Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi.
5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah

badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota. 6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain. 7. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain. 8. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. 10. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 11. Pelanggaran Kinerja adalah perbuatan pengawas Pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya. 12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Hari adalah hari kerja.

(1) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu menjadi pedoman

bagi pengawas Pemilu dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan. (2) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS.

(1) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pengawasan. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk: a. meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu; b. mengawasi kinerja pengawas Pemilu; dan c. menyelesaikan Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu, pada penyelenggaraan Pengawasan. (3) Hasil dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi

dasar bagi pengawas Pemilu untuk memberikan: a. sanksi; dan b. penghargaan, kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

(1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dilakukan berdasarkan Putusan DKPP atau tindak lanjut dari Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan Putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terhadap Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu LN. (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran kode etik pengawas Pemilu ad hoc terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS;

b. Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; c. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; d. Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; dan e. Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas TPS. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu; dan b. kode perilaku Pengawas Pemilu. (3) Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. (4) Kode perilaku pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kode perilaku yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu dan wajib dipatuhi oleh pengawas Pemilu selama masa jabatannya.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. peningkatan kapasitas pengawas Pemilu; b. pengawasan kinerja pengawas Pemilu; dan/atau c. penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu.

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. bimbingan teknis; b. penyediaan wadah konsultasi; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan/atau d. fasilitasi.

(1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penguatan kapasitas berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan; dan b. pembentukan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan. (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kebutuhan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan dan nontahapan Pemilu atau Pemilihan; b. hasil supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu; dan/atau c. temuan, evaluasi, dan/atau hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib dilakukan oleh Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. (2) Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. memberikan pertimbangan dalam MEMUTUSKAN sesuatu permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; b. memberikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan/atau c. menyelesaikan persoalan hukum dan/atau teknis pelaksanaan tugas pengawas Pemilu serta permasalahan mengenai kelembagaan. (3) Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pelaksanaan konsultasi oleh pengawas Pemilu kepada pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya yang dilaksanakan dengan ketentuan: a. konsultasi dilakukan terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas Pemilu untuk kepentingan pelaksanaan tugas Pengawasan; dan b. hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dicatatkan dalam buku hasil konsultasi oleh pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya. (4) Pelaksanaan konsultasi dalam penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata kerja dan pola hubungan pengawas Pemilu.

(1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keahlian seluruh tingkatan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.

(2) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mengoordinasikan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu secara berjenjang. (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan: a. kebutuhan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan dan nontahapan pemilu atau Pemilihan; b. hasil supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan c. temuan, evaluasi, dan/atau hasil pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan. (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk: a. pelatihan kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; b. pelatihan mengenai penyelenggaraan Pengawasan; c. pelatihan penguatan budaya kerja soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas; dan d. pelatihan lain yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengawas Pemilu.

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk: a. memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas Pemilu; dan/atau b. memudahkan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. pemberian bantuan hukum; b. pelaksanaan pendampingan hukum;

c. pemberian atau penyusunan modul; d. penyusunan alat kerja Pengawasan; e. penyusunan buku saku; dan/atau f. bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.

Pengawasan kinerja Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. supervisi; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. inspeksi mendadak.

(1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa. (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kinerja kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (4) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perbaikan dalam: a. tata kerja pengawas Pemilu; dan/atau b. tata cara pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. (5) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi dasar bagi pengawas Pemilu sesuai

dengan tingkatannya untuk mengambil keputusan melalui rapat pleno.

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan; b. mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan; dan c. mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkala sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perbaikan dalam: a. tata kerja pengawas Pemilu; dan/atau b. tata cara pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi dasar bagi pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya untuk mengambil keputusan melalui rapat pleno.

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kinerja pengawas Pemilu terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis sebagai data dan/atau informasi untuk menjadi bahan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dalam: a. menyusun dan MENETAPKAN kebijakan, strategi, dan/atau keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan; atau b. memberikan penghargaan atau sanksi atas kinerja pengawas Pemilu di seluruh tingkatan pelaksanaan tugas pengawasan pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

(1) Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. (2) Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. menemukan fakta mengenai pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan melalui proses pengamatan atau pemeriksaaan secara langsung yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan; dan/atau

b. mengetahui perkembangan kinerja pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. (3) Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (4) Hasil inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis sebagai data dan/atau informasi untuk menjadi bahan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam: a. menyusun dan MENETAPKAN kebijakan, strategi, dan/atau keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan; dan/atau b. memberikan penghargaan atau sanksi atas kinerja Pengawas Pemilu di seluruh tingkatan dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya berdasarkan hasil pengawasan kinerja pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. tanda penghargaan (award); b. plakat; c. sertifikat; dan/atau

d. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai perbuatan pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya. (3) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan: a. tata kerja pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan; dan/atau b. tata cara pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Pelanggaran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berasal dari: a. informasi kinerja; atau b. temuan kinerja.

(1) Informasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan informasi yang disampaikan: a. orang perseorangan; b. badan hukum; c. pemantau Pemilu atau pemantau Pemilihan; atau

d. pihak lain yang memiliki kecakapan hukum untuk menyampaikan informasi kinerja. (2) Informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai perbuatan pengawas Pemilu yang diduga melakukan Pelanggaran Kinerja.

Temuan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan hasil pengawasan kinerja Pengawas Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang diduga mengandung unsur Pelanggaran Kinerja.

Penyampaian informasi kinerja dan temuan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 disertai dengan dokumen pendukung.

(1) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. penerimaan informasi kinerja dan temuan kinerja; b. pengkajian terhadap informasi kinerja dan/atau temuan kinerja; dan c. pengambilan keputusan. (2) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia.

(3) Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia sesuai dengan tingkatannya.

(1) Dalam melakukan penerimaan informasi kinerja atau temuan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota: a. menerima informasi kinerja dan temuan kinerja secara:

1. langsung di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
2. tidak langsung melalui media teknologi dan informasi yang ditentukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan b. memastikan informasi kinerja dan temuan kinerja berasal dari sumber yang dapat dipertangungjawabkan. (2) Informasi kinerja dan temuan kinerja yang telah terverifikasi sumbernya dinyatakan diterima dan dilanjutkan ke proses pengkajian.

(1) Pengkajian informasi kinerja atau temuan kinerja Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak informasi kinerja atau temuan kinerja dinyatakan diterima. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh divisi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia. (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. verifikasi; dan/atau b. klarifikasi. (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan divisi lain yang fungsinya memiliki keterkaitan dengan substansi informasi kinerja dan/atau temuan kinerja.

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan untuk pembuktian dengan cara: a. menilai kebenaran, keabsahan, dan keaslian informasi yang terdapat dalam informasi kinerja dan temuan kinerja berserta dokumen pendukung; dan b. menilai kesesuaian antara informasi yang terdapat dalam informasi kinerja dan temuan kinerja dengan dokumen pendukung. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. surat atau tulisan; dan b. dokumen elektronik. (3) Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen tertulis yang berkaitan dengan Pelanggaran Kinerja yang diduga dilakukan oleh Pengawas Pemilu. (4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilakukan untuk meminta konfirmasi kepada: a. pelapor; dan b. Pengawas Pemilu yang diduga melakukan Pelanggaran Kinerja.

(1) Untuk memperkuat keterangan yang diperoleh dari proses verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menghadirkan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan untuk dimintai keterangannya atas dugaan Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu sesuai dengan kebutuhan penyelesaian Pelanggaran Kinerja. (2) Keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. (3) Penyampaian keterangan oleh lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pihak yang mewakili dengan menunjukkan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang.

(1) Setelah memberikan keterangannya, saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menandatangani berita acara pemberian keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan. (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

(1) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 dituangkan dalam berita acara pengkajian informasi kinerja dan/atau temuan kinerja. (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

(1) Pengambilan keputusan atas penyelesaian Pelanggaran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c didasarkan pada Berita Acara Pengkajian Informasi Kinerja dan/atau Temuan Kinerja. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Jika berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) menyatakan: a. tidak terdapat unsur Pelanggaran Kinerja maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota MENETAPKAN untuk merehabilitasi nama baik pengawas Pemilu; atau b. terdapat unsur Pelanggaran Kinerja maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota MENETAPKAN jenis Pelanggaran Kinerja yang dilakukan pengawas Pemilu dan menentukan jenis sanksi atas Pelanggaran Kinerja yang dikenakan kepada pengawas Pemilu yang bersangkutan.

Dalam hal berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) menyatakan: a. terdapat unsur dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota MEMUTUSKAN untuk meneruskan hasil penyelesaian Pelanggaran Kinerja kepada DKPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. terdapat unsur dugaan pelanggaran kode etik Pengawas Pemilu ad hoc maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota MEMUTUSKAN untuk meneruskan hasil penyelesaian Pelanggaran Kinerja ke proses penanganan pelanggaran kode etik Pengawas Pemilu ad hoc berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran kode etik Pengawas Pemilu ad hoc.

(1) Jenis Pelanggaran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas: a. Pelanggaran Kinerja ringan; b. Pelanggaran Kinerja sedang; dan c. Pelanggaran Kinerja berat. (2) Pelanggaran Kinerja ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelanggaran Kinerja yang berkaitan dengan kedisiplinan dan/atau kepatuhan pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan. (3) Bentuk Pelanggaran Kinerja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Pelanggaran Kinerja yang berdampak secara sistematis terhadap nama lembaga;

b. pengulangan Pelanggaran Kinerja yang bersifat ringan; dan/atau c. Pelanggaran Kinerja yang berkaitan dengan tindakan abai terhadap perintah tertulis dari pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya. (4) Bentuk Pelanggaran Kinerja berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Pelanggaran Kinerja yang berdampak negatif terhadap integritas dan kemandirian Pengawas Pemilu secara kelembagaan atau perseorangan; dan/atau b. pengulangan Pelanggaran Kinerja yang memiliki materi permasalahan yang sama sehingga mengakibatkan terganggunya kinerja Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas: a. sanksi Pelanggaran Kinerja ringan, berupa:

1. teguran lisan; atau

2. teguran tertulis; b. sanksi Pelanggaran Kinerja sedang, berupa:

3. peringatan keras;

4. penggantian divisi; dan/atau

5. tidak diperkenankan menghadiri kegiatan kedinasan sampai dengan batas waktu yang ditentukan; dan c. sanksi Pelanggaran Kinerja berat, berupa:

6. penonaktifan sementara dari pelaksanaan fungsi divisi yang melekat pada jabatan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN sesuai dengan tingkatannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan;

7. penggantian ketua;

8. tidak diperkenankan mengambil keputusan dalam rapat pleno; dan/atau

9. dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara Pemilu kepada: a) DKPP bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; atau b) Bawaslu Kabupaten/Kota bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan perintah Putusan DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Bawaslu Provinsi; dan b. Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menyusun analisis terhadap Putusan DKPP;

b. menentukan jenis pembinaan yang akan diterapkan kepada pengawas Pemilu yang bersangkutan; dan c. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kinerja pengawas Pemilu yang bersangkutan. (4) Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia. (5) Penentuan jenis pembinaan serta pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan; b. Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Panwaslu Kelurahan/Desa; dan c. Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Pengawas TPS melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menyusun analisis terhadap keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota; b. menentukan jenis pembinaan yang akan diterapkan kepada Pengawas Pemilu yang bersangkutan; dan c. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kinerja Pengawas Pemilu yang bersangkutan. (4) Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia. (5) Penentuan jenis pembinaan serta pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

(1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu secara berjenjang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan periodik; b. laporan khusus; atau c. laporan akhir hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu. (3) Laporan periodik dan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memuat: a. laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan

b. permasalahan dan analisa hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu. (4) Laporan akhir hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat: a. laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; b. permasalahan atau analisis hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan c. penilaian pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga penyebutan untuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA