TIM NASIONAL PERSIAPAN DAN PERCEPATAN KEANGGOTAAN INDONESIA

Membentuk Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Eanomic Co-operation and Deuelopmentl, yang selanjutnya disebut Tim Nasional OECD.

Pasa12...

SK No 177492A

PRESIDEN

Tim Nasional OECD mempunyai tugas:

• menyelenggarakan dan mengoordinasikan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD yang sejalan dengan kepentingan nasional dengan tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif; b mengoordinasikan, merundingkan, dan menggalang dukungan untuk persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia terhadap Konvensi OECD dan instrumen hukum internasional OECD terkait lainnya dalam rangka memenuhi syarat keanggotaan pada OECD; c mengidentifikasi, mengategorisasikan urutan prioritas, serta menyiapkan rekomendasi penyesuaian standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai bagian dari persiapan dan percepatan keanggotaan lndonesia dalam OECD; dan d merumuskan dan melaksanakan strategi pelaksanaan komunikasi publik dan diseminasi informasi terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Tim Nasional OECD terdiri atas:

• Pengarah;
• Pelaksana; dan
• Sekretariat.

(1) Susunan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a terdiri atas:

• Ketua Presiden Republik Indonesia

• Anggota. . .

SK No 177493 A

FRESIDEN

• Anggota 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

(2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

memberikan arahan kepada Pelaksana dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

(1) Susunan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b terdiri atas:

• Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
• Wakil Ketua 1. Menteri Keuangan; dan

1. Menteri Luar Negeri

• Penanggung Jawab Bidang. (21 Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

• mengoordinasikan langkah persiapan dan percepatan keanggotaan lndonesia dalam OECD;

• merumuskan langkah-langkah strategis untuk implementasi peta jalan aksesi (acession roadmapl yang ditetapkan oleh OECD dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD;

• menyampaikan . .

SK No 177494A

PRESIDEN

• menyampaikan laporan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD kepada Pengarah setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan;
• men5rusun dan menetapkan rencana kerja serta anggaran persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan
• menetapkan langkah strategis lain yang dianggap perlu untuk mendukung persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.

(1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf c diketuai oleh pimpinan

kementerian/lembaga.

(2) Struktur, keanggotaan, tugas, dan tata kerja Penanggung

Jawab Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional OECD

didukung oleh Sekretariat. (21 Susunan dan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Ketua Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
• Wakil Ketua 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2.Kepala...

SK No 177495 A

I:filrFffiEN

1. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; dan
2. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri.

(3) Sekretariat memiliki tugas:

• memberikan dukungan kesekretariatan bagi Tim Nasional OECD;
• menjadi penghubung (contact pointl terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD, baik di tingkat nasional maupun internasional;
• mengoordinasikan pertemuan sehubungan dengan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD;
• menJrusun rencana kerja dan anggaran Sekretariat percepatan dalam pelaksanaan persiapan dan keanggotaan Indonesia dalam OECD;
• mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan persiapan dan percepatan proses keanggotaan Indonesia dalam OECD; dan
• melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengarah, Ketua, dan Wakil Ketua Pelaksana dalam rangka persiapan dan percepatan proses keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Tim Nasional OECD dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, pemerintah asing, pakar, dan pihak lain yang diperlukan.

Pasal9...

SK No 177496A

PRESIDEN

(1) Penanggung Jawab Bidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, dapat membentuk tim kerja.

(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Nasional OECD.

Tim Nasional OECD melaksanakan tugas terhitung sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan diterimanya Indonesia secara resmi menjadi anggota OECD.

Pasal 1 1

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Nasional OECD bersumber dari:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian / lemb aga; dan I atau
• sumber pembiayaan lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Nasional OECD ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD.

Pasal 13. . .

SK No 177497 A

PRESIDEN

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April2024

INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA Perundang-undangan Hukum,

Djaman

SK No 177499 A