PEMBENTUKAN TIM PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEKAYAAN NEGARA
Pasal 1
Membentuk Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Penataan.
Pasal 2
Susunan keanggotaan Tim Penataan, terdiri dari:
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai Ketua;
- Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
- Menteri Negara Otonomi Daerah, sebagai Anggota;
- Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
- Sekretaris Negara, sebagai Anggota.
Pasal 3
Tim Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas menyelesaikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan penataan Pegawai Negeri Sipil, kekayaan Negara dan peralatan, keuangan, dokumen dan arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka penyelesaian dimaksud.
Pasal 4
(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penataan, Tim Penataan dibantu
oleh Sub Tim Penataan yang terdiri dari:
- Sub Tim I Bidang Kepegawaian;
- Sub Tim II Bidang Kekayaan Negara dan Peralatan;
- Sub Tim III Bidang Keuangan;
- Sub Tim IV Bidang Dokumen dan Arsip;
- Sub Tim V Bidang Kesiapan Daerah.
(2) Masing-masing Sub Tim Penataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diketuai oleh:
- Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai Ketua Sub Tim I Bidang
PRESIDEN
Kepegawaian;
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagai Ketua Sub Tim II Bidang Kekayaan Negara dan Peralatan;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, sebagai Ketua Sub Tim III Bidang Keuangan;
- Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagai Ketua Sub Tim IV Bidang Dokumen dan Arsip;
- Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, sebagai Ketua Sub Tim V Bidang Kesiapan Daerah.
Pasal 5
Tugas dan fungsi masing-masing Sub Tim Penataan, sebagai berikut:
- Sub Tim I Bidang Kepegawaian, bertugas menyelesaikan penataan di bidang kepegawaian pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/ digabung/diubah statusnya.
- Sub Tim II Bidang Kekayaan Negara dan Peralatan, bertugas menyelesaikan penataan di bidang kekayaan Negara dan peralatan pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya.
- Sub Tim III Bidang Keuangan, bertugas menyelesaikan penataan di bidang keuangan pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya.
- Sub Tim IV Bidang Dokumen dan Arsip, bertugas menyelesaikan penataan di bidang dokumen dan arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya.
- Sub Tim V Bidang Kesiapan Daerah, bertugas menyelesaikan penataan di bidang penataan Pegawai Negeri Sipil, kekayaan Negara dan peralatan, keuangan, dokumen dan arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya yang akan dialihkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Pasal 6
Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Penataan, Tim Penataan dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 7
Rincian tugas, fungsi, susunan keanggotaan dan tata kerja Sekretriat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penataan.
Pasal 8
Masing-masing Ketua Sub Tim Penataan dan Pimpinan Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penataan.
Pasal 9
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Tim Penataan dapat menunjuk pejabat pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya yang sebelum tanggal 26 Oktober 1999
PRESIDEN
secara fungsional bertugas atas pembinaan Pegawai Negeri Sipil, pengamanan dan pemeliharaan kekayaan Negara dan peralatan, keuangan, dokumen dan arsip di lingkungan masing-masing untuk membantu tugas Tim Penataan.
Pasal 10
Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Penataan dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 11
Tim Penataan ini menyelesaikan tugasnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
Pasal 12
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Pebruari 2000
ttd
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dengan dibentuknya Kabinet Persatuan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999, terdapat beberapa Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya;
- bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dan dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil, kekayaan Negara dan peralatan, keuangan, dokumen dan arsip, dipandang perlu membentuk Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara, Kantor Menteri Negara Koordinator yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya dengan Keputusan Presiden;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
- Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1999;
- Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;