Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2015 tentang PEMERIKSAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan

berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Partai Politik Lokal yang selanjutnya disebut Parpol Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga

yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD adalah Pengurus Partai Politik di tingkat wilayah Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau

sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. 5. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC adalah Pengurus Partai Politik di tingkat wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik. 6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik. 7. Laporan Pertanggungjawaban Parpol atas Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan atas penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh Parpol atas Bantuan Keuangan. 8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 9. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK. 10. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh Parpol kepada BPK; b. Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban oleh BPK; dan

c. Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban kepada Parpol.

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Laporan Pertanggungjawaban DPP; b. Laporan Pertanggungjawaban DPD; dan c. Laporan Pertanggungjawaban DPC.

(1) Setiap Parpol yang menerima Bantuan Keuangan wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPK. (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)/Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Parpol melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara/Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Parpol. (3) Rekening Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening khusus untuk menerima Bantuan Keuangan.

Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(1) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBN dilakukan oleh DPP atau sebutan lain kepada Kemendagri dan BPK Pusat sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

(1) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban yang bersumber dari APBD dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lain kepada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPK Perwakilan sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

(1) Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas: a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Parpol dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol. (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (Representation Letter) yang ditandatangani Ketua DPP/DPD/DPC. (3) Jenis serta format Laporan Pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri. (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) BPK melakukan Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk masing-masing Parpol. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang telah diterima oleh BPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(1) Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan di kantor BPK, kantor

Kemendagri, kantor Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau kantor Parpol yang bersangkutan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar dokumen yang diterima BPK dari Parpol. (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, BPK dapat meminta Parpol untuk melengkapi dokumen. (4) Dalam hal diperlukan, BPK dapat melakukan konfirmasi atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan oleh BPK.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Laporan Pertanggungjawaban diterima oleh BPK. (2) BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh BPK atau BPK Perwakilan kepada Kemendagri, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan DPP/DPD/DPC Parpol yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

(1) BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBN kepada DPP atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya. (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan kewenangannya. (3) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

(1) BPK Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol yang

bersumber dari APBD kepada DPD/DPC atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya. (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya. (3) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diserahkan pula kepada DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, bersamaan dengan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, sesuai dengan kewenangannya.

(1) DPP/DPD/DPC atau sebutan lain wajib menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangannya. (2) DPP/DPD/DPC atau sebutan lain wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban. (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Ketentuan dalam Peraturan BPK ini berlaku pula bagi Parpol Lokal, dengan melakukan penyesuaian berdasarkan struktur organisasi Parpol Lokal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban atas Bantuan Keuangan Partai Politik diatur dengan Keputusan BPK.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mulai berlaku pada tahun 2017.

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2015 KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, HARRY AZHAR AZIS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY