PEMBENTUKAN TIM NASIONAL
Pasal 1
Membentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Timnas HKI, untuk mengkoordinasikan penanggulangan pelanggaran HKI di Indonesia, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya.
Pasal 2
Timnas HKI bertugas:
- merumuskan kebijakan nasional penanggulangan pelanggaran HKI;
- menetapkan langkah-langkah nasional yang diperlukan dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI;
- mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis mengenai penanggulangan pelanggaran HKI, termasuk pencegahan dan penegakan hukum sesuai tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing anggota;
- melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pendidikan di bidang HKI guna penanggulangan pelanggaran HKI kepada instansi, lembaga terkait dan masyarakat melalui berbagai kegiatan;
- mengadakan dan meningkatkan kerjasama secara bilateral, regional maupun multilateral dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI.
Pasal 3
Susunan keanggotaan Timnas HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :
Ketua :Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Wakil Ketua :Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Ketua Harian :Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; merangkap anggota Wakil Ketua :Menteri Perdagangan; Harian merangkap anggota
Anggota : 1.Menteri Perindustrian; 2.Menteri Keuangan;
3.Menteri Luar Negeri; 4.Menteri Pertanian; 5.Menteri Kesehatan; 6.Menteri Pendidikan Nasional; 7.Menteri Komunikasi dan Informatika; 8.Menteri Dalam Negeri; 9.Menteri Negara Riset dan Teknologi; 10.Sekretaris Kabinet; 11.Jaksa Agung Republik Indonesia; 12.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 13.Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
d.Tim Pelaksana: 1.Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bidang Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia 2.Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Kerjasama Internasional; 3.Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian: 4.Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; 5.Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri; 6.Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan; 7.Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian; 8.Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; 9.Kepala Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika; 10.Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri; 11.Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi; 12.Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum; 13.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia; 14.Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; 15.Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Sekretaris:Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 4
(1) Timnas HKI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.
(2) Timnas HKI melalui Ketua wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 5
(1) Apabila dipandang perlu, untuk melaksanakan tugasnya Timnas
HKI dapat dibantu oleh Kelompok Kerja, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Pokja, yang pembentukannya dilakukan oleh Ketua.
(2) Susunan keanggotaan, tugas, mekanisme kerja dan pelaporan
pelaksanaan tugas Pokja serta kesekretariatan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua.
Pasal 6
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas HKI dibantu oleh
Penasehat yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua sesuai dengan kebutuhan.
(2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
memberikan saran, nasehat dan pendapat kepada Timnas HKI baik diminta ataupun tidak.
Pasal 7
(1) Timnas HKI menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 3 (tiga) bulan yang dipimpin oleh Ketua.
(2) Tim Pelaksana menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan dipimpin oleh Ketua Harian.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dan Ketua Harian dapat melibatkan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepala Daerah serta Pimpinan Lembaga lain yang terkait serta pihak-pihak lain yang terdiri dari para pakar, akademisi, praktisi, asosiasi/organisasi profesi, asosiasi pengusaha/ perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat terkait, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dipandang perlu.
Pasal 9
(1) Mekanisme dan tata kerja Timnas HKI ditetapkan oleh Ketua.
(2) Mekanisme dan tata kerja Tim Pelaksana ditetapkan oleh Ketua
Harian.
Pasal 10
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh Sekretariat
yang dipimpin oleh Sekretaris.
(2) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Sekretariat
Timnas HKI ditetapkan oleh Ketua Harian.
Pasal 11
Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Timnas HKI dibebankan pada anggaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 12
(1) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka peraturan
perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hasil pekerjaan Tim Koordinasi Penanggulangan Hak Kekayaan
Intelektual yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dan dilanjutkan oleh Timnas HKI sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden ini.
Pasal 13
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2006
INDONESIA,
ttd.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
- bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan yang
besar dan fungsi yang penting dalam pembangunan nasional di
berbagai aspek;
- bahwa HKI memiliki nilai ekonomi, sehingga pelanggaran terhadap hak tersebut, selain merugikan Pemilik atau Pemegang Hak juga merugikan kepentingan negara, serta dapat mengganggu hubungan perdagangan internasional;
- bahwa dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan perlindungan HKI agar lebih mendorong kreatifitas, inovasi, kegiatan usaha dan industri, diperlukan langkah-langkah yang lebih terkoordinasi dalam menanggulangi pelanggaran HKI;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dibentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI dengan Keputusan Presiden;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);