Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Seleksi Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang

dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Susunan keanggotaan BNSP terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota meliputi: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota 5 (lima) orang. (2) Ketua, wakil ketua, dan anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Menteri. (3) Ketua, wakil ketua, dan anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (4) Keanggotaan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 2 (dua) orang unsur pemerintah; dan b. 5 (lima) orang unsur masyarakat. (5) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya. (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berasal dari asosiasi profesi atau asosiasi industri.

(1) Untuk diangkat sebagai anggota BNSP, calon anggota BNSP harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. sehat jasmani dan rohani; d. sanggup bekerja penuh waktu; e. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon anggota BNSP dari unsur pemerintah; f. mendapatkan persetujuan dari ketua asosiasi profesi atau asosiasi industri bagi calon anggota BNSP dari unsur masyarakat; g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun; h. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi di bidang profesi tertentu paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan i. menguasai bahasa asing secara aktif minimal bahasa Inggris. (2) Selama menjabat, anggota BNSP tidak boleh merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan: a. daftar riwayat hidup; b. kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku; c. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit pemerintah; d. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon anggota BNSP dari unsur pemerintah; e. surat persetujuan dari ketua asosiasi profesi atau asosiasi industri bagi calon anggota BNSP dari unsur masyarakat;

f. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau Badan Narkotika Nasional; g. surat keterangan catatan kepolisian dari kepala kepolisian di tempat tinggal yang bersangkutan; h. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun; i. sertifikat kompetensi dari lembaga yang berwenang dan/atau surat keterangan pengalaman kerja yang relevan; j. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk melepaskan jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya selama menjabat anggota BNSP; dan k. surat pernyataan sanggup bekerja penuh waktu.

Tahapan pelaksanaan seleksi calon anggota BNSP dilakukan melalui: a. pembentukan panitia seleksi; b. pengumuman seleksi; c. pendaftaran; d. seleksi; dan e. penetapan nama calon anggota BNSP.

Untuk melakukan seleksi calon anggota BNSP, Menteri membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

(1) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b. 1 (satu) orang sekretaris; dan c. 3 (tiga) orang anggota. (2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur: a. Kementerian Ketenagakerjaan; b. kementerian terkait; dan c. profesional dan/atau akademisi. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan. (4) Panitia seleksi calon anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi calon anggota BNSP.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas: a. menyusun dan MENETAPKAN jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, dan pengumuman calon anggota BNSP; b. menyiapkan instrumen dan skema seleksi; c. membuka pendaftaran penerimaan calon anggota BNSP; d. menerima pendaftaran dan melakukan tahapan seleksi terhadap calon anggota BNSP; e. mengumumkan nama calon anggota BNSP yang lulus tahapan seleksi; dan f. menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Menteri.

Dalam hal anggota panitia seleksi tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri dapat menunjuk anggota panitia seleksi pengganti yang berasal dari unsur yang sama.

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat panitia seleksi. (2) Sekretariat panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex-officio oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan tugas administratif dan operasional kesekretariatan panitia seleksi.

Pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah panitia seleksi ditetapkan.

(1) Pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diumumkan dan disampaikan kepada seluruh kementerian, asosiasi profesi, dan asosiasi industri secara tertulis; b. diumumkan melalui website Kementerian Ketenagakerjaan; c. diumumkan paling sedikit di 2 (dua) media cetak nasional.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. waktu dan tempat pendaftaran; b. syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar; dan c. korespondensi.

(1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada panitia seleksi dengan cara daring atau luring. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia seleksi. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman seleksi diumumkan.

(1) Peserta seleksi calon anggota BNSP pada pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi unsur pemerintah dan unsur masyarakat berjumlah paling sedikit: a. 6 (enam) unsur pemerintah; dan b. 15 (lima belas) unsur masyarakat. (2) Dalam hal jumlah peserta seleksi yang mendaftar sebagai calon anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, panitia seleksi melakukan pengumuman ulang.

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. penulisan dan pemaparan makalah; c. tes psikologi; dan d. wawancara.

(1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sejak diterimanya dokumen sampai dengan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pendaftaran ditutup. (2) Panitia seleksi mengumumkan nama peserta seleksi calon anggota BNSP yang memenuhi persyaratan pada seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui website Kementerian Ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah seleksi administrasi dilakukan.

(1) Bagi peserta seleksi calon anggota BNSP yang lulus seleksi administrasi diwajibkan: a. menulis makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dalam bahasa INDONESIA dan/atau bahasa Inggris secara langsung dengan tema dan waktu yang ditentukan oleh panitia seleksi.

b. memaparkan makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dalam bahasa Inggris. (2) Seleksi penulisan dan pemaparan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kemampuan teknis dan kemampuan berbahasa Inggris.

Panitia seleksi mengumumkan nama peserta seleksi calon anggota BNSP yang lulus seleksi penulisan dan pemaparan makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui website Kementerian Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seleksi penulisan dan pemaparan makalah.

(1) Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diwajibkan bagi peserta seleksi calon anggota BNSP yang lulus seleksi penulisan dan pemaparan makalah. (2) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh psikolog profesional. (3) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh panitia seleksi.

(1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan setelah tes psikologi. (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi.

(3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh panitia seleksi.

(1) Penetapan nama calon anggota BNSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berdasarkan hasil seleksi calon anggota BNSP. (2) Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi paling banyak 14 (empat belas) nama calon anggota BNSP kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah wawancara. (3) 14 (empat belas) nama calon anggota BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. 4 (empat) orang dari unsur pemerintah; dan b. 10 (sepuluh) orang dari unsur masyarakat.

Menteri menyampaikan 7 (tujuh) nama calon anggota BNSP dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat kepada PRESIDEN paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak laporan hasil seleksi disampaikan.

Seluruh pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan seleksi anggota BNSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2018

MENTERI KETENAGAKERJAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA