Peraturan Menteri Nomor per-03-mbu-08-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Kerja Sama adalah perikatan hukum antara BUMN dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama.
3. Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan BUMN yang terdiri dari anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau pihak lain.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama sebagai berikut: a. Kerja Sama dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Kerja Sama dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan kerja sama tanpa batas waktu, kecuali untuk kerja sama dalam bentuk pendirian perusahaan patungan (joint venture company); c. Kerja Sama mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan

terafiliasi BUMN dan peningkatan peran serta usaha nasional; d. selain Organ Persero atau Organ Perum, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses dan pengambilan keputusan mengenai kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau e. Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama untuk kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain.

Kerja Sama dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan yang paling optimal bagi BUMN, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan masing-masing BUMN.

Kerja Sama yang dilakukan oleh BUMN meliputi: a. Kerja Sama dimana BUMN sebagai rekan kerja sama; dan b. Kerja Sama dimana BUMN sebagai pihak yang mencari Mitra.

Kerja Sama dimana BUMN sebagai rekan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dari rekan kerja sama, dengan tetap memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi BUMN.

(1) Kerja Sama dimana BUMN sebagai pihak yang mencari Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Direksi. (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan

Pengawas BUMN yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini. (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan. (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur mengenai: a. mekanisme pemilihan Mitra, termasuk mekanisme penunjukan langsung; b. dokumen yang diperlukan, antara lain studi kelayakan (mencakup manfaat paling optimal yang diperoleh BUMN), rencana bisnis (meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar), kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko; c. persyaratan/kualifikasi Mitra; d. tata waktu proses pemilihan Mitra paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja, sejak dokumen permohonan diajukan Calon Mitra diterima secara lengkap; e. mekanisme perpanjangan kerja sama, baik terhadap perjanjian yang telah berakhir, perjanjian yang sedang berjalan, maupun perjanjian yang akan datang; dan/atau f. materi perjanjian kerja sama yang melindungi kepentingan BUMN. (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus pula mengatur tata cara penunjukkan Mitra dimana proses kerja sama tersebut dilakukan atas inisiatif calon Mitra. (6) Dalam hal BUMN telah memiliki SOP terkait kerja sama dengan Mitra, SOP dimaksud harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan. (7) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan penyusunan atau penyesuaian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (3), Direksi harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.

SOP yang telah ditetapkan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (6), serta perubahannya apabila ada, harus dilaporkan kepada Menteri BUMN dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SOP dimaksud ditetapkan.

(1) Setiap kerja sama dituangkan dalam perjanjian antara BUMN dengan Mitra. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melindungi kepentingan BUMN paling sedikit memuat mengenai: a. jenis dan nilai kompensasi/imbalan, cara pembayaran dan/atau penyerahan, waktu pembayaran dan penyerahan kompensasi/imbalan; b. hak dan kewajiban para pihak; c. cidera janji dan sanksi dalam hal Mitra tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya; d. penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat, serta alternatif penyelesaian sengketa beserta domisili/yurisdiksi hukum; e. pembebasan (indemnity) BUMN oleh Mitra dari tanggungjawab hukum pada saat perjanjian kerja sama berakhir; f. alih pengetahuan (transfer of knowledge) dari Mitra ke BUMN (jika ada); g. berakhirnya perjanjian dan konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk mengenai penyerahan kembali objek perjanjian kerja sama; dan h. tidak adanya ketentuan yang mengikat dan/atau mewajibkan BUMN untuk memperpanjang perjanjian kerja sama.

(3) Untuk kerja sama pembentukan perusahaan patungan (joint venture company), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h dapat tidak dimuat dalam perjanjian antara BUMN dengan Mitra. (4) Jenis kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa uang, imbalan lain, atau manfaat lain bagi perusahaan maupun manfaat bagi Negara. (5) Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kerja sama terkait dengan tanah, bangunan, dan/atau aset tetap milik BUMN, perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai: a. larangan untuk memindahtangankan, kecuali apabila sejak awal kerja sama dilakukan dalam rangka pemindahtanganan; b. larangan untuk menjaminkan objek perjanjian; c. larangan untuk mengikat jaminan yang melampaui masa perjanjian atas bangunan/sarana/prasarana hasil kerja sama; dan d. Jaminan Kualitas hasil kerja sama pada saat perjanjian berakhir.

Direksi wajib mengevaluasi perjanjian kerja sama yang belum dilaksanakan, apabila merugikan BUMN atau belum memberikan keuntungan yang optimal, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Persero/Perseroan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh negara, pemberlakuan Peraturan Menteri ini dilakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau melalui adopsi dengan penyesuaian oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS Persero/Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN, dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini yang dikukuhkan dalam RUPS anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi yang bersangkutan.

(1) Kerja sama untuk Pendayagunaan Aset Tetap atau bentuk lainnya yang sudah dilaksanakan atau telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing BUMN sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku. (2) Dalam hal kerja sama untuk Pendayagunaan Aset Tetap atau bentuk lainnya yang sedang dalam proses pengkajian dan/atau proses persetujuan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing BUMN pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dapat dilanjutkan berdasarkan Peraturan Menteri yang berlaku sebelumnya, selama SOP belum disusun atau disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini atau waktu 6 (enam) bulan (mana yang lebih cepat). (3) SOP mengenai kerja sama dengan Mitra yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Kerja Sama untuk keperluan pelayanan Instansi Pemerintah di kawasan kebandarudaraan dan kepelabuhanan sebagai bagian dari fasilitas kebandarudaraan dan kepelabuhanan yang diwajibkan keberadaannya oleh peraturan perundang- undangan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebandarudaraan dan kepelabuhanan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2017

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA