Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2008 tentang PEDOMAN SERTIFIKASI WIDYAISWARA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemerintah. 2 Sertifikasi adalah proses pengakuan atas kelayakan seorang Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih mata diklat tertentu melalui uji kompetensi dengan merujuk pada Standar Kompetensi Widyaiswara.

2. Sertifikat adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara terhadap kelayakan seorang Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih mata diklat tertentu.

3. Standar Kompetensi Widyaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS, yang terdiri atas kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi substantif.

4. Uji kompetensi adalah proses sertifikasi melalui penilaian terhadap portofolio Widyaiswara dan micro teaching .

5. Portofolio adalah kumpulan dokumen Widyaiswara yang memuat data/ informasi mengenai unjuk kerja dan/atau kinerja Widyaiswara yang tidak dinilai dalam micro teaching.

6. Micro teaching adalah kegiatan Widyaiswara dalam memaparkan satu mata Diklat untuk dinilai kompetensinya.

7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang secara fungsional bertanggung jawab atas penetapan dan pengendalian terhadap standar kompetensi Widyaiswara yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas, dan metodologi termasuk petunjuk teknis kewidyaiswaraan.

8. Satminkal Instansi Widyaiswara adalah Satuan Administrasi Pangkal/ Unit kerja lembaga Diklat dimana Widyaiswara bertugas pada Lembaga Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sertifikasi Widyaiswara bertujuan untuk memberikan pengakuan dan jaminan atas profesionalisme Widyaiswara atas dasar penguasaan kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.

Sasaran Sertifikasi Widyaiswara adalah terjaminnya profesionalisme Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 5 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara meliputi:

1. kompetensi pengelolaan pembelajaran, dengan sub kompetensi: a. membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) /Rancang Bangun Pembelajaran (RBP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) /Rencana Pembelajaran (RP); b. menyusun bahan ajar; c. menerapkan pembelajaran orang dewasa; d. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta; e. memotivasi semangat belajar peserta; dan f. mengevaluasi pembelajaran.
2. kompetensi kepribadian, dengan sub kompetensi: a. menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan b. melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional.
3. kompetensi sosial, dengan sub kompetensi: a. membina hubungan dan kerjasama dengan sesama Widyaiswara; dan b. menjalin hubungan dengan penyelenggara/pengelola lembaga Diklat.
4. kompetensi substantif, dengan sub kompetensi: a. menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi diklat yang diajarkan; dan b. menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya.

Sertifikasi Widyaiswara dilaksanakan melalui penilaian portofolio dan uji kompetensi melalui micro teaching.

(1) Penilaian melalui portofolio dilakukan terhadap sub kompetensi: a. membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) /Rancang Bangun Pembelajaran (RBP) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) /Rencana Pembelajaran (RP); b. menyusun bahan ajar; c. menampilkan pribadi yang dapat diteladani; d. melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional; e. membina hubungan dan kerjasama dengan sesama Widyaiswara; f. menjalin hubungan dengan penyelenggara/pengelola Lembaga Diklat; dan g. menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Penilai dengan menggunakan formulir 2 pada Lampiran I. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Penilai dengan menggunakan formulir 3 pada Lampiran I. (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan oleh salah seorang Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Pimpinan Lembaga Diklat dengan menggunakan formulir 4 pada Lampiran I. (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f dilakukan oleh seluruh rekan sejawat Widyaiswara di lingkungan Lembaga Diklat Widyaiswara dengan menggunakan formulir 5 pada Lampiran I. (6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan oleh Tim Penilai dengan menggunakan formulir 6 pada Lampiran I.

(1) Penilaian melalui micro teaching dilakukan terhadap sub kompetensi: a. menerapkan pembelajaran orang dewasa; b. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta; c. memotivasi semangat belajar peserta; d. mengevaluasi pembelajaran; dan e. menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi mata Diklat yang diajarkan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai dengan menggunakan formulir 7 pada Lampiran I.

(1) Nilai hasil uji kompetensi Widyaiswara merupakan nilai kumulatif dari hasil penilaian portofolio dan micro teaching. (2) Nilai kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas predikat:

a. Mampu, dengan nilai rata-rata tertimbang minimal 3 (tiga).

b. Tidak Mampu, dengan nilai rata-rata tertimbang dibawah 3 (tiga).

Prosedur Penyelenggaraan Sertifikasi adalah sebagai berikut:

1. Satminkal Instansi Widyaiswara mengajukan usulan Sertifikasi secara tertulis kepada Instansi Pembina dengan melampirkan:

a. biodata Peserta Sertifikasi Widyaiswara dengan menggunakan formulir 1 pada Lampiran I; b. GBPP/RBP dan SAP/RP; c. bahan ajar; d. penilaian kompetensi kepribadian oleh Pimpinan Instansi dengan menggunakan formulir 4 pada Lampiran I; e. penilaian kompetensi sosial oleh rekan sejawat Widyaiswara dengan menggunakan formulir 5 pada Lampiran I; f. karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada huruf l formulir 1 Lampiran I. 2. Satminkal Instansi Widyaiswara menyampaikan kelengkapan berkas kepada Instansi Pembina; 3. Instansi Pembina MENETAPKAN jadual dan lokasi penilaian; 4. Tim Penilai melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas; 5. Tim Penilai melakukan penilaian terhadap portofolio dan micro teaching ; 6. Tim Penilai menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Pimpinan Instansi Pembina; 7. Pimpinan Instansi Pembina MENETAPKAN tingkat kompetensi Widyaiswara; 8. Widyaiswara yang mencapai nilai minimal yang dipersyaratkan dalam uji kompetensi akan mendapat sertifikat; 9. Widyaiswara yang tidak mencapai nilai minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada butir 8 dapat mengikuti uji kompetensi ulang maksimal dua kali dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun.

(1) Sertifikasi dilakukan oleh Tim Penilai.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina. (3) Tim Penilai bertugas:

a. melakukan verifikasi portofolio dan berkas micro teaching;

b. menilai portofolio dan proses pemaparan mata diklat;

c. menyusun laporan hasil uji kompetensi;

d. menyampaikan hasil uji kompetensi kepada pimpinan Instansi Pembina.

(1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai, dibentuk Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara.

(1) Persyaratan Tim Penilai adalah sebagai berikut:

a. Pejabat fungsional Widyaiswara yang jenjang jabatannya lebih tinggi atau sama dengan Widyaiswara yang diuji; dan/atau

b. Pejabat fungsional lainnya yang jenjang jabatannya lebih tinggi atau sama dengan Widyaiswara yang diuji; dan/atau

c. Pejabat struktural yang jenjang jabatan dan/atau pangkatnya lebih tinggi atau setara dengan Widyaiswara yang diuji; dan/atau

d. Pakar/ahli, baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi di bidang metodologi pembelajaran dan/atau kompetensi di bidang substansi mata diklat.

(1) Satminkal Instansi Widyaiswara bertanggung jawab melakukan koordinasi dalam hal kelengkapan persyaratan administratif dengan Widyaiswara yang akan mengikuti Sertifikasi. (2) Instansi Pembina

bertanggung jawab menyelenggarakan dan mengendalikan sertifikasi Widyaiswara.

(1) Sertifikat diberikan kepada Widyaiswara yang telah mengikuti uji kompetensi dengan mendapat predikat mampu. (2) Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara. (3) Bentuk dan ukuran sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina. (4) Contoh sertifikat terdapat pada Lampiran 1 Peraturan ini.

Widyaiswara yang telah mendapat sertifikat berhak mengajar Mata Diklat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat.

Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi dan Sertifikasi Widyaiswara dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Agustus 2008 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

SUNARNO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 13 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ANDI MATTALATTA