PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah . . .

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

3. Kabupaten Kutai Barat adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Mahakam Ulu.

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Ayat (1) Huruf a Desa/Kampung yang masuk dalam cakupan Kecamatan Long Bagun adalah Desa Batoq Kelo, Desa Long Bagun Ulu, Desa Long Bagun Ilir, Desa Batu Majang, Desa Ujoh Bilang, Desa Long Melaham, Desa Mamahak Ilir, Desa Mamahak Ulu, Desa Rukun Damai, Desa Long Hurai, dan Desa Long Merah. Huruf b Desa/Kampung yang masuk dalam cakupan Kecamatan Long Hubung adalah Desa Long Hubung, Desa Datah Bilang Ulu, Desa Datah Bilang Ilir, Desa Lutan, Desa Matalibaq, Desa Wana Pariq, Desa Tri Pariq Makmur, Desa Sirau, Desa Mamahak Teboq, dan Desa Datah Bilang Baru. Huruf c Desa/Kampung yang masuk dalam cakupan Kecamatan Laham adalah Desa Long Gelawang, Desa Danum Paroy, Desa Muara Ratah, Desa Laham, dan Desa Nyaribungan. Huruf d Desa/Kampung yang masuk dalam cakupan Kecamatan Long Apari adalah Desa Long Apari, Desa Naha Tivab, Desa Noha Silat, Desa Tiong Bu’u, Desa Naha Buan, Desa Long Kerioq, Desa Tiong Ohang, Desa Long Penaneh I, Desa Long Penaneh II, dan Desa Long Penaneh III. Huruf e Desa/Kampung yang masuk dalam cakupan Kecamatan Long Pahangai adalah Desa Delang Krohong, Desa Long Pakaq, Desa Long Lunuk, Desa Lirung Ubing, Desa Datah Naha, Desa Long Isun, Desa Naha Aruq, Desa Long Pahangai I, Desa Long Pahangai II, Desa Liu Mulang, Desa Long Tuyoq, Desa Long Lunuk Baru, dan Desa Long Pakaq Baru.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Kutai Barat setelah terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu adalah mencakup wilayah Kecamatan Long Iram, Kecamatan Melak, Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Damai, Kecamatan Muara Lawa, Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Jempang, Kecamatan Bongan, Kecamatan Penyinggahan, Kecamatan Bentian Besar, Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Siluq Ngurai, Kecamatan Manor Bulatn, Kecamatan Tering, dan Kecamatan Sekolaq Darat.

(1) Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai batas-batas wilayah:

• sebelah utara berbatasan dengan Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh, Desa Long Sungai Barang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dan Sarawak Malaysia;

• sebelah timur berbatasan dengan Desa Muara Tuboq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara;

• sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kelian Luar Kecamatan Long Iram, Desa Tutung Kecamaten Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, dan Desa Tumbang Topus Kecamatan Uut Murung, Desa Liang Nyering Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah; dan

• sebelah . . .

• sebelah barat berbatasan dengan Desa Kariho Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak- pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang- undang ini.

(3) Penetapan batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu secara

pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak peresmian Kabupaten Mahakam Ulu.

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam

Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat Ibu Kota

Ibu Kota Kabupaten Mahakam Ulu berkedudukan di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun.

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Mahakam Ulu mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peresmian Kabupaten Mahakam Ulu dan pelantikan Penjabat Bupati Mahakam Ulu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di

Kabupaten Mahakam Ulu, dipilih dan disahkan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Kabupaten Mahakam Ulu.

(2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Kalimantan Timur dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Pegawai . . .

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur

Kalimantan Timur untuk melantik Penjabat Bupati Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat

kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(6) Gubernur Kalimantan Timur melakukan pembinaan,

pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati Mahakam Ulu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan struktur organisasi dan pengisian perangkat daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan fasilitasi pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten

Mahakam Ulu dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat . . .

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

dibentuk oleh Penjabat Bupati Mahakam Ulu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(4) Pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

(1) Bupati Kutai Barat bersama Penjabat Bupati Mahakam Ulu

mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Bupati Kutai Barat.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati Mahakam Ulu.

(3) Penyerahan . . .

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Mahakam Ulu.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Mahakam Ulu.

(5) Gubernur Kalimantan Timur mengoordinasikan dan

memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Mahakam Ulu.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3) meliputi:

• barang milik Kabupaten Kutai Barat yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang berada dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
• Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kutai Barat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Mahakam Ulu;
• utang piutang Kabupaten Kutai Barat yang kegunaannya untuk Kabupaten Mahakam Ulu menjadi tanggung jawab Kabupaten Mahakam Ulu; dan
• dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Mahakam Ulu.

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (7) tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan oleh Bupati Kutai Barat, Gubernur Kalimantan Timur selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun.

(9) Pelaksanaan . . .

(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset

serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Kalimantan Timur kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Kabupaten Mahakam Ulu berhak mendapatkan alokasi dana

perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang berupa dana transfer ke daerah dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sesuai kesanggupannya

memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokasi Kabupaten Mahakam Ulu masing-masing sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Mahakam Ulu pertama kali sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(2) Pemerintah . . .

(2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan

dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar rupiah) dan pembangunan lokasi Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp114.000.000.000,00 (seratus empat belas miliar rupiah) selama 2 (dua) tahun berturut- turut serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Mahakam Ulu pertama kali sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Mahakam Ulu.

(4) Apabila Kabupaten Kutai Barat tidak memenuhi

kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Kabupaten Kutai Barat untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

(5) Apabila Provinsi Kalimantan Timur tidak memenuhi

kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana perimbangan dari Provinsi Kalimantan Timur untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

(6) Penjabat Bupati Mahakam Ulu menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Kutai Barat.

(7) Penjabat Bupati Mahakam Ulu menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 17 . . .

Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pengembangan daerah perbatasan dan daerah yang mempunyai karakteristik khusus sesuai dengan kemampuan keuangan negara, sejak terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjabat Bupati Mahakam Ulu berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Mahakam Ulu dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(2) Pemerintah bersama Gubernur Kalimantan Timur

melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan/atau Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Penjabat Bupati Mahakam Ulu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rancangan Peraturan Bupati Mahakam Ulu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati

Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Sebelum Bupati Mahakam Ulu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Mahakam Ulu menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kutai Barat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Mahakam Ulu.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Mahakam Ulu harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 17

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah ±129.066,64 km2 yang terdiri atas 6 (enam) kabupaten dan 3 (tiga) kota, dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±3.424.210 jiwa, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Kutai Barat yang mempunyai luas wilayah ±35.696,59 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah 172.235 jiwa terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan dan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan luas wilayah, letak geografis, terbatasnya atau belum tersentuhnya anggaran pembangunan terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Salah satu upaya dalam menata daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain yang rawan dengan aktivitas illegal logging, human trafficking, penyelundupan obat-obat terlarang dan pencaplokan wilayah.

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain/tetangga.

Selanjutnya . . .

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 23 Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Dukungan Bantuan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 24 Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Bantuan Dana Untuk Pembangunan Lokasi Kabupaten Mahakam Ulu;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 27 Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Dukungan Bantuan Dana Operasional Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 28A Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 38A Tahun 2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang Persetujuan Pemilihan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Mahakam Ulu;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Letak dan Nama Ibukota Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 12 Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Dukungan Memindahkan Sebagian Personil Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Dukungan Menyerahkan Sebagian Aset Kabupaten Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 136/K.457/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pelepasan Wilayah Kecamatan Yang Masuk Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 972/K.461/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Kesanggupan Pemberian Alokasi Dana (Pembiayaan) Pembangunan Awal Kabupaten Mahakam Ulu Selama 2 (Dua) Tahun Berjalan;

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 135.5/K.1009/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Rekomendasi Pembentukan Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 135.8/K.1011/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Letak dan Nama Ibukota Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

• Keputusan . . .

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 466.275.135/K.185/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Persetujuan Dukungan Bantuan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu;

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 820.135/K.187/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Dukungan Pemindahan Sebagian Personil Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 032.135/K.189/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Dukungan Penyerahan Sebagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 135.7/K.1069/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 135.5/K.1009/2009 tentang Rekomendasi Pembentukan Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 135.8/K.1081/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 135.8/K.1011/2009 tentang Letak dan Nama Ibukota Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 136/K.1079/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 136/K.457/2009 tentang Pelepasan Wilayah Kecamatan Yang Masuk Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 466.270/K.1073/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 466.275.135/K.185/2010 tentang Persetujuan Dukungan Bantuan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu;

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 820.800/K.1077/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 820.135/K.187/2010 tentang Dukungan Pemindahan Sebagian Personil kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 972.135/K.1071/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 972/K.461/2009 tentang Kesanggupan Pemberian Alokasi Dana (Pembiayaan) Pembangunan Awal Kabupaten Mahakam Ulu Selama 2 (dua) Tahun Berjalan;

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 137.032/K.1075/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 032.135/K.189/2010 tentang Dukungan Penyerahan Sebagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

• Keputusan . . .

• Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 137.023/K.1067/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Penyerahan Sarana dan Prasarana Perkantoran kepada Calon Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 08 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.A Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Letak dan Nama Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
• Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.B Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Wilayah Kecamatan Yang Masuk Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur; aa. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.C Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Dukungan Bantuan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur; bb. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.D Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Dukungan Dana Pembangunan Lokasi Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur; cc. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.E Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Dukungan Bantuan Dana Operasional Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur; dd. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.F Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Sebagian Aset Berupa Sarana Perkantoran Kepada Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur; ee. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 8.G Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Pemindahan Sebagian Personil Kepada Kabupaten Mahakam Ulu Hasil Pemekaran Dari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur; dan

ff. Keputusan . . .

ff. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 912/K.306/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Pemekaran Dari Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Mahakam Ulu.

Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki luas wilayah keseluruhan ±15.315 km2 dengan jumlah penduduk ±27.923 jiwa pada tahun 2012 dan terdiri atas 49 (empat puluh sembilan) desa/kelurahan. Kabupaten Mahakam Ulu berbatasan langsung dengan Sarawak Negara Malaysia di sebelah utara, Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah timur, Kabupaten Kutai Barat di sebelah selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah barat.

Secara geostrategis, Kabupaten Mahakam Ulu merupakan open gates ke Malaysia (Sarawak). Kabupaten Mahakam Ulu berada pada posisi strategis sehingga dapat mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan intergritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah perbatasan dan pedalaman.

Secara geopolitik, Kabupaten Mahakam Ulu yang terletak di sebelah barat Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Sarawak), sangat berpotensi untuk menjaga kedaulatan dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termanifestasikan dalam gerak dan tindak semua lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu terutama di daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia. Namun kondisi obyektif saat ini justru sebaliknya, di mana masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan secara perlahan mulai tereduksi semangat nasionalismenya. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana daerah perbatasan tersebut sebagian besar merupakan daerah pedalaman dan tertinggal, tidak tersentuh oleh hiruk pikuknya pembangunan (karena luasnya span of control dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat), sedangkan dalam kondisi lain ada peluang dan tawaran menarik dari negara tetangga (upaya silent anexation) yang notabenenya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di perbatasan. Beberapa kampung/desa

Naha Tivab . . .

Naha Tivab, Long Apari dan sekitarnya telah banyak yang hijrah, awalnya untuk bekerja pada perusahaan perkebunan dan memutuskan untuk tetap tinggal di Malaysia.

Salah satu faktor penting sebagai penentu kelayakan peningkatan status wilayah adalah potensi ekonomi. Wilayah perbatasan mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, baik potensi sumber daya alam dan perdagangan. Potensi ekonomi kawasan Kabupaten Mahakam Ulu tersebar dengan variasi seperti, sektor perkebunan berupa karet, kelapa sawit, kakao, rotan, dan kopi. Sektor kehutanan berupa kayu, sarang burung walet, gaharu. Sektor pertanian di antaranya sawah dan ladang masyarakat. Sektor peternakan seperti babi, sapi, ikan kramba dan sektor pertambangan berupa batubara, emas, biji besi, uranium, minyak bumi, galian C. Di sektor perdagangan wilayah Kabupaten Mahakam Ulu berada pada posisi strategis untuk kegiatan perdagangan antardaerah seperti perdagangan dengan Mahak Baru Kabupaten Malinau, Sarawak (Malaysia) serta dengan Desa Topus, Puruq Cahuq Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Mahakam Ulu memprioritaskan pembangunan di wilayah Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membuka jalur transportasi darat yang menghubungkan antarkecamatan dan kampung hingga Malaysia (Sarawak). Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada periode 5 s.d. 10 tahun pertama berkomitmen untuk tidak membangun gedung mewah bagi fasilitas pemerintahan kecuali untuk kepentingan pembangunan rumah sakit dan balai pertemuan umum (dituangkan dalam kontrak politik), serta memusatkan perhatian pada pembukaan isolasi wilayah khususnya infrastruktur jalan antara Kecamatan Long Bagun – Kecamatan Long Pahangai sepanjang 155 km dan Kecamatan Long Pahangai menuju Kecamatan Long Apari sepanjang 98 km.

Dengan terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Mahakam Ulu perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan

sumber . . .

sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL