Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah Pemilu untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

9. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.

11. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.

12. Pengawas Pemilu dalam peraturan ini adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

13. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, selanjutnya disebut PHPU adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

14. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, serta partai politik peserta Pemilu dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

15. Termohon adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

16. Pihak Terkait adalah pihak terkait langsung dan pihak terkait tidak langsung.

17. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penyelenggaraan Pemilu.

Dalam pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi, Pengawas Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemilu; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

(1) Pengawas Pemilu dalam PHPU berkedudukan sebagai saksi yang netral sehingga keterangannya dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan fakta-fakta terkait pengawasan seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keterangan resmi lembaga Pengawas Pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengawas Pemilu yang berwenang memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah Bawaslu. (2) Dalam hal dibutuhkan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan keterangan sesuai dengan yuridiksinya di Mahkamah Konstitusi berdasarkan surat tugas Bawaslu.

Pengawas Pemilu yang dapat memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: a. Bawaslu Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; atau b. Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

(1) Penilaian terhadap Pengawas Pemilu yang dapat memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. berintegritas; b. netralitas; c. profesionalitas; d. memiliki soliditas; e. tidak memiliki konflik kepentingan; f. memiliki kemampuan berkomunikasi; atau g. berkinerja baik. (2) Berdasarkan hasil supervisi dan pembinaan terhadap Pengawas Pemilu, Bawaslu dapat memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apabila Pengawas Pemilu tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id

Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi memiliki tugas: a. menghimpun data hasil pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dari Pengawas Pemilu di setiap tingkatan terkait pokok permohonan PHPU; b. melakukan konsultasi kepada Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi; c. melakukan konsultasi kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk Panwaslu Kabupaten/Kota; d. mendapatkan informasi tentang PHPU di Mahkamah Konstitusi; dan e. mengkonsolidasikan jajaran Pengawas Pemilu untuk tidak memberikan keterangan tanpa sepengetahuan dan surat tugas dari Bawaslu.

(1) Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan berkewajiban: a. mematuhi kode etik penyelenggara Pemilu; b. memahami pokok permohonan; c. membuat keterangan tertulis yang diputuskan dalam rapat pleno; d. menyiapkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang dibutuhkan; e. membawa surat tugas dari Bawaslu; f. mematuhi arahan Bawaslu; dan g. mematuhi tata tertib persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi. (2) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Bawaslu; (3) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib diputuskan dalam rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara rapat pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu; (4) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota Pengawas Pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setelah penetapan hasil Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan koordinasi untuk persiapan PHPU. (2) Pengawas Pemilu memantau permohonan PHPU yang terregistrasi di Mahkamah Konstitusi. (3) Dalam hal permohonan PHPU terregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu meminta salinan permohonan PHPU. (4) Dalam hal Bawaslu sudah mendapatkan salinan permohonan PHPU, Bawaslu segera menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang terkait dengan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota segera menyiapkan keterangan tertulis setelah memperoleh

permohonan PHPU. (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyusun keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan konsultasi kepada Bawaslu. (3) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penjelasan tentang pokok-pokok perkara yang berhubungan dengan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (4) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara rapat pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu. (5) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diparaf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota Pengawas Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu menyiapkan dokumen yang mendukung keterangan yang akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: a. Berita Acara dan Sertifikat hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara; b. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Berita Acara dan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; d. kegiatan dan hasil pengawasan baik yang berisi langkah-langkah pencegahan, koordinasi, laporan hasil pengawasan maupun temuan dugaan pelanggaran; e. rekapitulasi data penanganan pelanggaran sesuai format rekapitulasi data penanganan pelanggaran dari Bawaslu; f. data-data terkait penanganan pelanggaran dimulai dari penerimaan laporan/temuan, pengkajian, klarifikasi, bukti-bukti, keputusan hasil pleno terkait tindaklanjut penanganan pelanggaran, dan rekomendasi Pengawas Pemilu terhadap tindak lanjut penanganan pelanggaran; dan g. dokumen dan/atau data-data lain terkait hasil kinerja Pengawas Pemilu yang dipandang perlu disampaikan dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi. (2) Dokumen dan data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(1) Keterangan Pengawas Pemilu adalah keterangan resmi lembaga Pengawas Pemilu yang disampaikan secara tertulis. (2) Selain keterangan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan keterangan lisan.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota membuat keterangan tertulis dengan format standar sebagai berikut: a. kepala surat; b. pembukaan yang terdiri dari:

1. tempat dan tanggal surat keterangan dibuat;
2. tujuan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik INDONESIA;
3. alasan Pengawas Pemilu memberikan keterangan; dan
4. pihak pemohon dan termohon. c. aspek pengawasan yang berisi uraian singkat tentang kegiatan dan hasil pengawasan baik yang berisi langkah-langkah pencegahan, koordinasi, laporan hasil pengawasan maupun temuan dugaan pelanggaran; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. aspek tindak lanjut pelanggaran yang berisi uraian singkat tentang laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu; e. keterangan Pengawas Pemilu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan; f. uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang ditangani Pengawas Pemilu selama proses penyelenggaraan Pemilu; dan g. penutup terdiri dari:

1. tanda tangan Ketua dan/atau Anggota Pengawas Pemilu dan stempel Pengawas Pemilu; dan
2. lampiran bukti. (2) Format penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pengawas Pemilu menyampaikan keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan surat tugas dari Bawaslu.

(1) Pemberian keterangan secara lisan diwakili oleh Anggota Pengawas Pemilu yang disepakati dalam rapat pleno dan hadir dalam pembekalan PHPU. (2) Anggota Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai materi keterangan tertulis dan dapat menyampaikan keterangan tertulis dengan baik. (3) Anggota Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan keterangan lisan menggunakan bahasa INDONESIA yang baik dan benar. (4) Pengawas Pemilu memberikan keterangan lisan sesuai dengan keterangan tertulis yang dibuat Pengawas Pemilu. (5) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/kota dalam memberikan keterangan lisan pada Mahkamah Konstitusi didampingi oleh Bawaslu.

Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan baik secara tertulis dan/atau lisan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengawas Pemilu dilarang: a. menerima uang dan/atau materi lainnya dari Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam rangka pemberian keterangan; b. memberikan janji yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pihak; c. menyampaikan keterangan lisan apabila mempunyai hubungan tertentu dengan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan/atau materi permohonan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan; d. memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi tanpa surat tugas dari Bawaslu; dan e. menjadi saksi bagi pihak Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai aturan perundang-undangan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2013 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id