Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan pegawai, baik atas nama sendiri atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama pegawai memangku jabatannya.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan pegawai.
3. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ruang lingkup Pelaporan Harta Kekayaan meliputi LHKPN dan LHKASN.

Setiap pegawai mempunyai kewajiban melaporkan Harta Kekayaan yang dimilikinya dengan menyampaikan LHKPN atau LHKASN.

Pegawai yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. Pejabat Tinggi Utama; b. Pejabat Tinggi Madya; c. Pejabat Tinggi Pratama; d. Pejabat Pembuat Komitmen; dan e. Bendahara Pengeluaran;

(1) LHKPN disampaikan pegawai kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat: a. pertama kali menjabat; b. pengangkatan kembali; atau c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun. (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

(1) Penyampaian LHKPN selama pegawai menjabat, diperbaharui secara periodik setiap tahun atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan cara: a. mengisi formulir LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN pada website www.elhkpn.kpk.go.id; atau

b. mengisi formulir LHKPN format excel dan disampaikan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN – Komisi Pemberantasan Korupsi baik secara langsung maupun melalui pos dalam bentuk soft file yang telah disimpan dalam media penyimpan data. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh di www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn. (3) Petunjuk teknis pelaporan Harta Kekayaan dapat diunduh di www.elhkpn.kpk.go.id.

(1) Pegawai wajib melakukan pengumuman paling lama 2 (dua) bulan sejak LHKPN disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. (2) Pengumuman dapat dilakukan melalui: a. media pengumuman Komisi Pemberantasan Korupsi; b. papan pengumuman unit kerja; c. website Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan/atau d. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

Pegawai dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(1) Pegawai yang wajib menyampaikan LHKASN yaitu: a. Administrator; b. Pengawas; c. Pejabat Fungsional tertentu; dan d. Pelaksana.

(2) Pegawai yang telah menyampaikan LHKPN tidak perlu lagi menyampaikan LHKASN.

(1) LHKASN disampaikan kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi e- siharka di www.siharka.menpan.go.id. (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama: a. 1 (satu) bulan setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. 1 (satu) bulan setelah pegawai diangkat, mutasi, atau promosi dalam jabatan struktural; dan/atau c. 1 (satu) bulan setelah pegawai berhenti dari jabatan struktural.

Pengelolaan data LHKPN dan LHKASN dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian.

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara: a. penyampaian data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun dengan tembusan kepada unit kerja yang membidangi pengawasan; b. pemutakhiran data kepegawaian ke dalam aplikasi e-lhkpn; c. pemutakhiran data LHKASN untuk disampaikan ke unit kerja dengan tembusan kepada unit kerja yang

membidangi pengawasan; d. mengingatkan pegawai untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN atau LHKASN; e. melaksanakan sosialisasi kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN kepada pegawai; dan f. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasn Korupsi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pengelolaan LHKPN dan LHKASN.

Dalam pengelolaan LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, unit kerja yang membidangi kepegawaian dapat membentuk tim.

Pengawasan penyampaian LHKPN dan LHKASN dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pengawasan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara: a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN; b. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN; c. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor LHKASN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan d. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada dalam huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16, unit kerja menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setiap akhir tahun.

Pegawai yang tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku: a. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nomor 172/KA/III/2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional; b. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 022/KA/II/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nomor 172/KA/III/2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional; c. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 152/KA/VII/2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Kepala BATAN Nomor 172/KA/III/2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2017

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

ttd

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA