Peraturan Menteri Nomor per-02-men-2011 Tahun 2011 tentang PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

2. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada kementerian yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota adalah unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan adalah serangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi mengenai kelembagaan, sumber daya manusia pengawasan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, pendanaan, administrasi, dan sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan.

6. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat.

8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mendukung kemampuan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan secara terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(1) Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan sesuai kebijakan nasional dalam Peraturan Menteri ini. (2) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi: a. kelembagaan; b. sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan; c. sarana dan prasarana; d. pendanaan; e. administrasi; f. sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan.

(2) Pelaksanaan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. bimbingan; b. konsultasi; c. penyuluhan; d. supervisi dan pemantauan; e. sosialisasi; f. pendidikan dan pelatihan; g. pendampingan; h. evaluasi.

Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan.

Peningkatan kinerja melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi: a. penyusunan rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan hasil analisis objek pengawasan ketenagakerjaan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan sosial ekonomi daerah; b. pendataan obyek pengawasan ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan peta kerawanan norma ketenagakerjaan, penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria; c. penyebarluasan norma ketenagakerjaan kepada masyarakat; d. pengelolaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan berupa pemeriksaan, pengujian dan penyidikan; e. penerbitan perijinan pemakaian peralatan produksi, pengesahan peralatan/instalasi dan sarana proteksi, pemberian rekomendasi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lisensi petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja;

f. penetapan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; g. penetapan perhitungan upah dan/atau upah kerja lembur; h. pembinaan penerapan dan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); i. pembinaan pembentukan dan peningkatan aktivitas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3); j. pembinaan dan pemberdayaan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) serta evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan; k. pembinaan pembentukan dan peningkatan aktivitas kader norma kerja; l. pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dokter perusahaan dan/atau dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, auditor SMK3, petugas, operator, dan teknisi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); m. pembinaan pembentukan komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; n. pembinaan dalam pencegahan diskriminasi penerapan norma ketenagakerjaan; o. pemberian penghargaan di bidang ketenagakerjaan; p. koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga dan asosiasi profesi terkait; q. pelaporan hasil kegiatan pengawasan ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, melakukan bimbingan, supervisi, pendampingan, dan evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk: a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan; b. meningkatkan kualitas pengawas ketenagakerjaan; c. penugasan dan penempatan.

(1) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan berdasarkan beban kerja, objek pengawasan ketenagakerjaan dan formasi sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, mengusulkan calon peserta pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan kepada Menteri sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, mengusulkan peserta pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan kepada Menteri melalui Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan melalui: a. pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); b. pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan bidang keahlian/spesialis; c. pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan (up grading); d. bimbingan teknis; e. seminar; f. lokakarya; g. pelatihan bagi pelatih; h. studi banding; dan/atau i. pemagangan/pendampingan. (2) Materi peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyusunan rencana kerja pemeriksaan/pengujian; b. pemeriksaan dan/atau pengujian; c. penetapan dan perhitungan; d. penyebarluasan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

e. penyidikan di bidang ketenagakerjaan; f. pengembangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan; g. kerjasama dan koordinasi dengan mitra kerja; dan/atau h. pelaporan hasil pemeriksaan/pengujian. (3) Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Peserta pendidikan dan pelatihan pengawasan ketenagakerjaan yang dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan, ditunjuk sebagai pengawas ketenagakerjaan oleh Menteri. (2) Pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan serta ditempatkan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, supervisi, pendampingan, dan evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

(1) Pembinaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meningkatkan kemampuan operasional unit kerja pengawasan ketenagakerjaan. (2) Pembinaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. kantor; b. perlengkapan kantor;

c. fasilitas transportasi; d. peralatan pemeriksaan dan pengujian; e. seragam dan atribut pengawas ketenagakerjaan; f. kartu legitimasi; dan g. penunjang operasional lainnya.

Dalam pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, konsultasi, supervisi dan pemantauan serta evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

(1) Pembinaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan biaya operasional pengawasan ketenagakerjaan. (2) Pembinaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap perencanaan dan pemanfaatan anggaran untuk: a. pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kemampuan pengawas ketenagakerjaan; b. penyebarluasan norma ketenagakerjaan; c. pemeriksaan dan pengujian; d. penyidikan; e. penyediaan sarana dan prasarana; f. pengelolaan jaringan informasi; g. penyelenggaraan administrasi teknis dan penyidikan; h. koordinasi fungsional; dan i. kerjasama pengawasan ketenagakerjaan. (3) Anggaran operasional pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dalam pelaksanaan pembinaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, konsultasi, supervisi dan pemantauan serta evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

(1) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang ditetapkan. (2) Administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengelolaan data pengawas ketenagakerjaan; b. pengelolaan rencana kerja unit dan pengawas ketenagakerjaan; c. pengelolaan data obyek pengawasan ketenagakerjaan d. pengelolaan data kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian pengawas ketenagakerjaan; e. pengelolaan data perijinan dan/atau pengesahan obyek pengawasan ketenagakerjaan; f. pengelolaan data mitra kerja pengawasan ketenagakerjaan (kelembagaan dan personil); g. pengelolaan data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; dan h. pengelolaan laporan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan. (3) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengadaan penyelenggara administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan. (4) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan usulan peserta pendidikan dan pelatihan administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri. (5) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan usulan peserta pendidikan dan pelatihan administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri melalui Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam pelaksanaan pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, konsultasi, supervisi dan pemantauan serta evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pembinaan sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk menjamin tersedianya informasi ketenagakerjaan pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.

(1) Sistem informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibentuk melalui penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan. (2) Penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup memasukkan, mengolah, dan menyajikan data pengawasan ketenagakerjaan. (3) Informasi pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data: a. sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan; b. obyek pengawasan ketenagakerjaan; c. kegiatan pengawasan ketenagakerjaan; d. kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; e. kelembagaan dan mitra kerja pengawasan ketenagakerjaan; f. perijinan dan rekomendasi; dan g. ketenagakerjaan lainnya.

Dalam pelaksanaan pembinaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan bimbingan, konsultasi, pendampingan, supervisi dan pemantauan serta evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

(1) Koordinasi antar unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mencapai kesamaan pandang dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. (2) Koordinasi antar unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat nasional dan tingkat provinsi. (3) Koordinasi pada tingkat pemerintah kabupaten/kota dilakukan melalui rapat kerja teknis operasional pengawasan ketenagakerjaan.

(1) Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan untuk membahas dan/atau menyepakati hal-hal sebagai berikut: a. kebijakan dan strategi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; b. program dan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan; c. harmonisasi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota; d. kebutuhan lembaga, sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan, administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan; e. penajaman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; f. permasalahan ketenagakerjaan nasional dan internasional. (2) Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Rapat koordinasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dihadiri oleh seluruh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Hasil koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

(1) Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diselenggarakan untuk melaksanakan hasil rapat koordinasi tingkat nasional. (2) Dalam rapat koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan/atau disepakati hal-hal sebagai berikut: a. kondisi pengawasan ketenagakerjaan setempat; b. kebutuhan lembaga, sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan, administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan; c. koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; d. harmonisasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan antar pemerintah kabupaten/kota; e. keseimbangan program dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan antar kabupaten/kota; f. praktek dan/atau pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan disesuaikan dengan kebutuhan daerah tanpa menyimpang dari kebijakan nasional; g. tata cara penanganan dan penyelesaian kasus bidang ketenagakerjaan; h. hasil pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

(1) Koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui rapat koordinasi tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Rapat koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Hasil koordinasi pengawasan ketenagakerjaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota dan menjadi bahan rapat koordinasi tingkat nasional.

(1) Guna meningkatkan kinerja pengawas ketenagakerjaan dan mendukung rapat koordinasi tingkat provinsi, unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan rapat kerja teknis operasional. (2) Rapat kerja teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyepakati upaya-upaya melaksanakan hasil rapat koordinasi tingkat nasional dan tingkat provinsi. (3) Dalam rapat kerja teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan/atau disepakati hal-hal sebagai berikut: a. kondisi pengawasan ketenagakerjaan setempat; b. kebutuhan lembaga, sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan, administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan; c. koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;

d. harmonisasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dengan lembaga/instansi di pemerintah kabupaten/kota; e. praktek dan/atau pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan disesuaikan dengan kebutuhan daerah tanpa menyimpang dari kebijakan nasional; f. peran pengawasan ketenagakerjaan dalam pertumbuhan sosial ekonomi setempat; g. tata cara penanganan dan penyelesaian kasus bidang ketenagakerjaan; h. hal-hal lain yang dipandang perlu dalam pengawasan ketenagakerjaan.

(1) Rapat kerja teknis operasional pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diselenggarakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Rapat kerja teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh pengawas ketenagakerjaan pada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Hasil rapat kerja teknis operasional pengawasan ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan sebagai bahan rapat koordinasi tingkat provinsi.

(1) Biaya pelaksanaan koordinasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Biaya koordinasi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Biaya rapat teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2011 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR