Pasal 23

Penyelesaian Uang Pengganti baik secara Non Litigasi, Litigasi maupun Penghapusan Uang Pengganti wajib dilaporkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri secara berjenjang kepada Jaksa Agung Repulik INDONESIA melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung.