Semua Peraturan (45,692)
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 tentang PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1981
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1982 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM KERTAS GOWA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU DI BENGKULU
Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1982 tentang PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1981 MENGENAI PENETAPAN HARGA DASAR GABAH DAN BERAS
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1982 tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI ABU DABI, PERSATUAN EMIRAT ARAB
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1982 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA KERTAS LECES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI JAMBI DI JAMBI DAN PERUBAHAN
Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1982 tentang PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1981 MENGENAI PENETAPAN HARGA DASAR JAGUNG KUNING, KEDELE DAN KACANG HIJAU
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1982 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA LESTARI
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR, KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG, KECAMATAN SAWAH LUNTO UTARA, KECAMATAN SAWAHLUNTO SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO, KECAMATAN LUBUK SIKARAH, KECAMATAN TANJUNG HARAPAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK, KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA, KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA, KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT DN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH DALAM WILAYAH PROPINSI TINGKAT I SUMATERA BARAT
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI RIAU DI PEKANBARU DAN PERUBAHAN
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang TUNJANGAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN PELAYARAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA INSTALASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1982 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1978/1979
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1980
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1977 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA TAMBAHAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI GOLONGAN KARYA, ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA DAN GOLONGAN KARYA BUKAN ABRI
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN ARGA MAKMUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1977/1978
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1982 tentang PENATARAN KEWASPADAAN NASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1982 tentang MENGESAHKAN PERTUKARAN NOTA ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH REPUBLIK IRAQ MENGENAI PERUBAHAN PASAL 5 TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC IRAQ, 1977, YANG TELAH DITANDATANGANI DI BAGHDAD PADA TANGGAL 3 OKTOBER 1981
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1982 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDRA KARYA
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1976/1977
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1982/1982
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang HARGA JUAL DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang PELAKSANAAN EKSPOR, IMPOR, DAN LALU-LINTAS DEVISA
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1981 tentang BANTUAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN TAHUN 1981/1982
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1981 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENSUINAN BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGTA BP-KNIP SERTA BEKAS JANDANYA
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang PELAKSANAAN PENERTIBAN PERJUDIAN
UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang PEMBIAYAAN PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH OTONOM
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang PERLINDUNGAN UPAH
HUKUM ACARA PIDANA
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN 1981/1982
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang PENETAPAN PERUSAHAAN UMUM(PERUM) "OTORITA JATILUHUR" SEBAGAI PERUSAHAAN YANG DAPAT MENARIK DAN MENERIMA IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PERSARANA PENGAIRAN
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1981 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN I MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1981/1982
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang NASKAH UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM SEPERTI YANG DIMAKSUD DALAM PASAL II UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1980 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975 ADALAH SEPERTI YANG TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang IURAN PEMBAYARAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN
Garis-garis Besar Haluan Negara.
Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "SIXTH INTERNATIONAL TIN AGREEMENT" YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 8 OKTOBER 1981, SEBAGAI HASIL DARIPADA "UNITED NATIONS TIN CONFERENCE, 1980"
Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1981 tentang PENETAPAN JENIS KENADARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL UNTUK JEMBATAN TOL SUNGAI KAPUAS PONTIANAK
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON ECONOMIC COOPERATION" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA DAN KERAJAAN THAILAND DAN DELEGASI PEMERINTAH CANADA, YANG TELAH DITANDA-TANGANI DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 1981
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN SEWA-MENYEWA PERUMAHAN
Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "PERSETUJUAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TENTANG PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI" YANG TELAH DITANDATANGANI DI WASHINGTON D.C., AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 30 JUNI 1980 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1981 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1972 TENTANG PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA