Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2014 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang bekerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Kode Etik Pegawai adalah pedoman yang berisi norma atau etika yang mengatur sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai adalah lembaga non struktural di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaraan Kode Etik Pegawai.
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik Pegawai.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk: a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara; c. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku profesional.

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi: a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945; c. semangat nasionalisme; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; g. tidak diskriminatif; h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan i. semangat jiwa Korps.

Pegawai wajib menjunjung budaya kerja meliputi: a. profesional; b. kredibel; c. cepat tanggap; d. kerjasama tim; dan e. inovatif.

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada: a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan; b. etika dalam berorganisasi; c. etika dalam bermasyarakat; d. etika dalam pelayanan terhadap masyarakat; e. etika dalam berkoordinasi dengan lintas sektor; f. etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil; dan g. etika terhadap diri sendiri.

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi: a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah; g. menggunakan atau memanfaatkan sumber daya negara secara efisien dan efektif; h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Etika dalam berorganisasi meliputi: a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjaga informasi yang bersifat rahasia; c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai; h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organsiasi; i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja; j. bersikap rasional dan berkeadilan, obyektif, serta transparan dalam menjalankan tugas; k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan l. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

Etika dalam bermasyarakat meliputi: a. mewujudkan pola hidup sederhana; b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan; c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan f. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil.

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat meliputi: a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan; b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun; c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; e. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif; dan f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Etika dalam melakukan koordinasi dengan lintas sektor meliputi: a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi:

1. menjalin kerjasama secara bertanggung jawab; dan
2. memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan. b. menjaga kehormataan dan kewibawaan profesi:
3. bersikap ramah dan sopan namun tetap tegas dalam menegakkan aturan; dan
4. tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dapat merendahkan diri sendiri ataupun instansi.

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi: a. menghormati sesama Pegawai Negeri Sipil yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda; b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil; c. menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi; d. menghargai perbedaan pendapat; e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; f. menjaga dan menjalin kerjasama dengan sesama Pegawai Negeri Sipil; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dengan berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik INDONESIA untuk memperjuangkan hak-haknya.

Etika terhadap diri sendiri meliputi: a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan; e. memiliki daya juang yang tinggi; f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani; g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; h. berpenampilan sederhana, rapih dan sopan; i. tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; j. tidak melakukan perzinahan, prostitusi dan perjudian; k. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai, kecuali atas perintah jabatan.

(1) Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka. (3) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai. (5) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain ditunjuk sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon IV. (6) Pejabat yang ditunjuk menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah: a. Pejabat Struktural Eselon IV, bagi Pegawai yang menduduki jabatan Fungsional Umum dan Calon Pegawai Negeri Sipil;

www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Pejabat Struktural Eselon III, bagi Pegawai yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV; c. Pejabat Struktural Eselon II, bagi Pegawai yang menduduki jabatan Struktural Eselon III dan Fungsional Tertentu; d. Pejabat Struktural Eselon I, bagi Pegawai yang menduduki jabatan Struktural Eselon II; dan e. Kepala Badan POM bagi Pegawai yang menduduki jabatan Struktural Eselon I dan Kepala Balai Besar/Balai POM di seluruh INDONESIA.

(1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk, dengan ketentuan Pejabat yang ditunjuk tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan dalam ruangan tertutup. (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa/buletin, papan pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

(1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik. (2) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan pembentukan Majelis Kode Etik kepada pejabat yang ditunjuk. (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

(1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berjumlah paling kurang 5 (lima) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan d. 2 (dua) orang sebagai anggota. (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil. (3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa. www.djpp.kemenkumham.go.id

Majelis Kode Etik mempunyai tugas: a. melakukan persidangan dan MENETAPKAN jenis pelanggaran Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik; b. membuat rekomendasi pemberian sanksi dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan c. menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

(1) Pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan, temuan dan/atau laporan. (2) Setiap pengaduan, temuan dan/atau laporan dari masyarakat atau Pegawai terhadap Pelanggaran Kode Etik diperiksa oleh Majelis Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima. (3) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik. (4) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.

(1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik. (2) Jika Pegawai tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. (3) Dalam hal Pegawai tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan. (4) Majelis Kode Etik merekomendasikan agar Pegawai yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik. (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (5) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Ketua Majelis Kode Etik wajib mengambil keputusan. (6) Majelis Kode Etik harus membuat keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Majelis Kode Etik. (7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

(1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada Pegawai yang bersangkutan. (2) Dalam hal keputusan sidang Majelis Kode Etik menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik. (4) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik harus disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik. (5) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2014 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id