Semua Peraturan (45,692)
Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 tentang PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARAGEMBONG, KECAMATAN TAMBELANG DAN KECAMATAN BANTARGEBANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI, KECAMATAN PARAKANSALAK, KECAMATAN GEGERBITUNG, KECAMATAN CIDOLOG, KECAMATAN TEGALBULEUD, KECAMATAN KELIBUNDER, KECAMATAN CIRACAP DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI DAN KECAMATAN SELAJAMBE DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1981 tentang LIKWIDASI PROYEK SUPER FOSPAT CILACAP
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1981 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA "BUWANA KARYA"
Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1981 tentang POKOK- POKOK ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN JAWATAN PEGADAIAN
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981 tentang PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN YAM
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TANGERANG
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR TAHUN 1981/1982
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI NAIROBI, KENYA
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1981 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA KESATUAN JAWA TENGAH DAN PERUSAHAAN NEGARA HASIL LAUT DAN PENGGABUNGANNYA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIRTA RAYA MINA
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1973/1974
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang KETENTUAN- KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN TAMBANG BATU BARA ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATUBARA DAN KONTRAKTOR SWASTA
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF SINGKAWANG
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF' THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTIAN OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME", YANG TELAH DITANDATANGANI DI MANILA, PHILIPINA, PADA TANGGAL 18 JUNI 1981 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK PHILIPINA
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BEKASI
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "BISNIS AGREEMENT ON ASEAN INDUSTRIAL COMPLEMENTATION" YANG TELAH DI TANDATANGANI DI MANILA, PHILIPINA, TANGGAL 18 JUNI 1981 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH NEGARA- NEGAR ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TARAKAN
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1981 tentang PENAMBAHAN ANGGOTA TEAM PENASEHAT PEMBANGUNAN PEMUGARAN MAKAM PROKLAMATOR KEMERDEKAAAN REPUBLIK INDONESIA BUNG HATTA
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1981 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA GARAM MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "LOAN AGREEMENT (GREATER BANDUNG ELEKTRIC POWER DISTRIBUTION PROJECT) BETWEEN REPUBLIC OF INDONESIA AND KUWAUIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI "KUWAIT FUND FOR ARAB"
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TERNATE
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1981 tentang PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1981/1982
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1981 tentang PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI)
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1981 tentang PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1982/1982
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF DEPOK
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1981 tentang PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1982/1982
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1981 tentang MENUGASKAN KEPADA MENTERI MUDA URUSAN PEMUDA UNTUK MENYERAHKAN ASRAMA MAHASISWA DI BANDUNG KEPADA KOPERASI KELUARGA BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG MELALUI REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF DILI
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1981 tentang PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA UNTUK PERGURUAN TINGGI DI SELURUH INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BAU-BAU
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1981 tentang BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I TAHUN 1981/1982
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1981 tentang PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI OSLO, NORWEGIA
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1981 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERIKANAN JAWA TIMUR DAN PERUSAHAAN PERIKANAN NEGARA SULAWESI SELATAN/TENGGARA DAN PENGGABUNGANNYA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN SAMODRA BESAR
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1972/1973
Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1981 tentang PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL UNTUK JEMBATAN TOL SUNGAI TELLO LAMA UJUNG PANDANG
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1981 tentang PEMINDAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNG KARANG/TELUK BETUNG KE KOTA KALIANDA DI KECAMATAN KALIANDA WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN DAN JEMBATAN MENJADI JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LUBUK LINGGAU
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981 tentang PENDIRIAN UNIVERSITAS HALUOLEO
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1981 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI PUPUK
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang PENDIRIAN UNIVERSITAS TADUKALO
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1981 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI SEMEN
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1981 tentang UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1981 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BINJAI UTARA, KECAMATAN BINJAI KOTA DAN KECAMATAN BINJAI SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI, KECAMATAN SIANTAR TIMUR, KECAMATAN SIANTAR BARAT, KECAMATAN SIANTAR UTARA DAN KECAMATAN SIANTARA SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEMATANG SIANTAR, KECAMATAN SIBOLGA UTARA, KECAMATAN SIBOLGA KOTA DAN KECAMATAN SIBOLGA SELATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SIBOLGA DALAM WILAYAH PROPINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang MENGESAHKAN "CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITAL AWARDS" YANG TELAH DITANDATANGANI PADA TANGGAL 10 JULI 1958 DAN TELAH MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 7 JUNI 1959
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1981 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDRA KARYA
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1981 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. DANAREKSA