TIM KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA
Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah adalah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia yang tidak memiliki izin kerja dan/atau dokumen-dokumen yang sah untuk bekerja di Malaysia dan/atau yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja yang dimiliki.
Pasal 2
(1) Membentuk Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
Bermasalah dan Keluargnya dari Malaysia yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan TK-PTKIB, sebagai wadah koordinasi baik di tingkat Pusat, di Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia, maupun di tingkat Daerah.
(2) TK-PTKIB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.
Pasal 3
(1) TK-PTKIB mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan
kebijakan dan program pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia ke Indonesia.
(2) Pelaksanaan tugas TK-PTKIB sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hak asasi manusia.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas, TK-PTKIB mengambil langkah-lanngkah yang diperlukan untuk:
- melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Malaysia atas dasar prinsip tanggung jawab bersama;
- melaksanakan pendataan sebelum keberangkatan/pemulangan;
- melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan;
- melakukan pengecekan dan pengurusan hak-hak gaji/upah/penghasilan lain, harta benda, piutang serta hak-hak melekat lainnya;
PRESIDEN
- pemberian dokumen Perjalanan Laksana Paspor (SPLP);
- mengatur pengangkutan sesuai dengan jadwal dan lokasi tujuan pemulangan/daerah asal;
- melaksanakan pengawalan, penjagaan, pengamanan dan perlindungan selama perjalanan sampai ke tempat asal;
- pemberian pelayanan kebutuhan dasar sejak dari penampungan, selama perjalanan sampai ke tempat asal;
- mempersiapkan kembali menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang berkualitas dan memenuhi persyaratan.
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugasnya, TK-PTKIB bekerja sama dengan Gubernur dan Bupati/Walikota asal Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas, TK-PTKIB mendapat pengarahan dari Tim Pengarah yang terdiri dari :
- Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
- Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanaan.
ORGANISASI
Bagian Pertama Keanggotaan
Pasal 7
Susunan keanggotaan TK-PTKIB terdiri dari :
- Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Wakil Ketua I : Menteri Luar Negeri
- Wakil Ketua II : Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- Anggota :
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- Menteri Sosial
- Menteri Kesehatan
- Menteri Perhubungan
- Menteri Keuangan
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
- Panglima Tentara Nasional Indonesia
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
PRESIDEN
- Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
- Para Konsul Jenderal Republik Indonesia di Malaysia
- Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Wakil Sekretaris I : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Departemen Luar Negeri
- Wakil Sekretaris II : Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Bagian Kedua Kesekretariatan
Pasal 8
(1) Dalam Melaksanakan tugasnya, TK-PTKIB dibantu oleh
sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh
sekretaris TKPTKIB.
(3) Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diangkat oleh ketua TK-PTKIB.
Bagian Ketiga Satuan Tugas
Pasal 9
(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, TK-PTKIB
membentuk satuan tugas.
(2) Keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan Pejabat Instansi Pemerintah terkait.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata
kerja satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua TKPTKIB.
TATA KERJA
Pasal 10
Ketentuan mengenai tata kerja TK-PTKIB diatur lebih lanjut oleh Ketua TK-PTKIB.
Pasal 11
TK-PTKIB melaporkan hasil pelaksanaan tugas TK-PTKIB kepada Presiden.
PRESIDEN
PEMBIAYAAN
Pasal 12
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TK-PTKIB dan pelaksanaan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluargnya dari Malaysia ke Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 13
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Oktober 2004
INDONESIA,
ttd
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, salah satu tujuan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia;
bahwa perkembangan kebijakan Pemerintah Malaysia tentang pemulangan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dan keluarganya sangat berpengaruh terhadap keberadaan tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di Malaysia beserta keluargnya;
bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia saat ini dan ada waktu mendatang masih berada pada tingkat pertumbuhan angkatan kerja baru yang cukup tinggi dan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di dalam negeri;
bahwa proses pemulangan tenaga kerja Indonesia bermasalah dan keluargnya dari Malaysia perlu mendapat perhatian khusus, ditangani secara koordinatif dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia, hak-hak pekerja dan keluarganya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum internasional;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dan Keluargnya dari Malaysia dengan Keputusan Presiden;
- Pasal 4 ayat (1) Pasal 27 ayat (2) pasal 28 G ayat (1) Pasal 28 I ayat (4) Undang-undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);