ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan intemasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas lata badan usaha milik negara serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.
6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.
7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah.
8. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga, sesuai dengan program-program yang akan dijalankan.
9. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
10. Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
11. Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
12. Belanja barang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai pembelian bararig dan jasa yang habis pakai

untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

1. Belanja modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.
2. Pembayaran bunga utang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.
3. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
4. Belanja hibah adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional.
5. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uangjbarang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian/lembaga, guna melindungi dari terjadinya berbagai risiko sosial.
6. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka 11 sampai dengan angka 17, dan dana cadangan umum.
7. Belanja ke daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
8. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
9. Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pe1aksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
10. Dana alokasi umum, selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
11. Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

1. Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2091 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian untuk beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya.
2. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.
3. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.
4. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN.
5. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi, surat utang negara, dan dukungan infrastruktur.
6. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
7. Dukungan infrastruktur adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial danjatau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko dalam pelaksanaan proyek kerjasama penyediaan infrastruktur.
8. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua, pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjatnan proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.
9. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing yang dapat dirupiahkan.
10. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu.
11. Tahun Anggaran 2007 meliputi masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.

(1)Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2007

diperoleh dari sumber-sumber: a.Penerimaan perpajakan; b.Penerimaan negara bukan pajak; dan c.Penerimaan hibah.

(2)Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp509.462.000.000.000,00 (lima ratus

sembilan triliun empat ratus enam puluh dua miliar rupiah).

(3)Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.926.957.783.000,00

(dua ratus sepuluh triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(4)Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp2.668.965.000.000,OO (dua triliun enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).

(5)Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2007

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp723.057.922.783.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga triliun lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(1)Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) terdiri dari:

a.Pajak dalam negeri; dan b.Pajak perdagangan internasional.

(2)Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp494.591.600.000.000,00

(empat ratus sembilan puluh empat triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus juta rupiah).

(3)Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.870.400.000.000,00 (empat belas triliun delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus juta rupiah).

(4)Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

(1)Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (3) terdiri dari: a.Penerimaan sumber daya alam; b.Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara; dan c.Penerimaan negara bukan pajak lainnya.

(2)Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp146.256.914.000.000,00 (seratus empat puluh enam triliun dua ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah).

(3)Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.100.000.000.000,00 (sembilan belas triliun seratus miliar rupiah).

(4)Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.570.043.783.000,00 (empat puluh lima triliun lima ratus tujuh puluh miliar empat pu,luh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga vibu rupiah).

(5)Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2007

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

(1)Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 terdiri dari:

a.Anggaran belanja pemerintah pusat; dan b.Anggaran belanja ke daerah.

(2)Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.776.199.968.000,00 (lima ratus empat triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(3)Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp258.794.599.050.000,00 (dua ratus lima puluh delapan triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

(4)Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2007 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp763.570.799.018.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan belas ribu rupiah).

(1)Anggaran belanja pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

a.Belanja pemerintah pusat menurut organisasi; b.Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan c.Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.

(2)Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.776.199.968.000,00 (lima ratus empat triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(3)Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp504.776.199.968.000,00 (lima ratus empat triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(4)Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp504.776.199.968.000,00 (lima ratus empat triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(5)Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat

menurut unit organisasi/bagian anggaran dan menurut program/ kegiatan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

(1)Anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari: a.Belanja pegawai; b.Belanja barang; c.Belanja modal; d.Pembayaran bunga utang; e.Subsidi; f.Belanja hibah; g.Bantuan sosial; dan h.Belanja lain-lain.

(2)Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran 2007

menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 6 ayat

(2), menurut fungsi sebagwmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(3), dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Presiden yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2006.

(1)Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemenntah

pusat berupa: a.pergeseran anggaran belanja: (i)antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran; (ii)antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/atau (iii)antarjenis belanja dalam satu kegiatan. b.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan c.perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran PHLN; ditetapkan oleh Pemerintah.

(2)Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsijkabupatenjkota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.

(3)Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/ kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah.

(4)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3)

dilaporkan Pemerintah kepada DPR sebelum dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

(1)Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf b terdiri dari:

a.Dana perimbangan; dan b.Dana otonomi khusus dan penyesuaian.

(2)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp250.342.751.050.000,00 (dua ratus lima puluh triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

(3)Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.451.848.000.000,00 (delapan triliun empat ratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

(1)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

hurufa terdiri dari: a.Dana bagi hasil; b.Dana alokasi umum; dan c.Dana alokasi khusus.

(2)Dana bagi basil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp68.461.251.050.000,00 (enam puluh delapan triliun empat ratus enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

(3)Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp164.787.400.000.000,00 (seratus enam puluh empat triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah).

(4)Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp17.094.100.000.000,00 (tujuh belas triliun sembilan puluh empat miliar seratus juta rupiah)

(5)Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(6)Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

(1)Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dan:

a.Dana otonomi khusus; dan b.Dana penyesuaian.

(2)Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp4.045.748.000.000,00 (empat triliun empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

(3)Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp4.406.100.000.000,OO (empat triliun empat ratus enam miliar seratus juta rupiah).

(1)Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2007

sebesar Rp723.057.922.783.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga triliun lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp763.570.799.018.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga triliun lima ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2007 terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp40.512.876.235.000,00 (empat puluh triliun lima ratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.

(2)Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2007 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber: a.Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp55.068.296.235.000,00 (lima puluh lima triliun enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); b.Pembiayaan luar negeri bersih sebesar negatif Rp14.555.420.000.000,00 (empat belas triliun lima ratus lima puluh lima miliar empat ratus dua puluh juta rupiah).

(3)Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2007

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

(1)Pada pertengahan Tahun Anggaran 2007, Pemerintah menyusun

Laporan tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 Semester Pertama mengenai: a.Realisasi pendapatan negara dan hibah; b.Realisasi belanja negara; dan c.Realisasi pembiayaan defisit anggaran.

(2)Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah

menyertakan prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2007, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007.

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2007, akan ditampung pada pembiayaan perbankan dalam negeri dan

dapat digunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

(1)Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2007 dengan perkembangan danl atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, apabila terjadi: a.Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007; b.Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; c.Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; d.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya barns digunakan untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2007.

(2)Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan

atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2007 berakhir.

(1)Setelah Tahun Anggaran 2007 berakhir, Pemerintah menyusun

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

(2)Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

(3)Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2007 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2006

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2006

,

ttd