PEMBUBARAN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

PRESIDEN

REPUB~IK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 176 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBUBARAN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANJ?ANG CACAT, DEWAN

BUKU NASIONAL, KOMISI HUKUM NASIONAL, BADAN KEBIJAKSANAAN DAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NASIONAL, KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN, BADAN

PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU, KOMITE

AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK

UNTUK ANAK, DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, DAN

DEWAN GULA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan urusan pemerintahan, dipandang perlu

membubarkan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional

Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan

Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan

Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan

dan Permukiman Nasional, KomiteAntar Departemen Bidang

Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan j Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula

Indonesia:

• bahwa ... L-

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang

Pembubat an Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi, dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan

Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan

Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan

dan Permukiman Nasional, KomiteAntar Departemen Bidang

Kehutanan , Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan

Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula

Indonesia;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4916);

1. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapk.an: PERATURAN· PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN DEWAN

PENERBANGAN DAN ANTARlKSA NASIONAL REPUBLIK

INDON::SIA, LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG

CACAT, DEWAN BUKU NAS10NAL, KOMISI HUKUM·NASIONAL,

BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL,

KOMlTE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN, BADAN

PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI

TERPADU, KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSANBENTUK-

BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK, DEWAN

PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, DAN DEWAN

I

GULA INDONESIA.

Pasall

Dengan Peraturan Presiden ini, membubarkan sebagai berikut:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik

Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan

Antariksa NasionaJ Republik Indonesia sebagaimana telab

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1998;

1. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan

Kesejahteraan SosiaJ Penyandang Cacat yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999

tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;

1. Dewan ... [

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Dewan Buku Nasional yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 110 Tabun 1999 tentang Dewan

Buku Nasional;

1. Komisi Hukum Nasional yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 15 Tabun 2000 tentang Komisi

Hukum Nasional;

1. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan

Perumahan dan Permukiman Nasional yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000

tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian

Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;

1. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan yang dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000

tentang KomiteAntar Departemen Bidang Kehutanan;

1. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi

Terpadu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan

Ekonomi Terpadu;

1. Komite Aksi .Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk

Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite

Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan

Terburuk Untuk Anak;

1. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia yang

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun

2002 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur

Indonesia; dan

10.Dewan Gula Indonesia yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 63 TahUD2003 tentang Dewan

Gula Indonesia.

Pasal 2 ... 1-

PRESIDEN

REPU8~IK INDONESIA

Pasal2

(1) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal L,

maka untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari:

• Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dilaksanakan

oleh kementerian yang mempurryai tugas

menyelenggarakan urusan di bidang sosial;

• Dewan Buku Nasional dilaksanakan oleh kementerian

yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di

bidang pendidikan dan kebudayaan;

• Komisi Hukum Nasional dilaksanakan, oleh kementerian

yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di

bidang hukum dan hak asasi manusia;

• Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan

Perumahan dan Permukiman Nasional dilaksanakan oleh

kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat;

• Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi

Terpadu dilaksanakan oleh kementerian yang

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

• Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk

P.ekerjaan Terburuk Untuk Anak dilaksanakan oleh

kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan di bidang ketenagakerjaan;

• Dewan ...

PRE SID EN

REPUBLIK INDONESIA

• Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan di bidang desa, pembangunan

daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan

h.\ Dewan Gula Indonesia dilaksanakan oleh kementerian

j yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di

bidang pertanian.

(2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

maka untuk selanjutnya pelaksanaan:

• Tugas dan fungsi perumusan kebijakan Dewan

Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik- Indonesia

dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi dan

pendidikan tinggi, sedangkan tugas dan fungsi yang

menyangkut dukungan pelaksanaan di bidang

penerbangan dan antariksa dilaksanakan oleh Lembaga

Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas

melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan

memberikan saran tentang kebijaksanaan nasional di

bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya;

• Tugas dan fungsi koordinasi Komite Antar Departemen

Bidang Kehutanan dilaksanakan oleh kementerian yang

mempunyai tugas menyinkronkandan mengkoordinasikan

perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di

bidang perekonomian, sedangkan tugas dan fungsi

perumusan kebijakandilaksanakan oleh kementerianyang

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang

lingkungan hidup dan kehutanan.

PasaJ:3 ... i

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasa!3

(1) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

maka untuk selanjutnya pembiayaan, pegawai,

perlengkapan, dan dokumen yang dikelola oleh: . ,

• Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik

Indonesia dialihkan ke Lembaga Penerbangan dan

Antariksa Nasional;

• Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan

Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dialihkan ke

Kementerian Sosial;

• Dewan Buku Nasional dialihkan ke Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

• Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan

Perumahan dan Permukiman Nasional dialihkan ke

Kementerian Peke.rjaanUmum dan Perumahan Rakyat;

• Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan dialihkan

ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

• Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi

Terpadu dialibkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat;

• Komite Aksi Nasional Pengbapusan Bentuk-Bentuk

Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dialihkan ke

Kementerian Tenaga Kerja;

• Dewan Gula Indonesia dialihkan ke Kementerian

Pertanian.

(2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

maka untuk selaniutnyaL

• Pernbiayaan ...

PRESIDEN

REPU8LJK INDONESIA

• Pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola

oleh Komisi Hukum Nasional .dialihkan ke Kementerian

Hukum dan Hak AsasiManusia;

• Pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola

oleh D~wan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

dialihkan ke KementerianDesa, Pembangunan Daerah

Tertinggaldan Transmigrasi;

• Pegawai pada Komisi Hukum Nasional dan Dewan

Pengembangan Kawasan Timur Indonesia akan diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal4

(1) Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reforma~iBirokrasi dengan melibatkan unsur

Badan Kepegawaian 'Negara, Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan

Kementerian Keuangan.

(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggaJ

ditetapkannya Peraturan Presiden ini.

Pasa15

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan proses pengalihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada

AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.

PasaJ6

__ Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

1.Keputusan L

PRESIDEN

_REP'JB!-IK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan

Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden

Nomor 132 Tahun 1998;

1. Keputusan Presiden Nomor83 Tahun 1999 tentang Lembaga

Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan

Sosial Penyandang Cacat;

1. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1999 tentang Dewan

Buku Nasional;

1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi

Hukum Nasional;

1. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang Badan

Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan

dan Permukiman Nasional;

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite

Antar Departemen Bidang Kehutanan;

1. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Badan

Pengembangan Kawasan Pengembangan EkonomiTerpadu;

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite

Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan

Terburuk Untuk Anak;

1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan

Pengembangan KawasanTimur Indonesia; dan

10.Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan

Gula Indonesia;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ... f

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di~akarta

pada tanggal 4 Desember 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggaJ 5 Desember 2014

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 373

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARJAT KABINET R!