Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selajutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disebut JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

(1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan: a. jabatan administrasi, khusus pada jabatan pelaksana;

b. jabatan fungsional keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan c. jabatan fungsional keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil. (2) Dalam mengisi kebutuhan setiap pelamar harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.

(1) Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap pelamar dalam pengadaan PNS paling sedikit meliputi: a. Warga Negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar; c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/prajurit Tentara Nasional INDONESIA (TNI)/anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; e. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA; f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; j. tidak bertato kecuali pelamar dari daerah tertentu karena tuntutan adat; dan k. tidak bertindik kecuali bagi wanita hanya untuk anting/giwang atau pelamar dari daerah tertentu karena tuntutan adat. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaan PNS dapat ditambah persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Panitia pengadaan PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas: a. panitia pusat; dan b. panitia Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (2) Panitia pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di kantor pusat dan ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Panitia UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan ditetapkan oleh Kepala UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

(1) Susunan keanggotaan panitia pusat paling sedikit terdiri atas: a. pengarah; b. pelaksana; dan c. sekretariat. (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Badan dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya. (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Utama. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian.

(1) Susunan keanggotaan panitia UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan paling sedikit terdiri atas: a. pengarah; b. pelaksana; dan c. sekretariat. (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex officio dijabat oleh Kepala Biro yang membidangi kepegawaian. (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Subbagian/Urusan yang membidangi kepegawaian.

(1) Panitia pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas paling sedikit meliputi: a. melaksanakan pengumuman pengadaan PNS melalui media elektronik dan/atau media cetak; b. melaksanakan pemeriksaan berkas dan verifikasi lamaran; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; d. menyiapkan pelaksanaan seleksi; e. menentukan tempat seleksi; f. melaksanakan seleksi; g. melaksanakan penilaian hasil seleksi; h. memberikan arahan kepada Panitia UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terkait dengan pelaksanaan seleksi; i. mengumumkan hasil seleksi; dan j. melaporkan hasil seleksi kepada PPK.

Panitia UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas paling sedikit meliputi: a. melaksanakan pengumuman pengadaan PNS melalui media elektronik dan/atau media cetak; b. melaksanakan pemeriksaan berkas dan verifikasi lamaran; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan panitia pusat; d. menyiapkan pelaksanaan seleksi; e. menentukan tempat seleksi; f. melaksanakan seleksi; g. melaksanakan penilaian hasil seleksi; h. mengumumkan hasil seleksi; dan i. melaporkan hasil seleksi kepada panitia pusat.

(1) Pengadaan PNS dilaksanakan secara terpusat. (2) Teknis pelaksanaan pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor pusat dan UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengumuman lowongan; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan g. pengangkatan menjadi PNS.

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit meliputi: a. jadwal pengadaan PNS; dan b. prasarana dan sarana pengadaan PNS. (2) Jadwal pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh panitia pusat. (3) Prasarana dan sarana pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disiapkan oleh panitia pusat dan panitia UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (4) Dalam penyediaan prasarana dan sarana pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait.

(1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh panitia secara terbuka kepada masyarakat. (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

(1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti persyaratan umum yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta persyaratan khusus sesuai dengan persyaratan jabatan yang diperlukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan oleh panitia kantor pusat dan panitia UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap: a. seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi dasar; dan c. seleksi kompetensi bidang. (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.

(4) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. (5) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum dan wawasan kebangsaan. (6) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

(1) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) paling sedikit meliputi: a. substansi bidang pencarian dan pertolongan; b. tes kesehatan dasar; c. tes kesamaptaan; d. tes ketangkasan; e. tes fobia; f. wawancara; dan g. psikotes. (2) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Panitia pusat dan panitia UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat melibatkan instansi/lembaga terkait.

(1) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan oleh panitia setelah menerima hasil seleksi.

(2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia melalui media elektronik dan/atau media cetak. (3) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia dengan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara tertentu berdasarkan penetapan hasil seleksi. (4) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Tahapan pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS dan tahapan pengangkatan menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kegiatan pengawasan dilakukan untuk menjamin terselenggaranya proses pengadaan PNS secara kompetitif, adil, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tahap perencanaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (3) Pengawasan pengadaan PNS dilakukan oleh: a. pengawas internal; dan b. pengawas eksternal.

(1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dijabat oleh pejabat yang ditunjuk. (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

(1) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dijabat oleh perwakilan dari instansi/lembaga terkait yang ditunjuk. (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

(1) Pada akhir pelaksanaan pengadaan PNS di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan evaluasi oleh Kepala Biro yang membidangi kepegawaian. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang: a. berbagai keberhasilan dan hambatan yang terjadi dalam proses pengadaan PNS; dan b. rekomendasi kepada pimpinan untuk pelaksanaan pengadaan PNS selanjutnya.

Dalam pelaksanaan pengadaan PNS di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyediakan layanan informasi untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan dari pelamar.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan SAR Nasional;
2. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan SAR Nasional; dan
3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1057), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2017

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd

M. SYAUGI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA