Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional atas prestasi kerja.
2. Pegawai di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada unit kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepada pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di Badan Tenaga Nuklir Nasional; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); c. Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri); d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar Badan Tenaga Nuklir Nasional; e. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau sedang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan: a. nama, kelas, dan nilai jabatan; b. kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional serta cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai; dan c. penilaian prestasi kerja.

(1) Nama, kelas, dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 004/KA/I/2012 tentang Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di BATAN. (2) Dalam hal terjadi perubahan nama, kelas, dan nilai jabatan, tunjangan kinerja diberikan sejak pegawai yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas dalam jabatan baru yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Jabatan.

Kehadiran menurut hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai BATAN. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sesuai dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

(1) Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya setelah dikurangi pajak penghasilan. (2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

(1) Pegawai yang terlambat datang, dapat diberikan kelonggaran waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jam masuk kerja, dan dicatat sebagai kekurangan waktu. (2) Kekurangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti dan dipenuhi pada saat setelah jam kepulangan pada hari yang sama sesuai dengan lamanya pegawai tersebut kekurangan waktu. (3) Apabila pemenuhan kekurangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka dianggap sebagai kekurangan jam kerja. (4) Pegawai yang terlambat datang melebihi batas waktu kelonggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan waktu dihitung mulai menit pertama dari ketentuan masuk menurut jam kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional. (5) Pemenuhan kekurangan jam kerja tidak meniadakan ketentuan penjatuhan hukuman disiplin. (6) Kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pegawai yang jam kerjanya diatur tersendiri oleh Kepala Unit Kerja atau pejabat lain yang diberi kewenangan.

Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja dari jabatan yang akan didudukinya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan kurang dari 3 (tiga) bulan, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar 100%. (2) Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan kedinasan selama 3 (tiga) bulan atau lebih dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya dari jumlah tunjangan kinerja dalam jabatannya.

Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang kekurangan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan setelah dilakukan pengurangan sebagai berikut: a. Pegawai yang tidak masuk kerja kecuali untuk kepentingan dinas dan cuti, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, dengan akumulasi paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan; b. Pegawai yang kekurangan jam kerja untuk setiap kali terlambat datang, meninggalkan kantor sementara, dan pulang sebelum waktunya, dikenakan pengurangan pemberian tunjangan kinerja sebesar 0,012% (nol koma nol dua belas perseratus) untuk setiap kekurangan 1 (satu) menit dalam jam kerja; c. Pengurangan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diakumulasikan paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari kekurangan jam kerja, paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus) dalam tiap 1 (satu) bulan;

Tunjangan Kinerja pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit, dibayarkan dengan besaran sebagai berikut: a. Pegawai yang menjalani cuti tahunan, tunjangan kinerja diberikan sebesar 100% (seratus per seratus); b. Pegawai yang menjalani cuti besar, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya; c. Pegawai yang menjalani cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan anak kedua selama menjadi PNS, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya; d. Pegawai yang menjalani cuti bersalin untuk persalinan anak ketiga selama menjadi PNS, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Pegawai yang menjalani cuti alasan penting, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; f. Pegawai yang menjalani cuti sakit, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya, dan 1% (satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) harinya bila dirawat inap.

(1) Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera pada hari besar nasional, kecuali sedang melaksanakan dinas atau cuti, dikenakan pengurangan pemberian tunjangan kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari. (2) Dalam hal Pegawai tidak mengikuti upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kekurangan jam kerja karena terlambat datang, maka pengurangan pemberian tunjangan kinerja yang dikenakan adalah yang tertinggi.

(1) Pencatatan kehadiran pegawai dilakukan dengan menggunakan alat presensi elektronik. (2) Apabila alat presensi elektronik tidak berfungsi, pencatatan kedatangan dan kepulangan kerja pegawai dilakukan dengan menggunakan formulir kehadiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. (3) Atasan langsung bertanggung jawab atas kehadiran pegawai terkait dengan tidak berfungsinya alat presensi. (4) Formulir kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab menangani administrasi kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan.

(1) Pejabat atau Pegawai yang bertanggung jawab menangani administrasi kepegawaian pada unit kerja membuat dan menyampaikan rekapitulasi kehadiran pegawai dan daftar potongan tunjangan kinerja kepada Petugas Pengelola Adminstrasi Belanja Pegawai (PPABP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. (2) PPABP membuat daftar Rincian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai dan daftar potongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemberian Tunjangan Kinerja dilaksanakan setiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya oleh unit kerja/bagian yang bertugas menangani pembayaran tunjangan kinerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional, kecuali untuk bulan Desember pembayaran dilaksanakan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Inspektorat dan dapat dibantu oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN.

Penghitungan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan mulai 1 Januari 2015.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 216/KA/XI/2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2014 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id