan urusan hubungan masyarakat, selaku PPID Pelaksana Kantor Wilayah; d. Pejabat fungsional yang ditunjuk di bawah pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf c, selaku Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Wilayah; e. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah selaku Pejabat Informasi Kantor Wilayah; dan f. Kepala Subbagian dan pejabat fungsional, selaku Petugas Informasi Kantor Wilayah.

Layanan Informasi Publik tingkat Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh: a. Pejabat administrator pada Kantor Pertanahan, selaku atasan PPID dan penanggung jawab penyelenggara Layanan Informasi Publik tingkat Kantor Pertanahan; b. Pejabat pengawas pada Kantor Pertanahan yang menjalankan tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, selaku PPID Kantor Pertanahan; c. Pejabat fungsional di bawah Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b, selaku PPID Pelaksana Kantor Pertanahan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Pertanahan; d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan selaku Pejabat Informasi Kantor Pertanahan; dan

e. Pejabat Fungsional, selaku Petugas Informasi Kantor Pertanahan.

(1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, Menteri membentuk Tim Pertimbangan Layanan Informasi Publik. (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang ditunjuk.

Struktur penyelenggara Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 4 huruf a, dan Pasal 5 huruf a bertugas: a. menunjuk PPID, PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada wilayah kerjanya; b. menyusun arah kebijakan Layanan Informasi Publik pada wilayah kerjanya; c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik pada wilayah kerjanya; d. mewakili proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan pada wilayah kerjanya; dan

e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik pada wilayah kerjanya. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan PPID berwenang: a. MENETAPKAN dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana pada wilayah kerjanya; b. MENETAPKAN arah kebijakan Layanan Informasi Publik pada wilayah kerjanya; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID pada wilayah kerjanya; d. menunjuk PPID untuk mewakili proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan pada wilayah kerjanya; dan e. MENETAPKAN strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik pada wilayah kerjanya.

(1) PPID Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Layanan Informasi Publik; b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; c. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; d. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; e. melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang akan dikecualikan;

f. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; g. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; h. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; i. memberikan dan mengoordinasikan Layanan Informasi Publik; j. mengembangkan sistem informasi Layanan Informasi Publik; k. menyusun laporan pelaksanaan Layanan Informasi Publik dan menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi pusat; dan l. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan Layanan Informasi Publik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Kementerian berwenang untuk: a. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; b. memberikan jawaban atau tanggapan terhadap permohonan Informasi Publik secara tertulis; c. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; d. MENETAPKAN dan MEMUTUSKAN suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; e. MENETAPKAN pengubahan Informasi Publik yang Dikecualikan; f. MENETAPKAN strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang

dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; g. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan; h. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya; i. meminta Informasi kepada Pejabat Informasi, PPID Kantor Wilayah, atau PPID Kantor Pertanahan; j. melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi, PPID Kantor Wilayah, atau PPID Kantor Pertanahan dalam penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan k. memberikan klarifikasi atau perbaikan apabila informasi yang diberikan terdapat kesalahan.

(1) PPID Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan PPID Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Layanan Informasi Publik; b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; c. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; d. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; e. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; f. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; g. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi pada wilayah kerjanya;

h. memberikan dan mengoordinasikan Layanan Informasi Publik pada wilayah kerjanya; i. melakukan dokumentasi, pemutakhiran, dan penyebarluasan Layanan Informasi Publik pada wilayah kerjanya; j. mengembangkan sistem informasi pengelolaan Layanan Informasi Publik pada wilayah kerjanya; k. mengevaluasi pelayanan Informasi Publik pada wilayah kerjanya;dan l. menyusun laporan pelaksanaan Layanan Informasi Publik dan menyampaikan salinan laporan kepada PPID Kementerian; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Kantor Wilayah dan PPID Kantor Pertanahan berwenang untuk: a. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; b. memberikan jawaban atau tanggapan terhadap permohonan Informasi Publik secara tertulis; c. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; d. MENETAPKAN strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; e. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan; f. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya; g. meminta informasi kepada Pejabat Informasi, PPID Kementerian, dan/atau PPID Kantor Wilayah dan/atau PPID Kantor Pertanahan;

h. melakukan koordinasi dengan pejabat informasi, PPID Kementerian, PPID Kantor Wilayah, atau PPID Kantor Pertanahan dalam penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; i. mengusulkan kepada PPID Kementerian untuk melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik; dan j. memberikan klarifikasi atau perbaikan apabila informasi yang diberikan terdapat kesalahan.

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPID `dapat berkoordinasi dengan PPID Badan Publik lain; (2) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan Informasi Publik.

(1) PPID Pelaksana Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, PPID Pelaksana Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan PPID Pelaksana Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertugas: a. membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya pada wilayah kerjanya; b. melaksanakan kebijakan teknis Layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID pada wilayah kerjanya; c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik pada wilayah kerjanya; d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi pada wilayah kerjanya;

e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik pada wilayah kerjanya; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik pada wilayah kerjanya; dan g. menjamin ketersediaan dan akselerasi Layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik pada wilayah kerjanya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Pelaksana Kementerian, PPID Pelaksana Kantor Wilayah dan PPID Pelaksana Kantor Pertanahan berwenang untuk: a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di wilayah kerjanya; b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di wilayah kerjanya dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID Kementerian dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertugas: a. membantu PPID Pelaksana melaksanakan tugas dan kewenangannya;

b. melaksanakan kebijakan teknis Layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. membantu PPID dan PPID Pelaksana melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; d. menyiapkan dokumen untuk membantu PPID Kementerian dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak; e. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Pejabat Informasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Pejabat Informasi Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan Pejabat Informasi Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertugas: a. membuat, menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan Daftar Informasi Publik di satuan kerjanya; b. membantu PPID melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik; dan c. membantu PPID dalam membuat jawaban atau tanggapan atas permohonan Informasi Publik dan/atau menyertakan alasan tertulis apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Petugas Informasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Petugas Informasi Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan Petugas Informasi Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertugas membantu pelaksanaan tugas Pejabat Informasi pada satuan kerjanya.

Tim Pertimbangan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID Kementerian dalam: a. Pengujian Konsekuensi Informasi Publik; dan b. penanganan sengketa Informasi Publik.

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan terdiri atas: a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang merupakan informasi yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu; b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yang merupakan informasi yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga; dan

c. informasi yang wajib tersedia setiap saat. (2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan pada ayat (1) mencakup Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan Informasi Publik.

PPID Kementerian mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik pada Kementerian.

PPID mengumumkan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas: a. Informasi yang dapat membahayakan negara; b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi; d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau f. Informasi Publik yang Dikecualikan.

(1) Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f bersifat: a. ketat dan terbatas; dan b. rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi

yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. (2) Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai keterbukaan Informasi Publik. (3) Pengklasifikasian Informasi Publik yang Dikecualikan ditetapkan oleh PPID Kementerian. (4) Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dalam hal terdapat informasi yang akan dikecualikan di luar Daftar Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi.

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada PPID.

(2) Pengajuan permohonan Informasi Publik disampaikan melalui surat tertulis, surat elektronik, atau melalui sistem layanan informasi yang dibangun oleh Kementerian. (3) Pengajuan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengisian formulir permohonan Informasi Publik. (4) Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik, pemohon wajib menyertakan: a. bukti identitas diri sebagai Warga Negara INDONESIA yang sah; b. bukti pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal pemohon adalah Badan Hukum INDONESIA; c. surat kuasa dibubuhi meterai, dari pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum; d. mencantumkan alasan atau tujuan permohonan Informasi Publik secara jelas. (5) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemohon juga menyertakan: a. pernyataan pemohon bahwa akan menggunakan informasi sesuai dengan alasan yang dikemukakan dan bersedia diminta pertanggungjawaban apabila informasi disalahgunakan; b. data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pemohon dalam hal informasi yang diminta terkait bidang tanah. (6) Dalam hal permohonan Informasi Publik belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) PPID berhak untuk meminta Pemohon Informasi Publik untuk memenuhi kelengkapan permohonan Informasi Publik.

(7) Formulir permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, PPID wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi Publik yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan Informasi Publik yang tidak sah.

(1) PPID menerima permohonan Informasi Publik dan mencatat permohonan Informasi Publik dalam register Layanan Informasi Publik. (2) PPID menerbitkan nomor registrasi dan tanda terima permohonan Informasi Publik dan memproses Layanan Informasi Publik dalam hal pemohon telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5). (3) PPID menyampaikan tanda terima permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik. (4) Tanda terima permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan bersamaan dengan jawaban permohonan Informasi Publik. (5) Format register permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) PPID memberikan jawaban atas permohonan Informasi Publik yang memuat: a. Informasi Publik yang dimohonkan berada atau tidak berada di bawah penguasaan Badan Publik; b. pemberitahuan Badan Publik mana yang menguasai Informasi yang dimohonkan; c. penerimaan atau penolakan permohonan Informasi Publik dengan alasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan Informasi Publik; d. bentuk Informasi yang tersedia; e. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang dimohon; f. permohonan Informasi Publik diterima seluruhnya atau sebagian; g. penjelasan atas penghitaman atau pengaburan informasi dalam hal suatu dokumen mengandung materi Informasi Publik yang Dikecualikan; dan/atau h. informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan. (2) PPID berkoordinasi dengan Pejabat Informasi apabila Informasi yang dimohonkan belum dikuasai atau tidak dalam penguasaan PPID. (3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Informasi Publik. (4) Dalam hal PPID belum dapat menjawab Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat MEMUTUSKAN apakah Informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu jawaban beserta alasannya.

(5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta penyampaian Informasi Publik yang dimohon dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Jawaban disampaikan melalui surat tertulis, surat elektronik, atau melalui sistem layanan informasi yang dibangun oleh Kementerian.

(1) Pemohon dapat mengajukan keberatan setelah ditemukannya alasan sebagai berikut: a. penolakan atas permohonan Informasi Publik; b. tidak disediakannya Informasi berkala; c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik; d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu. (2) Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang disediakan beserta alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID. (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas permohonan Informasi Publik dari PPID dengan mengisi formulir keberatan.

(4) Pengajuan keberatan disampaikan melalui surat tertulis, surat elektronik, atau melalui sistem layanan informasi yang dibangun oleh Kementerian. (5) PPID mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan. (6) Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) PPID memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan dan dicatat dalam register keberatan. (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. jawaban atasan PPID atas keberatan yang diajukan disertai alasan; dan b. jawaban atasan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan diterima. (3) Tanggapan atas keberatan disampaikan melalui surat tertulis, surat elektronik, atau melalui sistem layanan informasi yang dibangun oleh Kementerian.

(1) Atasan PPID Kementerian melalui surat kuasa memberikan kuasa kepada: a. PPID Kementerian; b. PPID Pelaksana Kementerian; c. Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian; d. pegawai pada unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum/menangani permasalahan hukum/atau penyelesaian perkara/sengketa pada setiap unit eselon I; e. pegawai pada unit teknis pemilik Informasi Publik yang dimohonkan; dan/atau f. pegawai lainnya yang terkait dengan Informasi Publik yang dimohonkan, untuk mewakili atasan PPID Kementerian dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik. (2) Atasan PPID Kantor Wilayah melalui surat kuasa memberikan kuasa kepada: a. PPID Kantor Wilayah; b. PPID Pelaksana Kantor Wilayah; c. Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Wilayah; d. pegawai pada unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum/menangani permasalahan hukum/atau penyelesaian perkara/sengketa di wilayah kerjanya; e. pegawai pada unit teknis pemilik Informasi Publik yang dimohonkan; dan/atau f. pegawai lainnya yang terkait dengan Informasi Publik yang dimohonkan, untuk mewakili atasan PPID Kantor Wilayah dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik. (3) Atasan PPID Kantor Pertanahan melalui surat kuasa memberikan kuasa kepada: a. PPID Kantor Pertanahan;

b. PPID Pelaksana Kantor Pertanahan; c. Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Pertanahan; d. pegawai pada unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum/menangani permasalahan hukum/atau penyelesaian perkara/sengketa di wilayah kerjanya; e. pegawai pada unit teknis pemilik Informasi Publik yang dimohonkan; dan/atau f. pegawai lainnya yang terkait dengan Informasi Publik yang dimohonkan, untuk mewakili atasan PPID Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik.

PPID Kementerian mengoordinasikan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi yang dinilai sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan.

(1) PPID Kementerian dapat meminta pertimbangan dalam melakukan Pengujian Konsekuensi kepada Tim Pertimbangan. (2) PPID Kementerian dalam melakukan Pengujian Konsekuensi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Keterbukaan Informasi Publik. (3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi.

(4) Format lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Hasil Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh atasan PPID Kementerian dalam bentuk penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengubahan Informasi Publik yang Dikecualikan dilakukan oleh PPID tingkat Kementerian. (2) PPID tingkat Kementerian dalam melakukan Pengujian Konsekuensi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Keterbukaan Informasi Publik. (3) Pengubahan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam lembar Pengujian Konsekuensi atas pengubahan klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Hasil pengubahan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PPID Kementerian dalam bentuk penetapan pengubahan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perolehan Informasi Publik di lingkungan Kementerian dikenakan biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

PPID membuat dan mengumumkan maklumat pelayanan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Menteri ini dan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

(1) PPID Kementerian membuat laporan Layanan Informasi Publik di Kementerian. (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik; b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, meliputi:

1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan 3) anggaran pelayanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya. c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing badan publik yang meliputi:
3. jumlah permohonan Informasi Publik;
4. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
5. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan 4) jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya. d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
6. jumlah keberatan yang diterima;
7. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
8. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
9. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaanya oleh Badan Publik;
10. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan 6) hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik; e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik; f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi. (4) Laporan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:

a. ringkasan umum mengenai gambaran pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan Layanan Informasi Publik. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

PPID Kantor Wilayah dan PPID Kantor Pertanahan membuat dan menyampaikan laporan Layanan Informasi Publik kepada PPID Kementerian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

PPID Kementerian, PPID Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan PPID Kantor Pertanahan melakukan evaluasi Layanan Informasi Publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun di wilayah kerjanya masing-masing.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 689), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO