Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2013 tentang TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang bekerja secara penuh di BATAN.
2. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada seorang Pegawai untuk mengikuti pendidikan di dalam atau di luar negeri dengan memperoleh beasiswa, termasuk program pelatihan di luar negeri dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
3. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai BATAN yang mengikuti Tugas Belajar.
4. Beasiswa adalah biaya dan/atau tunjangan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik INDONESIA, pemerintah negara lain, badan atau organisasi internasional, badan swasta di dalam atau di luar negeri.
5. Wajib Kerja adalah kewajiban seorang pegawai yang telah mengikuti tugas belajar untuk bekerja di BATAN atau Instansi Pemerintah lainnya selama jangka waktu tertentu.
6. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara Pegawai Tugas Belajar dengan Sekretaris Utama yang memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Maksud pemberian tugas belajar untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS berbasis kompetensi. (2) Tujuan pemberian tugas belajar untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BATAN.

Syarat-syarat untuk mengikuti tugas belajar sebagai berikut: a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai sekurang-kurangnya baik; c. bidang pendidikan atau pelatihan yang dipilih harus sesuai dengan syarat jabatan yang dinyatakan dalam rekomendasi dari Biro Sumber Daya Manusia (BSDM), dengan format sesuai Lampiran huruf A Peraturan ini; d. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti program pendidikan atau program pelatihan lainnya; e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, tingkat berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; g. dicalonkan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja eselon II kepada Kepala Pusdiklat, atau dicalonkan secara tertulis oleh Pejabat eselon I atasan langsung, dalam hal calon Pegawai Tugas Belajar adalah Kepala Unit Kerja eselon II; h. usia paling tinggi sebagai berikut:

1. pendidikan di dalam negeri: a) 35 tahun untuk jenjang Diploma III dari SLTA; b) 37 tahun untuk jenjang Diploma IV atau Sarjana dari SLTA; c) 40 tahun untuk jenjang Diploma IV atau Sarjana dari Program Diploma III; d) 42 tahun untuk jenjang Magister dan spesialis I; e) 45 tahun untuk jenjang Doktor dan spesialis II;
2. pendidikan di luar negeri: a) 35 tahun untuk jenjang Sarjana; b) 40 tahun untuk jenjang Magister; c) 42 tahun untuk jenjang Doktor; atau d) 50 tahun untuk jenjang Post Doctoral atau dengan izin Kepala BATAN bagi yang berusia lebih dari 50 tahun.
3. pelatihan di luar negeri 52 tahun. i. memiliki ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar yang telah diakui oleh BATAN dengan jenjang setingkat dibawah jenjang tugas belajar yang akan dituju; j. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang dinyatakan dengan nilai Institutional TOEFL Pusdiklat paling rendah 450 untuk program pendidikan dan pelatihan di luar negeri; www.djpp.kemenkumham.go.id

k. memenuhi persyaratan/kualifikasi yang ditentukan oleh pemberi beasiswa dan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan l. lulus seleksi yang dilakukan oleh Pusdiklat;

(1) Pegawai yang lulus seleksi tugas belajar wajib menandatangani: a. Surat Perjanjian Tugas Belajar dengan format sesuai Lampiran huruf B Peraturan ini, sebelum ditetapkannya Keputusan tugas belajar. b. Surat Pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural dan/atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan format sesuai Lampiran huruf C Peraturan ini. (2) Bagi Pegawai yang memperoleh beasiswa yang bukan dari Pemerintah Negara Republik INDONESIA wajib: a. menyerahkan Surat Keterangan dari pemberi beasiswa, yang menerangkan jumlah dan jangka waktu pemberian beasiswa; b. menandatangani Surat Pernyataan bahwa semua biaya dan tunjangan yang diterima dianggap sebagai biaya dan tunjangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik INDONESIA, dengan format sesuai Lampiran huruf D Peraturan ini; dan c. menandatangani Surat Pernyataan tidak menuntut biaya apapun dari Pemerintah Negara Republik INDONESIA, dengan format sesuai Lampiran huruf E Peraturan ini.

Pemberian, perpanjangan, dan pemberhentian Pegawai Tugas Belajar ditetapkan dengan: a. Keputusan Kepala BATAN untuk program pendidikan; b. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) untuk program pelatihan.

(1) Pegawai Tugas Belajar berhak memperoleh beasiswa sesuai dengan ketentuan dari pemberi beasiswa dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pegawai Tugas Belajar tetap memperoleh hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jangka waktu tugas belajar adalah sebagai berikut: a. 3 (tiga) tahun untuk jenjang Diploma III dari SLTA; b. 4 (empat) tahun untuk jenjang Diploma IV dari SLTA; c. 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan untuk jenjang Sarjana dari SLTA; d. 2 (dua) tahun untuk jenjang Diploma IV atau Sarjana dari Diploma III atau yang sederajat; e. 2 (dua) tahun untuk jenjang Magister dan profesi; f. 3 (tiga) tahun untuk jenjang spesialis I dan spesialis II; g. 4 (empat) tahun untuk jenjang Doktor. (2) Jangka waktu tugas belajar untuk jenjang post doctoral dan program pelatihan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pemberi beasiswa.

(1) Atas permohonan Pegawai Tugas Belajar, jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang 1 (satu) kali atau lebih. (2) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Pusdiklat dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu tugas belajar berakhir. (4) Biaya yang diperlukan selama perpanjangan waktu tugas belajar dapat ditanggung oleh pemberi beasiswa. (5) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, maka biaya tugas belajar selama perpanjangan ditanggung sendiri oleh Pegawai Tugas Belajar.

Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan: a. rekomendasi dari Dekan/Ketua Program Studi/Supervisor; dan b. persetujuan dari Kepala Unit Kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pegawai Tugas Belajar wajib melaksanakan tugas belajar pada bidang studi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan penetapan sebagai Pegawai Tugas Belajar. (2) Dalam hal terjadi perubahan bidang studi, Pegawai Tugas Belajar mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusdiklat dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja dan Kepala BSDM. (3) Permohonan perubahan bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan: a. rekomendasi dari Dekan/Ketua Program Studi/Supervisor; b. surat persetujuan dari Kepala Unit Kerja; dan c. rekomendasi dari Kepala BSDM. (4) Dalam hal terjadi perubahan bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu beasiswa tetap sesuai dengan Keputusan penetapan sebagai Pegawai Tugas Belajar. (5) Perubahan bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN

(1) Pegawai Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan tertulis tentang kemajuan belajar setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Pusdiklat dan Kepala Unit Kerja eselon II, sesuai format sebagaimana dalam Lampiran huruf F Peraturan ini. (2) Laporan kemajuan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan paling lambat pada: a. minggu pertama bulan Maret untuk periode semester ganjil; b. minggu pertama bulan September untuk periode semester genap. (3) Laporan kemajuan belajar dapat dikirimkan melalui pos atau dalam bentuk surat elektronik dengan menggunakan alamat email Pegawai Tugas Belajar yang terdaftar/sah.

Kepala Pusdiklat memberi sanksi kepada Pegawai Tugas Belajar yang tidak menyampaikan laporan kemajuan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) berupa: a. peringatan tertulis I, satu bulan setelah periode laporan semester berakhir; b. peringatan tertulis II, satu bulan kemudian jika tidak mengindahkan peringatan I; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. peringatan tertulis III, satu bulan setelah peringatan II tidak diindahkan; d. diberhentikan dari tugas belajar satu bulan setelah peringatan III tidak diindahkan.

(1) Pegawai Tugas Belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tugas belajar wajib: a. menandatangani Surat Pernyataan Selesai Melaksanakan Tugas Belajar dengan format sesuai Lampiran huruf G Peraturan ini; dan b. menandatangani Surat Pernyataan Wajib Kerja dengan format sesuai Lampiran huruf H Peraturan ini. (2) Pegawai Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Kepala Pusdiklat paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tugas belajar dengan format sesuai Lampiran huruf I Peraturan ini. (3) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan skripsi/thesis/disertasi, foto kopi ijazah, dan transkrip akademik bagi yang berhasil dalam tugas belajar.

(1) Kepala Pusdiklat mengembalikan Pegawai Tugas Belajar kepada Unit Kerja untuk dapat diaktifkan kembali dengan pemberitahuan tertulis yang ditembuskan kepada Kepala BSDM dan Inspektur paling lambat 2 (dua) minggu sejak Pegawai Tugas Belajar menandatangani Surat Pernyataan selesai Melaksanakan Tugas Belajar. (2) Kepala Unit Kerja menerbitkan Surat Keputusan pengaktifan kembali Pegawai Tugas Belajar di unit kerjanya paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat pemberitahuan aktif bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pegawai Tugas Belajar wajib menjalani wajib kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tugas belajar. (2) Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal aktif bekerja. (3) Jangka waktu wajib kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut: a. 1 (satu) kali masa tugas belajar yang telah dijalani bagi Pegawai Tugas Belajar dalam negeri; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. 2 (dua) kali masa tugas belajar yang telah dijalani bagi Pegawai Tugas Belajar luar negeri ditambah 1 (satu) tahun. (4) Dalam hal Pegawai Tugas Belajar tidak menjalani wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai yang belum melaksanakan atau menyelesaikan wajib kerja dapat mengikuti tugas belajar lainnya, sepanjang menurut perhitungan sisa masa kerja sebagai PNS masih mencukupi untuk menyelesaikan masa wajib kerja keseluruhan. (2) Masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa wajib kerja untuk tugas belajar sebelumnya. (3) Masa wajib kerja yang belum dilaksanakan atau yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan atau diselesaikan pada waktu berikutnya ditambah dengan masa wajib kerja berikutnya.

(1) Tugas belajar berakhir karena: a. telah lulus sebelum jangka waktu tugas belajar berakhir; atau b. diberhentikan dari program tugas belajar. (2) Pegawai Tugas Belajar diberhentikan dari program tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena: a. atas permintaan sendiri; b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan hukuman kurungan/penjara paling rendah 6 (enam) bulan; c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat selama mengikuti program tugas belajar; d. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan dan tidak mengindahkan peringatan terakhir; e. diberhentikan oleh perguruan tinggi akibat dari kelalaian/ketidakseriusan Pegawai Tugas Belajar; f. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; g. tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti berdasarkan laporan kemajuan yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Universitas tempat pegawai melaksanakan tugas www.djpp.kemenkumham.go.id

belajar atau oleh pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan dan evaluasi; h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya/force majure; atau i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter yang berwenang yang mengakibatkan pegawai pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan.

(1) Pegawai yang diberhentikan dari tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e wajib membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan sebesar 2 (dua) kali beasiswa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN. (2) Pegawai Tugas Belajar yang tidak menjalani wajib kerja atau tidak menyelesaikan masa wajib kerja karena diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pensiun dipercepat, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, wajib membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebesar 2 (dua) kali beasiswa, dengan memperhitungkan masa wajib kerja yang telah dijalani, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN.

Ketentuan wajib kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku bagi Pegawai Tugas Belajar yang berhasil maupun yang tidak berhasil dalam menyelesaikan studi, kecuali yang dikenakan sanksi membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

(1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disetorkan ke Kas Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Keputusan penetapan besarnya ganti rugi (2) Dalam hal Pegawai tidak membayar ganti rugi sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Umum melakukan penagihan sebanyak 2 (dua) kali. (3) Dalam hal Pegawai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Biro Umum melimpahkan hak tagih kepada Kementerian Keuangan.

Pada saat Peraturan Kepala BATAN ini mulai berlaku, maka: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Pegawai Tugas Belajar yang belum menyelesaikan tugas belajar wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini. b. Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan tugas belajar tetapi belum menyelesaikan wajib kerja, wajib melaksanakan wajib kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

Pada saat Peraturan Kepala BATAN ini mulai berlaku, Peraturan Kepala BATAN Nomor 137/KA/VIII/2008 tentang Tugas Belajar di Lingkungan BATAN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BATAN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2013 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id