Peraturan Badan Nomor 20-10-pbi-2018 Tahun 2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.
2. Transaksi Forward adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
3. Mekanisme Fixing adalah mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara

menghitung selisih antara kurs Transaksi Forward dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (fixing date). 4. Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah adalah transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah, yang terdiri atas transaksi spot dan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah. 5. Transaksi Spot adalah transaksi spot sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. 6. Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah adalah transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. 7. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum INDONESIA yang beroperasi di luar negeri. 8. Nasabah adalah nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. 9. Pihak Asing adalah pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. 10. Underlying Transaksi adalah kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah.

11. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank ataupun nasabah Bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antarrekening pada Bank yang sama atau Bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana.

(1) Bank dapat melakukan Transaksi DNDF untuk: a. kepentingan sendiri; dan/atau b. kepentingan Nasabah dan/atau kepentingan Pihak Asing. (2) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar suatu kontrak. (3) Transaksi DNDF untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi transaksi antara: a. Bank dengan Nasabah; b. Bank dengan Pihak Asing; dan c. Bank dengan Bank. (4) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan untuk lindung nilai atas risiko nilai tukar rupiah. (5) Dalam melakukan Transaksi DNDF, Bank: a. wajib memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing; b. wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank;

c. wajib memberikan edukasi kepada Nasabah dan Pihak Asing tentang pelaksanaan kegiatan Transaksi DNDF; d. wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang; e. memerhatikan ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan f. memerhatikan ketentuan otoritas negara lain yang mengatur mengenai kebijakan internasionalisasi mata uang negara tersebut.

(1) Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib memiliki Underlying Transaksi. (2) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan: a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; b. investasi berupa direct investment, portfolio investment, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri; dan/atau c. pemberian kredit atau pembiayaan Bank dalam valuta asing untuk kegiatan perdagangan dan investasi, khusus untuk transaksi antara Bank dengan Nasabah. (3) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk: a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; b. penempatan dana; c. fasilitas pemberian kredit atau pembiayaan Bank yang belum ditarik; d. dokumen penjualan valuta asing terhadap rupiah;

e. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana; f. kredit antarnasabah (intercompany loan); dan g. kegiatan usaha perdagangan valuta asing.

Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan berdasarkan Underlying Transaksi untuk Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); b. nominal Transaksi DNDF tidak melebihi nominal Underlying Transaksi; dan c. jangka waktu Transaksi DNDF tidak melebihi jangka waktu Underlying Transaksi.

Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau dalam rupiah kepada Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk kepentingan Transaksi DNDF.

(1) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dengan Mekanisme Fixing. (2) Mekanisme Fixing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kurs acuan berupa kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) untuk mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal tertentu yang ditetapkan dalam kontrak (fixing date). (3) Dalam hal Transaksi DNDF menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah maka kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kurs tengah transaksi Bank INDONESIA. (4) Penyelesaian Transaksi DNDF dilakukan dalam mata uang rupiah.

(5) Transaksi DNDF tidak dapat dilakukan perpanjangan transaksi (roll over) dan percepatan penyelesaian transaksi (early termination).

(1) Bank dapat melakukan Transaksi DNDF dengan bank di luar negeri untuk cover hedging Bank. (2) Cover hedging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan Underlying Transaksi berupa Transaksi DNDF antara Bank dengan Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk tujuan lindung nilai.

(1) Bank dilarang melakukan transaksi non-deliverable forward valuta asing terhadap rupiah di luar negeri. (2) Bank dilarang melakukan Transaksi DNDF menggunakan mata uang negara tertentu yang memiliki kerja sama antarbank sentral dengan Bank INDONESIA terkait penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal.

(1) Bank dilarang melakukan Transfer Rupiah ke luar negeri, termasuk dana rupiah yang berasal dari penyelesaian Transaksi DNDF. (2) Dana rupiah yang berasal dari penyelesaian Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer ke luar negeri dalam bentuk valuta asing dengan terlebih dahulu melakukan Transaksi Spot atau Transaksi Forward. (3) Transaksi Spot atau Transaksi Forward sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan dokumen Underlying Transaksi berupa

kontrak Transaksi DNDF dan bukti transfer hasil penyelesaian Transaksi DNDF.

Bank dapat melakukan Transfer Rupiah untuk penyelesaian Transaksi DNDF ke rekening Bank yang dimiliki Pihak Asing.

(1) Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibuktikan dengan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung. (2) Jenis dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. (3) Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA tidak dapat menjadi dokumen Underlying Transaksi untuk Transaksi DNDF. (4) Dokumen Underlying Transaksi DNDF yang sama tidak boleh digunakan pada lebih dari 1 (satu) Bank dalam seluruh sistem perbankan INDONESIA pada waktu yang bersamaan. (5) Dokumen Underlying Transaksi yang sama dapat digunakan beberapa kali untuk Transaksi DNDF dan/atau Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah lainnya sepanjang dokumen Underlying Transaksi

belum jatuh tempo dan tidak melebihi nominal Underlying Transaksi.

(1) Dalam melakukan Transaksi DNDF, Bank wajib memastikan Nasabah dan/atau Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung. (2) Bank wajib memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen Underlying Transaksi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau Pihak Asing. (3) Dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Transaksi DNDF. (4) Dalam hal Transaksi DNDF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jatuh tempo kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi maka dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh tempo. (5) Tata cara penyampaian dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final dan dokumen pendukung mengacu pada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

(1) Bank wajib menatausahakan dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau Pihak Asing. (2) Jangka waktu untuk penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi DNDF melalui sistem pelaporan Bank INDONESIA yaitu laporan harian bank umum (LHBU). (2) Mekanisme pelaporan Transaksi DNDF mengacu kepada ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai LHBU.

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan terhadap Transaksi DNDF yang dilakukan oleh Bank. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan tidak langsung; dan/atau b. pemeriksaan. (4) Bank INDONESIA dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank INDONESIA melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank INDONESIA. (2) Bank wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank INDONESIA.

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing. (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank. (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas yang berwenang yang mengatur mengenai prinsip perlindungan konsumen. (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai LHBU.

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c, Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan/atau Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan/atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1%

(satu persen) dari total nominal Transaksi DNDF untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kurs JISDOR pada tanggal terjadinya pelanggaran.

(1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh Bank INDONESIA dengan cara mendebit rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank INDONESIA. (2) Bank INDONESIA dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis dan/atau sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) kepada otoritas perbankan.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2018

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY