TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:

• orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
• orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
• orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

1. Keluarga . . .

1. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) BPJS merupakan badan hukum publik yang

bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• BPJS Kesehatan; dan
• BPJS Ketenagakerjaan.

(1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:

• mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
• memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

(2) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan

benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
• data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
• data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
• perubahan data ketenagakerjaan.

(3) Perubahan . . .

(3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d paling sedikit meliputi:

• alamat perusahaan;
• kepemilikan perusahaan;
• kepengurusan perusahaan;
• jenis badan usaha;
• jumlah pekerja;
• data pekerja dan keluarganya; dan
• perubahan besarnya upah setiap pekerja.

(4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

(1) Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan

penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib:

• mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan
• memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

(2) Data dirinya dan anggota keluarganya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang sebenarnya;
• data kepesertaan dalam program jaminan sosial harus sesuai dengan penahapan kepesertaan; dan/atau
• perubahan data dirinya dan anggota keluarganya.

(3) Perubahan . . .

(3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c paling sedikit memuat:

• alamat rumah;
• jenis pekerjaan; dan
• jumlah anggota keluarga.

(4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilaporkan oleh setiap orang, selain pemberi

kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Bagian Kesatu Pengenaan Sanksi Administratif

(1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

• teguran tertulis;
• denda; dan/atau
• tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 6 . . .

(1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenai oleh BPJS.

(1) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.

(2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenai oleh BPJS.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial.

(1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan

publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS.

(2) BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak

mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada:

• Pemberi . . .

• Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial dalam mendapat pelayanan publik tertentu; dan
• Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan setelah

mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS.

(1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu

yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:

• perizinan terkait usaha;
• izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
• izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
• izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

(2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu

yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi:

• Izin . . .

• Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
• Surat Izin Mengemudi (SIM);
• sertifikat tanah;
• paspor; atau
• Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

(3) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan

publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

(1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari oleh BPJS.

(2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu

10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

(3) Sanksi denda dikenakan apabila setelah

pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya.

(4) Denda . . .

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.

(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

(6) Apabila sanksi berupa denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak disetor lunas, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(7) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicabut apabila:

• denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; atau
• telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

(8) Bukti lunas pembayaran denda, pendaftaran

kepesertaan, dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Tata Cara Pengenaan Sanksi Kepada Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran

(1) Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan

penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan tidak mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a.

(2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran tersebut telah mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu kepesertaan jaminan sosial atau surat tanda terima pendaftaran dari BPJS berikut bukti lunas pembayaran iurannya.

(1) Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan

penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan tidak memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dikenai teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS.

(2) Apabila . . .

(2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu

10 (sepuluh) hari kerja sanksi teguran tertulis pertama setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

(3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu

dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir Setiap oran,g selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya.

(4) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

(5) Bukti pendaftaran kepesertaan jaminan sosial dan

surat tanda terima data kepesertaan yang lengkap dan benar dari BPJS sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat Pengawasan dan Pemeriksaan

(1) Pengenaan sanksi administratif kepada Pemberi

Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepersertaan dalam program jaminan sosial dilakukan berdasarkan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.

(2) Pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap seluruh peserta jaminan sosial.

(3) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS terhadap:

• kepatuhan kepesertaan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk:

1. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
2. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

• kepatuhan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran untuk:

1. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan

2. memberikan . . .

1. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

(4) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BPJS berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan pekerja.

(5) BPJS dalam melaksanakan pengawasan dan

pemeriksaan atas kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam memenuhi kewajibannya membayar iuran atau memenuhi kewajiban lain wajib melaporkan ketidakpatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Instansi yang bertanggungjawab di bidang

ketenagakerjaan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Selain berdasarkan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14 . . .

(1) Dalam melaksanakan pengawasan dan

pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, BPJS mengangkat petugas pemeriksa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

mekanisme kerja pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPJS.

Pengawasan terhadap kepatuhan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Desember 2013

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 24 Desember 2013

,

ttd.