Pasal 11

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk: a. memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas Pemilu; dan/atau b. memudahkan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. pemberian bantuan hukum; b. pelaksanaan pendampingan hukum;

c. pemberian atau penyusunan modul; d. penyusunan alat kerja Pengawasan; e. penyusunan buku saku; dan/atau f. bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.