Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri.
4. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan UNDANG-UNDANG memiliki wewenang umum Kepolisian.
5. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Polri adalah membebaskan sementara anggota Polri dari tugas dan wewenang jabatan dinasnya.
6. Tersangka adalah anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana.
7. Terdakwa adalah anggota Polri yang didakwa melakukan tindak pidana.
8. Atasan yang berhak menghukum, yang selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

Tujuan pengaturan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri meliputi: a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri bagi Anggota Polri; dan b. terwujudnya proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana secara objektif, adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dilaksanakan dengan prinsip: a. legalitas, yaitu pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; b. keadilan yaitu bahwa pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri harus mencerminkan rasa keadilan bagi anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa tindak pidana; c. transparan, yaitu pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri harus dilakukan secara terbuka, dapat dikontrol baik oleh pihak internal maupun eksternal; dan d. akuntabel, yaitu pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri harus dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Anggota Polri dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Polri apabila telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa tindak pidana sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Selain penetapan tersangka/terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Polri dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas dalam hal tindakan yang bersangkutan berdampak negatif terhadap: a. keamanan dan ketertiban masyarakat; atau b. keluhuran harkat dan martabat institusi serta profesionalisme Polri.

Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dibatalkan atau dicabut.

Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a. Ankum meminta penjelasan secara tertulis kepada penyidik perihal status hukum anggotanya yang terlibat dalam tindak pidana; b. berdasarkan pemberitahuan dari penyidik, Ankum melaksanakan sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) dengan peserta pengemban fungsi SDM, pengemban fungsi pengawasan, pengemban fungsi Propam dan pengemban fungsi hukum; c. Ankum berdasarkan hasil sidang DPK menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkan surat perintah pemberhentian sementara; dan d. pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Ankum.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut: a. Ankum atas rekomendasi sidang DPK di kesatuan anggota yang bersangkutan, menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri; b. Ankum melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang paling lambat 2 (dua) hari sejak diterbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri; dan c. pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Ankum.

Anggota Polri yang diberhentikan sementara dari jabatan dinas Polri wajib: a. hadir di Satkernya, bagi yang tidak sedang menjalani penahanan; dan b. hadir untuk menjalani proses penyidikan/pemeriksaan, bagi yang berstatus tersangka/terdakwa.

(1) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri bagi Anggota Polri dapat dibatalkan karena adanya: a. penghentian penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); b. penghentian penuntutan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP); atau c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan diterbitkannya petikan putusan bebas dari segala dakwaan. (2) Keputusan pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat/petikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri bagi Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dibatalkan berdasarkan sidang DPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan keputusan pembatalan pemberhentian sementara dari dinas Polri. (4) Pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri. (5) Anggota Polri dipulihkan haknya sesuai peraturan perundang- undangan, setelah diterbitkannya keputusan pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri.

(1) Dalam hal jabatan dinas Polri yang dihentikan sementara belum diisi oleh pejabat pengganti, pejabat pengemban fungsi SDM sesuai kewenangannya dapat menempatkan kembali pada jabatan sebelumnya. (2) Dalam hal jabatan dinas Polri yang dihentikan sementara telah diisi oleh pejabat pengganti, pejabat pengemban fungsi SDM sesuai kewenangannya melanjutkan pembinaan karier anggota Polri yang bersangkutan dengan memberikan jabatan paling rendah jabatan yang setara.

(1) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dicabut apabila anggota Polri yang melakukan tindak pidana selesai menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Keputusan pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(1) Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri sebagai berikut: a. Kapolri untuk Wakapolri; b. Wakapolri untuk Kasatfung/Kasatker di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda/Wakapolda; c. Kasatfung/Kasatker di lingkungan Mabes Polri untuk pejabat di lingkungan Satkernya; d. Kapolda untuk Kasatker di lingkungan Polda; e. Kasatker di lingkungan Polda untuk pejabat di lingkungan Satkernya; dan f. Kapolres untuk pejabat di lingkungan Polres dan Polsek; (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri, dan keputusan pencabutan serta keputusan pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri sebagai berikut: a. Kapolri untuk kepangkatan AKBP (III A1) ke atas; b. Kasatker/Kasatfung tingkat Mabes Polri untuk kepangkatan AKBP (III A2) ke bawah; c. Kapolda untuk kepangkatan AKBP (III A2) ke bawah di lingkungan Polda, dan kepangkatan AKP (IV A); dan d. Kapolres untuk kepangkatan IPTU (IV B) ke bawah di lingkungan Polres.

Salinan surat perintah dan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri, dikirimkan kepada: a. Kasatker/Kasatfung dari anggota Polri yang diberhentikan sementara ditugaskan; b. pengemban fungsi SDM; c. pengemban fungsi keuangan di satuan kerja anggota Polri yang diberhentikan sementara; d. anggota Polri yang diberhentikan sementara; e. fungsi pengawas; dan f. fungsi Propam.

Setelah menerima salinan keputusan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri, pengemban fungsi SDM: a. tidak memberikan penugasan kepada anggota Polri yang diberhentikan sementara; dan b. tidak memutasikan anggota Polri yang diberhentikan sementara sampai dengan adanya pembatalan/pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri.

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/828/XI/2004 tentang Pedoman Administrasi Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2015 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BADRODIN HAITI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY