Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2012 tentang REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA SANDI NEGARA

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

2. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

3. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara bertujuan untuk menciptakan birokrasi Lembaga Sandi Negara yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik dengan maksimal, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik.

(1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan. (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. organisasi; b. tatalaksana; c. peraturan perundang-undangan; d. sumber daya manusia aparatur; e. pengawasan; f. akuntabilitas; g. pelayanan publik; dan h. pola pikir dan budaya kerja aparatur.

(1) Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. (2) Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (3) Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yaitu regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

(4) Hasil yang diharapkan dari area perubahan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yaitu sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. (5) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. (6) Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. (7) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g yaitu pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. (8) Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.

Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: a. manajemen perubahan; b. penataan peraturan perundang-undangan; c. penataan dan penguatan organisasi; d. penataan tatalaksana; e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur; f. penguatan pengawasan; g. penguatan akuntabilitas kinerja; h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Tujuan yang diharapkan dari program manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di

dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara. (2) Tujuan yang diharapkan dari program penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sandi Negara. (3) Tujuan yang diharapkan dari program penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi Lembaga Sandi Negara menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. (4) Tujuan yang diharapkan dari program penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. (5) Tujuan yang diharapkan dari program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yaitu untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur Lembaga Sandi Negara yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. (6) Tujuan yang diharapkan dari program penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. (7) Tujuan yang diharapkan dari program penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Lembaga Sandi Negara. (8) Tujuan yang diharapkan dari program peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Lembaga Sandi Negara sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan. (9) Tujuan yang diharapkan dari program monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I yaitu untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

Untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara.

Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Sandi Negara agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Quick Wins Lembaga Sandi Negara bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri Lembaga Sandi Negara dalam melakukan langkah Reformasi Birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Quick Wins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dirumuskan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.

Perumusan dan penetapan Quick Wins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memenuhi kriteria sebagai berikut: a. sesuai dengan ekspektasi stakeholders utama Lembaga Sandi Negara dalam hal hasil atau tingkat kinerja; b. mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh stakeholders; c. memicu area perubahan yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi; d. memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk utama Lembaga Sandi Negara.

Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seseorang individu pegawai.

Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menggunakan prinsip efisiensi atau optimalisasi pagu anggaran belanja dan pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga atau nilai jabatan dan pencapaian kinerja.

(1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara. (2) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. (3) Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Lembaga Sandi Negara.

(1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penanggungjawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Lembaga Sandi Negara. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Utama. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merangkap Ketua Tim Pelaksana.

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Deputi I, Deputi II, dan Deputi III.

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Utama. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala biro yang membidangi organisasi dan tatalaksana. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dalam mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi.

Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas: a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara; b. menyusun rancangan Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara; c. merumuskan dan MENETAPKAN Quick Wins Lembaga Sandi Negara; d. menyusun indikator keberhasilan terkait dengan output, jangka waktu dan kualitas dari setiap kegiatan Reformasi Birokrasi; e. monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara; f. menyiapkan perangkat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Lembaga Sandi Negara; dan g. melakukan sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh stakeholders.

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2012 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN