Langsung ke konten

Semua Peraturan (45,692)

PP 13/1981 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN-KECAMATAN WIDASARI, BONGAS MASING-MMASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU DAN KECAMATAN-KECAMATAN NANGGUNG, BOJONGGEDE, CARINGIN MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA

INPRES 12/1981 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1981 tentang PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1980 MENGENAI PENETAPAN HARGA DASAR JAGUNG KUNING, KEDELE, KACANG TANAH, DAN KACANG HIJAU

KEPPRES 12/1981 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1981 tentang TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA ATOM NASIONAL

PP 12/1981 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

INPRES 11/1981 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1981 tentang PENGADAAN DAN PEMBINAAN SARANA LEPAS PANEN BAGI KOPERASI UNIT DESA (KUD)

KEPPRES 11/1981 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF JAPAN ON SCIENTIFIC AND TECNOLOGY CO-OPERATION" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DENGAN PEMERINTAH JEPANG YANG TELA

PP 11/1981 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1981 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN XVI DAN PENGGABUNGANNYA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XV

INPRES 10/1981 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1981 tentang USAHA PENINGKATAN PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM MASSAL

KEPPRES 10/1981 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1981 tentang PENGESAHAN "AGREEMENT ESTABILISHING THE ASEAN PROMOTION CENTRE ON TRADE, INVESTMENT AND TOURISM" YANG DITANDATANGANI DI TOKYO PADA TANGGAL 22 DESEMBER 1980, SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH JEPANG DAN DELEGASI PEMERINTAH NEGARA-NEGARA

PP 10/1981 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1981 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PRODUKSI GULA

INPRES 1/1981 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1981 tentang DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI TINGKAT TINGGI KETIGA PULUH ORGANISASI KONPERENSI ISLAM DI TAIF ARAB SAUDI TANGGAL 17-28 JANUARI 1981

KEPPRES 1/1981 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1981 tentang PENAMBAHAN KEANGGOATAAN TEAM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH

PP 1/1981 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI KERETA API

UU 1/1981 Berlaku

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1981/1982

INPRES 9/1980 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1980 tentang BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1980/1981

KEPPRES 9/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1980 tentang PENATARAN CALON PENATARA BP-7

PP 9/1980 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang HAK KEUANGAN/ADMINISTRASI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA

UU 9/1980 Berlaku

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PELEMBANG

INPRES 8/1980 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI

KEPPRES 8/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang TATA NIAGA CENGKEH HASIL PRODUKSI DALAM NEGERI

PP 8/1980 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980 tentang PENSIUN BAGI BEKAS KETUA DAN BEKAS WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA SERTA JANDANYA

UU 8/1980 Berlaku

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA DAN PERUBAHAN

KEPPRES 75/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1980 tentang PENAMBAHAN KENGGOTAAN BADAN KOORDINASI ENERGI NASIONAL DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1980

KEPPRES 74/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1980 tentang TATA CARA PENELITIAN DAN PENILAIAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERLIBAT GERAKAN 30 SEPTEMBER PARTAI KOMUNIS INDONESIA/BEKAS ORGANISASI TERLARANG YANG DAPAT DI PERTIMBANGKAN HAK PILIHNYA DAN PENGESAHAN DALAM P82

KEPPRES 73/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1980 tentang PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA DAN PANITIA PENGAWAS PELAKSANAN PEMILIHAN PUSAT

KEPPRES 72/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

KEPPRES 71/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1980 tentang PENGALIHAN JENIS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG MEMANGKU JABATAN GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH DASAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT

KEPPRES 70/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1980 tentang PENGESAHAN AGREEMENT ESTABILISHING THE COMMON FUND FOR COMODITIES

INPRES 7/1980 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980 tentang BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1980/1981

KEPPRES 7/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1980 tentang PENGESAHAN PERJANJIAN KERJASAMA DI BIDANG TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH SRILANGKA

PP 7/1980 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1980 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR DAN PRAMBANAN

UU 7/1980 Berlaku

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PERUBAHAN

KEPPRES 68/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1980 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1975 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA INVENTARISASI DAN EVALUASI KEKAYAAN ALAM

KEPPRES 67/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

KEPPRES 66/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1980 tentang AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF REPUBLIC INDONESIA ANDD THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT CONCERCING TECHNICAL COOPERATION

KEPPRES 65/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang MENGESAHKAN INTERNASIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA 1974

KEPPRES 64/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1980 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH SINGAPURA TENTANG KERJASAMA EKONOMI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN BATAM

KEPPRES 63/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1980 tentang PEMBERHENTIAN UNTUK SEMENTARA KEGIATAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA KAMPUCHEA

KEPPRES 62/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980 tentang SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

KEPPRES 61/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1980 tentang PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUSAT KEHUTANAN/TAMAN HUTAN

KEPPRES 60/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1980 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1970 PEMBENTUKAN DEWAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

INPRES 6/1980 Berlaku

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 tentang BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR TAHUN 1980/1981

KEPPRES 6/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1980 tentang PENCABUTAN PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTANH INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA

PP 6/1980 Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK

UU 6/1980 Berlaku

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1971/1972

KEPPRES 59/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1980 tentang PEMBANGUNAN GEDUNG BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERUSAHAAN JAWATAN DAN PERUSAHAAN UMUM

KEPPRES 58/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1980 tentang PENGESAHAN CONSTITUTION OF THE UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO)

KEPPRES 57/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1980

KEPPRES 56/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1980 tentang PENGESAHAN "BASIC AGREEMENT ON INDUSTRY PROJECTS" DAN "SUPLEMENTARY AGREEMENT TO THE BASIC AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL PROJECTS ASEAN UREA PROJECT (INDONESIA)", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA

KEPPRES 55/1980 Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PENYELENGARAAN LANDREFORM