Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu

kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. 2. Tata Cara Pelaksanaan KPBU yang selanjutnya disebut Panduan Umum adalah pedoman mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama yang menjadi acuan bagi penanggung jawab proyek kerjasama dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KPBU berdasarkan perjanjian KPBU. 3. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. 4. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. 5. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disebut PJPK adalah menteri, kepala lembaga, kepala daerah dan direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor. 6. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. 7. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah propinsi, atau bupati/walikota bagi daerah kabupaten/kota atau pihak yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mewakili kepala daerah bersangkutan. 8. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi. 9. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung. 10. Badan Penyiapan adalah Badan Usaha dan lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional, yang melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJPK dalam

tahap penyiapan atau dalam tahap penyiapan hingga tahap transaksi KPBU. 11. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana adalah pengadaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan KPBU melalui metode pelelangan umum maupun penunjukan langsung. 12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 13. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 14. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing- masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU. 15. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerjasama. 16. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. 17. Konsultasi Publik adalah proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU. 18. Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan. 19. Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU.

20. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.
21. Studi Kelayakan (Feasibility Study) adalah kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPBU atas mekanisme prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Kelayakan.
22. Imbalan Keberhasilan (Success Fee) adalah biaya yang dibayarkan oleh PJPK dan dapat dibebankan kepada Badan Usaha Pelaksana kepada Badan Penyiapan yang terlibat dalam pelaksanaan KPBU sampai dengan tercapainya pemenuhan pembiayaan.
23. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
24. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.
25. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disebut BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Daftar Rencana KPBU adalah dokumen yang memuat rencana KPBU yang diusulkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan telah dilakukan penilaiannya oleh Menteri Perencanaan untuk ditetapkan sebagai rencana KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan.

Panduan Umum bertujuan untuk: a. memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan pemangku kepentingan mengenai tata cara pelaksanaan KPBU dalam rangka mendorong partisipasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan b. memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk mengatur tata cara pelaksanaan KPBU sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Panduan Umum ini mencakup: a. infrastruktur transportasi, antara lain:

1. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo;
2. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
3. sarana dan/atau prasarana perkeretaapian;
4. sarana dan prasarana angkutan massal perkotaan dan lalu lintas; dan/atau
5. sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau. b. infrastruktur jalan, antara lain:
6. jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;
7. jalan tol; dan/atau
8. jembatan tol. c. infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain:
9. saluran pembawa air baku; dan/atau
10. jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapnya, antara lain waduk, bendungan, dan bendung. d. infrastruktur air minum, antara lain:
11. unit air baku;
12. unit produksi; dan/atau
13. unit distribusi. e. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, antara lain:
14. unit pelayanan;
15. unit pengumpulan;
16. unit pengolahan;
17. unit pembuangan akhir; dan/atau
18. saluran pembuangan air, dan sanitasi.

f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, antara lain:

1. unit pengolahan setempat;

2. unit pengangkutan;

3. unit pengolahan lumpur tinja;

4. unit pembuangan akhir; dan/atau

5. saluran pembuangan air, dan sanitasi. g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara lain:

6. pengangkutan;

7. pengolahan; dan/atau

8. pemrosesan akhir sampah. h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, antara lain:

9. jaringan telekomunikasi;

10. infrastruktur e-government; dan/atau

11. infrastruktur pasif seperti pipa saluran media transmisi kabel (ducting). i. infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan, antara lain:

12. infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain: a) pembangkit listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) gardu induk; dan/atau d) distribusi tenaga listrik.

13. infrastruktur minyak dan gas bumi, termasuk bio- energi, antara lain: a) pengolahan; b) penyimpanan; c) pengangkutan; dan/atau d) distribusi. j. infrastruktur konservasi energi, antara lain:

14. penerangan jalan umum; dan/atau

15. efisiensi energi. k. infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan, antara lain:

16. saluran utilitas (tunnel); dan/atau

17. pasar umum. l. infrastruktur kawasan, antara lain:

18. kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan science and techno park; dan/atau

19. kawasan industri. m. infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center). n. infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, antara lain:

20. sarana pembelajaran;

21. laboratorium;

22. pusat pelatihan;

23. pusat penelitian/pusat kajian;

24. sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;

25. inkubator bisnis;

26. galeri pembelajaran;

27. ruang praktik siswa;

28. perpustakaan; dan/atau

29. fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan. o. infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya, antara lain:

30. gedung/stadion olahraga; dan/atau

31. gedung kesenian dan budaya. p. infrastruktur kesehatan, antara lain:

32. rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis;

33. fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti bangunan, prasarana, dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik; dan/atau

34. laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium. q. infrastruktur pemasyarakatan, antara lain:

35. lembaga pemasyarakatan;

36. balai pemasyarakatan;

37. rumah tahanan negara;

38. rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara;

39. lembaga penempatan anak sementara;

40. lembaga pembinaan khusus anak; dan/atau

41. rumah sakit pemasyarakatan. r. infrastruktur perumahan rakyat, antara lain:

42. perumahan rakyat untuk golongan rendah; dan/atau

43. rumah susun sederhana sewa.

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat melaksanakan KPBU selain jenis Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengajukan permohonan KPBU untuk jenis Infrastruktur lain kepada Menteri Perencanaan. (3) KPBU untuk jenis Infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Menteri Perencanaan.

(1) PJPK merupakan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan KPBU. (2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pihak yang dapat mewakili kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak sebagai PJPK berdasarkan hasil Studi Pendahuluan pada tahap perencanaan KPBU.

Direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan perundang- undangan sektor.

(1) KPBU dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur. (2) Dalam hal gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lebih dari 1 (satu) PJPK, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan terhadap masing-masing sektor Infrastruktur yang akan dikerjasamakan, bertindak bersama-sama sebagai PJPK. (3) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menandatangani nota kesepahaman. (4) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya: a. kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK; b. kesepakatan pembagian tugas dan tanggung jawab masing- masing PJPK, termasuk hak dan kewajiban masing masing PJPK dalam perjanjian KPBU; c. kesepakatan penganggaran dalam rangka tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen KPBU; d. jangka waktu berlakunya nota kesepahaman; dan e. jangka waktu pelaksanaan KPBU. (5) Koordinator PJPK bertindak sebagai pihak yang menandatangani perjanjian KPBU dengan Badan Usaha Pelaksana mewakili PJPK sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman.

(1) PJPK dapat membiayai sebagian Penyediaan Infrastruktur. (2) Pembiayaan sebagian Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PJPK bersama dengan kementerian/lembaga/daerah lainnya. (3) Mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) KPBU dilaksanakan dalam tahap, sebagai berikut: a. perencanaan KPBU; b. penyiapan KPBU; dan c. transaksi KPBU. (2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melaksanakan perencanaan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Dalam melaksanakan perencanaan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan Konsultasi Publik. (4) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai PJPK, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan penyiapan dan transaksi KPBU. (5) Dalam melaksanakan penyiapan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PJPK melakukan Konsultasi Publik dan dapat melakukan Penjajakan Minat Pasar. (6) Dalam melaksanakan transaksi KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PJPK melakukan Penjajakan Minat Pasar. (7) Dalam melaksanakan tahap pelaksanaan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung secara bersamaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahapan KPBU. (8) Kegiatan-kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi kegiatan: a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah; b. kajian lingkungan hidup; dan c. permohonan pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah. (9) PJPK melaksanakan pengadaan tanah dan membantu proses pemberian perizinan untuk menyelenggarakan KPBU sesuai dengan kewenangannya.

Tahap perencanaan KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan: a. penyusunan rencana anggaran dana KPBU; b. identifikasi dan penetapan KPBU; c. penganggaran dana tahap perencanaan KPBU; d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU; e. penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan f. pengkategorian KPBU.

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyusun rencana anggaran untuk dana pelaksanaan KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi setiap tahap pelaksanaan KPBU. (3) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. pinjaman/hibah; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah menganggarkan dana tahap perencanaan KPBU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengidentifikasi Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal melakukan identifikasi, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyusun Studi Pendahuluan dan melakukan Konsultasi Publik. (3) Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah MEMUTUSKAN lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

(1) Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan adanya gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur yang melibatkan lebih dari 1 (satu) PJPK, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan, menandatangani nota kesepahaman. (2) Berdasarkan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator PJPK mengajukan usulan atas gabungan 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur kepada Menteri Perencanaan.

Konsultasi Publik pada tahap perencanaan KPBU bertujuan untuk memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan masyarakat.

(1) Menteri Perencanaan menyusun Daftar Rencana KPBU berdasarkan: a. usulan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah yang diindikasikan membutuhkan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah; dan b. hasil identifikasi Menteri Perencanaan berdasarkan prioritas pembangunan nasional. (2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara dan/atau direksi Badan Usaha Milik Daerah menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Menteri Perencanaan dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. (3) Menteri Perencanaan melakukan penyeleksian dan penilaian terhadap usulan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Berdasarkan hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Menteri Perencanaan MENETAPKAN Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas: a. KPBU siap ditawarkan; dan b. KPBU dalam proses penyiapan.

(2) Penetapan Daftar Rencana KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan nasional. (3) Daftar Rencana KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Daftar Rencana KPBU sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diperbaharui secara berkala untuk diumumkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. (2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara dan/atau direksi Badan Usaha Milik Daerah menyampaikan informasi mengenai perkembangan KPBU secara berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Perencanaan. (3) Menteri Perencanaan melakukan evaluasi terhadap KPBU yang tidak mengalami perkembangan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan Daftar Rencana KPBU.

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap penyiapan KPBU.

(1) PJPK menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan tahap penyiapan KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyiapan KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan: a. penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; b. pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan c. pengajuan penetapan lokasi KPBU. (3) Penyiapan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan, antara lain: a. prastudi kelayakan;

b. rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; c. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; dan d. pengadaan tanah untuk KPBU.

(1) PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan penyiapan KPBU. (2) Tata cara pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

(1) Penyiapan kajian KPBU memuat kegiatan Prastudi Kelayakan, yang terdiri dari: a. penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan, terdiri dari:

1. kajian hukum dan kelembagaan;

2. kajian teknis;

3. kajian ekonomi dan komersial;

4. kajian lingkungan dan sosial;

5. kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur;

6. kajian risiko;

7. kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan

8. kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. b. penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan, yang terdiri dari penyesuaian data dengan kondisi terkini dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. c. kajian akhir Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b juga meliputi kajian kesiapan KPBU yang mencakup:

9. terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti;

10. persetujuan para pemangku kepentingan mengenai KPBU; dan

11. kepastian perlu atau tidaknya Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah. (2) Dalam penyiapan kajian KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga/Daerah dapat menentukan isi dan tingkat kedalaman Prastudi Kelayakan sesuai dengan kebutuhan di sektor masing-masing.

(1) Dalam tahap penyiapan KPBU, PJPK menyiapkan dokumen kajian lingkungan hidup. (2) Penyiapan dan dokumen kajian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PJPK melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPBU berdasarkan hasil kajian akhir Prastudi Kelayakan. (2) Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan akan pengadaan tanah, PJPK melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk memperoleh penetapan lokasi. (3) Dalam hal hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah, PJPK mengajukan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PJPK melaksanakan Konsultasi Publik pada tahap penyiapan KPBU yang bertujuan untuk: a. menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; b. mendapat masukan mengenai kebutuhan masyarakat terkait dengan KPBU; dan c. memastikan kesiapan KPBU.

(1) PJPK dapat melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) pada tahap penyiapan. (2) Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan terhadap KPBU dari pemangku kepentingan.

(3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional.

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan dapat memberikan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU. (2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara bersama-sama antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. (3) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk: a. dukungan kelayakan KPBU b. insentif perpajakan; dan/atau c. bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan dan/atau insentif perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan PJPK. (5) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha.

(1) KPBU dapat memperoleh Jaminan Pemerintah. (2) PJPK menyampaikan usulan Jaminan Pemerintah kepada Menteri Keuangan melalui BUPI sebelum penyelesaian kajian akhir Prastudi Kelayakan untuk tujuan penjaminan Penyediaan Infrastuktur. (3) Jaminan Pemerintah terhadap KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha.

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap transaksi KPBU.

Tahap transaksi KPBU terdiri atas kegiatan-kegiatan: a. Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding);

b. penetapan lokasi KPBU; c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana; d. penandatanganan perjanjian KPBU; dan e. pemenuhan pembiayaan (financial close).

(1) PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelah terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk memanfaatkan Barang Milik Negara dan/atau Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan transaksi KPBU. (3) Tata cara pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

(1) PJPK melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) dalam tahap transaksi KPBU. (2) Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan, dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPBU. (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Badan Usaha/lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional.

PJPK melakukan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana setelah memperoleh penetapan lokasi.

(1) Dalam rangka melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, PJPK membentuk panitia pengadaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penandatanganan perjanjian KPBU dilakukan oleh PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana.

(1) Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas KPBU paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah menandatangani perjanjian KPBU. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh PJPK apabila kegagalan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PJPK dan disepakati dalam perjanjian KPBU. (3) Setiap perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 6 (enam) bulan oleh PJPK. (4) Dalam hal perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana, maka perjanjian KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK.

Pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana, apabila: a. perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai seluruh KPBU; dan b. sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan, pemenuhan pembiayaan dinyatakan terlaksana, apabila: a. perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk membiayai salah satu tahapan KPBU; dan b. sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPBU telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

(1) Badan Usaha dapat memprakarsai KPBU.

(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada jenis Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (3) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah disertai dengan Studi Kelayakan. (4) Dalam hal KPBU merupakan kerjasama atas prakarsa Badan Usaha, Badan Usaha pemrakarsa mempersiapkan dokumen kajian lingkungan hidup. (5) KPBU atas prakarsa Badan Usaha harus memenuhi persyaratan: a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; b. layak secara ekonomi dan finansial; dan c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur. (6) Tata cara pelaksanaan KPBU atas prakarsa Badan Usaha diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan KPBU membentuk simpul KPBU. (2) Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melekat pada unit kerja yang sudah ada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah atau unit kerja baru yang dibentuk dalam lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah. (3) Simpul KPBU dibentuk dengan tujuan untuk melakukan perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan, dan/atau evaluasi terhadap kegiatan KPBU. (4) Simpul KPBU dibantu oleh: a. tim KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU; dan b. panitia pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana. (5) Peran dan tanggung jawab tim KPBU dan panita pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: a. KPBU yang telah selesai memenuhi kegiatan pada tahap Perencanaan KPBU berdasarkan Peraturan Menteri sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan maka kegiatan-kegiatan pada tahap selanjutnya wajib menyesuaikan dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. b. KPBU yang telah memenuhi kegiatan penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan pada tahap penyiapan Prastudi Kelayakan berdasarkan Peraturan Menteri sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan maka kegiatan kajian akhir Prastudi Kelayakan dan kegiatan-kegiatan pada tahap selanjutnya wajib menyesuaikan dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur diatur dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: a. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; dan b. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur,b. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2015 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ANDRINOF A. CHANIAGO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY