Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang DANA REBOISASI

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu melalui Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu dalam rangka reboisasi, pembangunan Hutan Tanaman Industri, dan rehabilitasi lahan hutan;
2. Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan;
3. Kawasan atau areal hutan yang tidak produktif adalah kawasan atau areal hutan yang secara ekonomis tidak produktif antara lain hutan rawang, semak belukar, tanah kosong, dan padang alang-alang;
4. Industri Pengolahan Kayu Hulu adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan/atau bahan baku serpih;
5. Wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi adalah Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu.

(1) Dana Reboisasi merupakan iuran wajib yang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu atas kayu bulat dan/ atau bahan baku serpih yang diterimanya. (2) Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib menghitung dan menyetorkan sendiri Dana Reboisasi yang menjadi kewajibannya. (3) Dalam Hal Dana Reboisasi tidak dapat dipungut dan disetor melalui Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu, pengenaan dan pemungutannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pemungutan Dana Reboisasi sama sekali tidak meniadakan kewajiban pemegang Hak Pengusahaan Hutan dalam pemeliharaan dan permudaan hutan dalam kawasan atau areal Hak Pengusahaan Hutan yang diusahakannya sebagaimana ditentukan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan seluruh peraturan pelaksanaannya.

Dana Reboisasi digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi di luar kawasan atau areal Hak Pengusahaan Hutan, pembangunan Hutan Tanaman Industri dalam kawasan atau areal hutan yang tidak produktif, dan rehabilitasi lahan pada kawasan atau areal yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

(1) Setiap Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu sebagai wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi, wajib mendaftarkan perusahaannya kepada Departemen Kehutanan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Kehutanan (NPWS-HUT). (2) Pendaftaran untuk memperoleh NPWS-HUT dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan atau sejak usaha Industri Pengolahan Kayu Hulu mulai beroperasi. (3) Departemen Kehutanan Wajib mengeluarkan NPWS-HUT dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pendaftaran dari Wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi. (4) Wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi yang belum atau tidak mendaftarkan perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan Dana Reboisasi secara jabatan oleh Menteri Kehutanan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Reboisasi yang masih terhutang.

(1) Dana Reboisasi dikenakan dengan tarif sebagai berikut :

a. US $. 10 (sepuluh dolar) untuk setiap meter kubik kayu bulat semua jenis untuk pertukangan, untuk setiap ton kayu Cendana dan Ebony semua sortimen;

b. US $. 1.5 (satu setengah dolar Amerika) untuk setiap meteri kubik bahan baku serpih/partikel, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya. (2) Ketentuan mengenai Kayu bulat untuk pertukangan dan sortimen khusus lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

(1) Dana Reboisasi terhutang pada saat : a. Kayu bulat dan/atau bahan baku serpih diterima oleh Industri Pengolahan kayu Hulu di Tempat Penimbunan Kayunya.

b. Kayu bulat dan kayu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) akan diperdagangkan atau dipakai sendiri. (2) Dana Reboisasi yang terhutang dihitung berdasarkan :

a. Jumlah penerimaan kayu bulat dan/ atau bahan baku serpih yang diterima dalam satu bulan dikalikan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

b. Jumlah kayu yang akan diperdagangkan dan/atau dipakai sendiri dikaitkan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(1) Dana Reboisasi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dipungut dan disetor di tempat Industri Pengolahan Kayu Hulu terdaftar dan memperoleh NPWS-HUT. (2) Dana Reboisasi yang terhutang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dipungut dan disetor di lokasi kayu berada. (3) Penyetoran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk untung Rekening Menteri Kehutanan pada Bank Pemerintah/Bendaharawan yang ditunjuk Menteri Kehutanan.

(1) Dana Reboisasi yang terhutang :

a. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a wajib disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya;

b. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b wajib disetorkan dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. (2) Atas keterlambatan penyetoran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Dana Reboisasi yang terlambat disetor.

(1) Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib :

a. Melaporkan setiap penerimaan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih di Tempat Penimbunan Kayunya kepada Menteri Kehutanan;

b. Melakukan pencatatan dalam pembukuan secara teratur, lengkap dan benar atas perolehan, penggunaan dan persediaan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih serta produksi, penjualan dan pemakaian sendiri kayu olahan dengan menyebutkan asal, jumlah dan jenis kayu;

c. Menyampaikan laporan bulanan berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan selambatlambatnya pada akhir bulan berikutnya;

d. Menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Dana Reboisasi kepada

Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya. (2) Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan Dana Reboisasi secara jabatan oleh Menteri Kehutanan ditambah sanksi administratif berupa denda yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah memperhatikan pendapat Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan.

(1) Setiap kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang diangkut oleh Pengusaha Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan, Ijin Pemanfaatan Kayu dan Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Bulat dan/atau Bahan baku Serpih yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan. (2) Setiap kayu olahan yang diangkut dari Industri Pengolahan Kayu Hulu wajib dilengkapi dengan Surat Angkutan Kayu Olahan yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

(1) Menteri Kehutanan dapat melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaksanaan kewajiban Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12. (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kehutanan bekerjasama dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan.

(1) Penggunaan Dana Reboisasi dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang disusun oleh Menteri Kehutanan yang telah memperoleh persetujuan PRESIDEN, yang mekanismenya diatur bersama oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan. (2) Menteri Kehutanan melaporkan setiap triwulan kepada PRESIDEN mengenai posisi Dana Reboisasi dan penggunaannya.

Wajib Pungut dan Wajib Setor Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11 yang tidak melaksanakan pembayaran dan/atau penyetoran Dana Reboisasi sebagaimana mestinya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan baik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Dana Reboisasi untuk kurun waktu tanggal 1 Juli 1990 sampai dengan tanggal 30 Juni 1991 dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dana Reboisasi yang terhutang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran secara berkala berdasarkan laporan penerimaan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a. b. Dalam hal Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, atau laporan yang tidak benar atau dari hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Instansi Kehutanan terdapat kekurangan pembayaran Dana Reboisasi, Menteri Kehutanan dapat menerbitkan secara jabatan Surat Perintah Pembayaran atau Surat Perintah Pembayaran Tambahan Dana Reboisasi yang belum atau kurang disetor ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2).

(1) Pengusaha Industri Pengolahan Kayu Hulu tidak mempunyai Kewajiban untuk membayar Dana Reboisasi atas persediaan kayu bulat dan/atau, bahan baku serpih yang berada di lokasi industrinya per 30 Juni 1990. (2) Dana Reboisasi yang terhutang sebelum tanggal 1 Juli 1990 tetap harus dilunasi oleh Pengusaha Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu.

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur oleh Menteri Kehutanan.

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, maka Keputusan PRESIDEN Nomor 31 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1990.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 32