Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2020 tentang PENYELESAIAN UANG PENGGANTI YANG DIPUTUS PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Pengganti adalah pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap.
2. Penyelesaian Uang Pengganti Secara Non Litigasi yang selanjutnya disebut Penyelesaian Non Litigasi adalah penyelesaian Uang Pengganti yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan cara melakukan negosiasi dan bermusyawarah dengan terpidana atau eks terpidana yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tentang upaya penyelesaian Uang Pengganti yang belum dibayar tanpa melalui proses pengadilan.
3. Penyelesaian Uang Pengganti secara Litigasi yang selanjutnya disebut Penyelesaian Litigasi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan cara melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri terhadap terpidana atau eks terpidana yang belum membayar Uang Pengganti dengan tujuan untuk memperoleh kembali hak keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan.
4. Penghapusan Uang Pengganti adalah penghapusan secara mutlak dari neraca sebagai piutang atau tagihan negara baik dengan maupun tanpa melalui proses Penyelesaian Non Litigasi atau Penyelesaian Litigasi

dengan dilengkapi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa upaya dan proses penyelesaian Uang Pengganti telah dilakukan secara maksimal dan sebagaimana mestinya dan yang bersangkutan bertanggung jawab atas upaya dan proses penyelesaian Uang Pengganti tersebut.

Penyelesaian Uang Pengganti bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tunggakan Uang Pengganti yang diputus Pengadilan sebagai pidana tambahan terhadap terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap

Penyelesaian Uang Pengganti dilaksanakan melalui: a. upaya penyelesaian tingkat pertama; dan/atau b. upaya penyelesaian tingkat lanjutan.

(1) Upaya penyelesaian tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. pengumpulan atau inventarisasi; b. validasi data; c. Penyelesaian Non Litigasi; dan d. Penyelesaian Litigasi.

(2) Upaya penyelesaian tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan upaya Penghapusan Uang Pengganti dan dilaksanakan sesuai Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Penyelesaian Uang Pengganti harus dilengkapi dengan data dan administrasi pendukung terkait tunggakan Uang Pengganti. (2) Data dan administrasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kejaksaan Negeri.

(1) Kepala Kejaksaan Negeri dengan surat perintah memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk melakukan pengumpulan atau inventarisasi data dan administrasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) beserta berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan/atau putusan atau salinan Putusan Pengadilan sudah tidak ditemukan lagi pada Seksi Tindak Pidana Khusus, maka dilakukan upaya sebagai berikut: a. pencarian berkas perkara atau fotokopi berkas perkara maupun putusan atau salinan Putusan Pengadilan di Kejaksaan Negeri dengan bukti Berita Acara Pencarian yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kepala Sub Bagian

Pembinaan yang diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri; b. apabila berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan/atau putusan atau salinan Putusan Pengadilan tidak ditemukan di Kejaksaan Negeri maka Kepala Kejaksaan Negeri melalui surat permintaan, meminta bantuan Panitera Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Kepala Lembaga Permasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyerahkan fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan Putusan Pengadilan kepada Kejaksaan Negeri; c. apabila di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Lembaga Permasyarakatan, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak ditemukan berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan/atau putusan atau salinan Putusan Pengadilan secara lengkap maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat Surat Pernyataan bahwa berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan/atau putusan atau salinan Putusan Pengadilan tidak ditemukan. (3) Data dan administrasi pendukung sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. surat keterangan tempat tinggal atau domisili terpidana atau eks terpidana dari Lurah atau Kepala Desa atau surat permintaan bantuan pencarian terpidana atau eks terpidana dan surat Daftar Pencarian Orang dari Kepolisian jika terpidana atau eks terpidana tidak diketahui keberadaannya; b. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan; c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk mencari harta benda milik terpidana atau eks terpidana;

d. laporan hasil pencarian harta benda terpidana atau eks terpidana; e. berita acara pencarian harta terpidana atau eks terpidana yang diketahui Lurah atau Kepala Desa dimana harta benda terpidana atau eks terpidana berada; f. berita acara pencarian berkas perkara atau fotokopi berkas perkara maupun putusan atau salinan putusan Pengadilan; dan g. surat pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila berkas perkara, putusan atau salinan putusan Pengadilan tidak ditemukan. (4) Dalam hal terpidana atau eks terpidana telah melakukan sebagian pembayaran Uang Pengganti, bukti pembayaran Uang Pengganti dari terpidana atau eks terpidana disertai fotokopi bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) diserahkan sebagai data pendukung. (5) Dalam hal data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus segera melakukan upaya untuk melengkapinya. (6) Hasil pengumpulan atau inventarisasi data dan administrasi pendukung berserta berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diserahkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri. (7) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan membuat dan menandatangani berita acara serah terima dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus kepada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang diketahui oleh Kepala Kejaksaan

Negeri. (8) Dalam hal berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ditemukan maka dicantumkan/ditulis dalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (9) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara melaporkan penyerahan hasil pengumpulan atau inventarisasi data dan administrasi pendukung secara tertulis pada Kepala Kejaksaan Negeri dan mencatat setiap penyelesaian Uang Pengganti di dalam buku register penyelesaian Uang Pengganti. (10) Berdasarkan laporan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Republik INDONESIA melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (11) Format: a. surat perintah untuk melakukan pengumpulan atau inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. berita acara pencarian berkas perkara atau fotokopi berkas perkara maupun putusan atau salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; c. surat permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; d. surat pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa berkas perkara, putusan atau salinan Putusan Pengadilan tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; e. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan f. laporan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10); dan

g. buku register penyelesaian Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9); tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Paragraf Kedua Validasi Data

(1) Berdasarkan berita acara penyerahan hasil pengumpulan atau inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) Kepala Kejaksaan Negeri dengan surat perintah memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan validasi data tunggakan Uang Pengganti. (2) Validasi data tunggakan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi antara Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Sub Bagian Pembinaan. (3) Untuk keperluan validasi data terhadap berkas perkara dan/atau administrasi pendukung yang diserahkan sebelum Tahun 2019, Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan pelacakan aset (asset tracing) harta benda milik terpidana atau eks terpidana dengan pembaharuan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f. (4) Format surat perintah validasi tunggakan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Validasi tunggakan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaporkan setiap bulan,

semester dan tahun oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Agung

secara berjenjang melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. (2) Laporan hasil validasi data tunggakan Uang Pengganti paling sedikit harus mencantumkan identitas terpidana atau eks terpidana, nomor, tanggal dan amar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta besarnya Uang Pengganti yang belum dibayar oleh terpidana/eks terpidana. (3) Hasil validasi data tunggakan Uang Pengganti dicatat dalam register penyelesaian Uang Pengganti. (4) Format laporan hasil validasi data tunggakan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Dalam hal berdasarkan hasil pengumpulan atau inventarisasi data dan administrasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan/atau berdasarkan hasil validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diketahui: a. terpidana atau eks terpidana masih memiliki harta benda untuk membayar Uang Pengganti, Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan upaya Penyelesaian Non Litigasi atau Penyelesaian Litigasi; atau b. terpidana atau eks terpidana sudah tidak lagi memiliki harta benda untuk membayar Uang Pengganti atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar Uang Pengganti maka penyelesaian Uang Pengganti dilaksanakan dengan mekanisme Penghapusan Uang Pengganti.

Paragraf Ketiga Penyelesaian Non Litigasi

Sebelum dilakukan penyelesaian secara Non Litigasi, terlebih dahulu dilakukan penelusuran aset (asset tracing) terhadap harta benda milik terpidana atau eks terpidana.

(1) Penyelesaian Non Litigasi dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan negosiasi. (2) Ruang lingkup negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada pilihan cara pembayaran Uang Pengganti dilakukan secara tunai atau angsuran dan jika disepakati maka dituangkan dalam bentuk berita acara negosiasi antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan bermeterai cukup. (3) Jangka waktu pembayaran Uang Pengganti secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan ketentuan tidak melebihi dari jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani berita acara negosiasi. (4) Apabila terpidana atau eks terpidana tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan atau angsuran Uang Pengganti sesuai dengan kesepakatan, Jaksa Pengacara Negara wajib menindaklanjutinya dengan Penyelesaian Litigasi. (5) Format Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan negoisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Pembayaran Uang Pengganti yang diterima dari terpidana atau eks terpidana wajib disetorkan kepada bendahara penerimaan pada Kejaksaan Negeri dan dalam jangka waktu 1x24 jam wajib disetorkan ke kas negara. (2) Terpidana atau eks terpidana yang telah membayar Uang Pengganti baik secara tunai atau angsuran diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku register pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Sub Bagian Pembinaan dan Seksi Tindak Pidana Khusus.

(1) Apabila keberadaan terpidana atau eks terpidana dan/atau harta bendanya tidak diketahui, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bekerja sama dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Intelijen untuk mencari keberadaan terpidana atau eks terpidana dan harta bendanya dengan melakukan upaya pelacakan aset (asset tracing) berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri. (2) Selain melakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencari keberadaan terpidana atau eks terpidana dan harta bendanya dapat dilakukan penelusuran aset melalui koordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal: a. aset tersebut berada di luar daerah hukum Kejaksaan Negeri terkait atau berada di luar negeri; b. nilai Uang Pengganti lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan/atau c. diperlukan koordinasi dengan instansi tingkat pusat.

Paragraf Keempat Penyelesaian Litigasi

Penyelesaian Litigasi dilakukan melalui gugatan perdata terhadap terpidana atau eks terpidana untuk penyelesaian pembayaran Uang Pengganti dalam hal: a. Penyelesaian Non Litigasi tidak berhasil dilakukan atau terpidana atau eks terpidana tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) untuk melakukan pelunasan atau angsuran Uang Pengganti sesuai dengan kesepakatan; dan b. terpidana memiliki harta benda untuk membayar Uang Pengganti.

(1) Sebelum Penyelesaian Litigasi melalui gugatan perdata, harus terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap harta benda (asset tracing) milik terpidana/eks terpidana. (2) Dalam melakukan pelacakan aset (asset tracing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kejaksaan Negeri dapat berkoordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset. (3) Dalam hal berdasarkan hasil pelacakan aset diketahui: a. terpidana atau eks terpidana masih memiliki harta benda untuk membayar Uang Pengganti maka Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan gugatan dengan memohon Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta terpidana atau eks terpidana tersebut; atau b. terpidana atau eks terpidana sudah tidak lagi memiliki harta benda terpidana untuk membayar Uang Pengganti atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar Uang Pengganti maka penyelesaian Uang Pengganti dilaksanakan dengan mekanisme Penghapusan Uang Pengganti.

(4) Gugatan terhadap terpidana atau eks terpidana untuk pembayaran Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas perbuatan melawan hukum dari terpidana atau eks terpidana atas Uang Pengganti yang tidak atau belum dibayar atau hanya dibayar sebagian. (5) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri. (6) Format Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini

(1) Dalam hal gugatan Uang Pengganti yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dikabulkan oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka Jaksa Pengacara Negara segera mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat. (2) Dalam hal gugatan Uang Pengganti yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau tidak dikabulkan oleh Pengadilan maka Jaksa Pengacara Negara wajib mengajukan upaya hukum banding dan/atau kasasi sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

(1) Penyelesaian Uang Pengganti melalui Penghapusan Uang Pengganti dilakukan dalam hal:

a. terpidana atau eks terpidana sudah tidak lagi memiliki harta benda untuk membayar Uang Pengganti atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar Uang Pengganti; dan b. upaya penyelesaian tingkat pertama tidak berhasil dilakukan. (2) Penyelesaian Uang Pengganti melalui Penghapusan Uang Pengganti hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Jaksa Agung Republik INDONESIA. (3) Penetapan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah mendapat persetujuan Jaksa Agung Republik INDONESIA.

Persetujuan dan penetapan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan berdasarkan usulan Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Agung Republik INDONESIA melalui Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan alasan: a. terpidana atau eks terpidana tidak mempunyai harta benda atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar uang pengganti; b. Putusan Pengadilan dan berkas perkara pidana terkait putusan pembayaran Uang Pengganti tersebut tidak ditemukan lagi atau hilang; atau c. adanya putusan perdata dari pengadilan yang menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Uang Pengganti yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap terpidana atau eks terpidana dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

Usulan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus dilengkapi dengan bukti atau data pendukung sebagai berikut:

a. dalam hal terpidana atau eks terpidana tidak mempunyai harta benda atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar Uang Pengganti, harus dilengkapi dengan bukti atau data pendukung paling sedikit berupa:

1. berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau fotokopi salinan putusan pengadilan perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;
2. berita acara hasil pelacakan aset (asset tracing) terpidana atau eks terpidana yang menerangkan tidak ditemukannya harta milik terpidana atau eks terpidana yang dapat disita untuk dijadikan sebagai pembayaran Uang Pengganti;
3. surat pernyataan dari terpidana atau eks terpidana yang menyatakan tidak mampu untuk membayar atau melunasi Uang Pengganti; dan
4. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menerangkan bahwa terpidana atau eks terpidana termasuk keluarga tidak mampu atau miskin. b. dalam hal putusan pengadilan dan berkas perkara pidana terkait putusan pembayaran Uang Pengganti tersebut tidak ditemukan lagi atau hilang, harus dilengkapi dengan bukti atau data pendukung paling sedikit berupa:
5. surat Kepala Kejaksaan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung cq. Panitera Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung yang meminta agar diberikan fotokopi putusan dan berkas perkara atas nama terpidana atau eks terpidana;
6. surat Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana atau eks terpidana menjalani pidana penjara, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang

meminta agar diberikan fotokopi putusan dan berkas perkara atas nama terpidana atau eks terpidana; dan 3. surat pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa putusan pengadilan dan berkas perkara atas nama terpidana atau eks terpidana tidak dapat ditemukan atau hilang. c. dalam hal putusan pengadilan yang menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Uang Pengganti yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap, harus dilengkapi dengan bukti atau data pendukung paling sedikit berupa:

1. berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau fotokopi salinan putusan pengadilan perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;
2. putusan pengadilan dalam perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa gugatan Uang Pengganti yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara tidak dapat diterima atau ditolak.

(1) Usulan Penghapusan Uang Pengganti yang telah dilengkapi dengan bukti atau data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun dalam bentuk satu kesatuan berkas dan diteruskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Republik INDONESIA melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. (2) Berdasarkan usulan penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menunjuk Jaksa Pengacara Negara melalui Surat Perintah untuk membuat telaahan untuk menilai kelayakan usulan tersebut ditindaklanjuti.

(3) Dalam hal hasil telaahan menyatakan usulan dapat ditindaklanjuti, maka Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Jaksa Agung Republik INDONESIA menerbitkan Surat Perintah pembentukan Tim Verifikasi Usulan Penghapusan Uang Pengganti. (4) Tim Verifikasi Usulan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat ad hoc yang mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai alasan dan kelengkapan dokumen serta persyaratan untuk dilakukan Penghapusan Uang Pengganti termasuk memberikan saran dan pendapat atas usulan Penghapusan Uang Pengganti dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (5) Tim Verifikasi Usulan Penghapusan Uang Pengganti terdiri atas: a. Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; b. Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus; c. Kepala Biro Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; d. Kepala Pusat Pemulihan Aset; e. Inspektur Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; f. Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Perdata Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; g. Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional; h. Kepala Seksi Analisis pada Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Perdata Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; i. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Perdata Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

j. Inspektur Muda pada Inspektorat Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; k. Kepala Bagian Pendapatan dan Piutang Negara; dan l. 2 (dua) orang Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (6) Khusus untuk Inspektur Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga bertugas melakukan pengawasan fungsional untuk memastikan proses pengajuan usulan Penghapusan Uang Pengganti tidak memiliki benturan kepentingan. (7) Format: a. surat perintah untuk membuat telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan c. surat perintah pembentukan Tim Verifikasi Usulan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3); tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Hasil penelitian dan penilaian dari Tim Verifikasi dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. (2) Dalam hal Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menyetujui usul Penghapusan Uang Pengganti maka Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menyampaikan laporan dan pertimbangan kepada Jaksa Agung Republik INDONESIA guna memperoleh persetujuan usul Penghapusan Uang Pengganti. (3) Laporan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi laporan hasil verifikasi dan SKTJM yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

(4) Setelah Jaksa Agung Republik INDONESIA menyetujui usul Penghapusan Uang Pengganti maka Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara atas nama Jaksa Agung

mengeluarkan Surat Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti. (5) Dalam hal Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara atau Jaksa Agung Republik INDONESIA tidak menyetujui usul Penghapusan Uang Pengganti maka Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengembalikan berkas usulan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan disertai dengan petunjuk tentang tidak lanjut penyelesaiannya. (6) Format Surat Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan Penghapusan Uang Pengganti berdasarkan Surat Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) (2) Pelaksanaan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti. (3) Penghapusan Uang Pengganti dicatat di dalam Buku Register sebagai penyelesaian Uang Pengganti dan dikeluarkan dari daftar tunggakan Uang Pengganti pada Cabang Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. (4) Penyelesaian Uang Pengganti yang telah dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri wajib dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan

melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti . (5) Format: a. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Berita Acara Pelaksanaan Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2); tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini

Penyelesaian Uang Pengganti baik secara Non Litigasi, Litigasi maupun Penghapusan Uang Pengganti wajib dilaporkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri secara berjenjang kepada Jaksa Agung Repulik INDONESIA melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atas nama Jaksa Agung Republik INDONESIA melaporkan pelaksanaan penyelesaian Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dengan melampirkan Surat Ketetapan Penghapusan Uang Pengganti dan dilengkapi dengan SKTJM.

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1138), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA