Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

BAB 1 — KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional adalah badan non-struktural yang dipimpin oleh Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 2

PRESIDEN

Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan, mempunyai tugas pokok:

  • menyiapkan rumusan kebijakan nasional dan strategis di bidang pembangunan perumahan dan permukiman;
  • memberikan penyelesaian atas berbagai permasalahan di bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang belum dapat diselesaikan antar dan atau oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
  • melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerapan kebijakan nasional terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi :

  • koordinasi berbagai kebijakan sektoral dalam rangka perumusan kebijakan nasional dan strategis pengembangan perumahan dan permukiman;
  • penelitian dan penyelenggaraan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan, pembangunan, dan pembinaan perumahan dan permukiman yang menyangkut kepentingan nasional dan strategis;
  • koordinasi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri;
  • koordinasi pengawasan dan pengendalian kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi dan masyarakat;
  • fasilitasi, pengawasan dan pengendalian peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman;
  • fasilitasi, pengawasan dan pengendalian mobilisasi dan pemanfaatan pembiayaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
BAB 2 — ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

(1) Keanggotaan Badan terdiri atas:

  • Ketua : Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
  • Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
  1. Menteri Keuangan;
  2. Menteri Negara Pekerjaan Umum;
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  5. Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.

(2) Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya, Badan dibantu oleh Pelaksana

Harian.

PRESIDEN

(3) Keanggotaan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri

atas :

  • Ketua: Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
  • Anggota: Pejabat eselon I dari instansi anggota Badan dan dari instansi terkait yang ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan.

(4) Sekretaris Badan merangkap Sekretaris Pelaksana Harian adalah Direktur

Jenderal Pengembangan Permukiman, Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 5

(1) Badan bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan,

atau sewaktu-waktu diperlukan.

(2) Ketua Badan dapat mengundang Menteri/Pejabat lain yang terkait untuk

hadir dalam sidang Badan.

(3) Masing-masing anggota Badan dapat mengikutsertakan pejabat ahli untuk

mengikuti sidang apabila diperlukan.

(4) Semua putusan Badan diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

(5) Ketua Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala

kepada Presiden.

(6) Tata cara pelaksanaan tugas Badan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan.

Pasal 6

(1) Pelaksana Harian bersidang sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setiap tahun,

atau sewaktu-waktu diperlukan.

(2) Tata kerja Pelaksana Harian ditetapkan oleh Ketua Badan.

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu, Ketua Pelaksana Harian dapat membentuk Tim Teknis yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari instansi Pemerintah terkait.

Pasal 8

Sekretaris menggunakan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman, Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah untuk secara fungsional membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan.

Pasal 9

PRESIDEN

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian, Badan

dibantu oleh Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pengembangan

perumahan dan permukiman antar Kabupaten dan Kota, dalam rangka mendukung kegiatan pada Daerah Kabupaten/Kota, Badan dibantu oleh Badan Pembinaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Propinsi.

(3) Tugas, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Pembangunan

Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan selaku Ketua, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Badan.

(4) Tugas, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Pembangunan

Perumahan dan Permukiman Daerah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur Propinsi yang bersangkutan selaku Ketua, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Badan.

(5) Gubernur Propinsi memberikan pengarahan dan petunjuk terhadap

pelaksanaan tugas Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan selalu memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan.

PEMBIAYAAN

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan dibebankan

kepada anggaran Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

(2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pengendalian

Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB 4 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

PRESIDEN

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2000

INDONESIA,

ttd

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yang pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek-aspek prasarana dan sarana lingkungan, rencana tata ruang, pertanahan, industri bahan, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, sumber daya manusia, kemitraan antarpelaku, peraturan perundang-undangan, dan aspek penunjang lainnya;

  • bahwa
MENGINGAT

luasnya lingkup permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman tersebut dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan dan fasilitas pembangunan perumahan dan permukiman secara berkelanjutan, terpadu, terarah dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan daerah otonom, serta dengan terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional, dipandang perlu menyempurnakan tugas dan fungsi Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Referensi Silang (3)
UU 4/1992 — PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH
KEPPRES 136/1999 — Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999...