Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 3. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-- badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 4. Unit Pelayanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan Publik Tertentu adalah unit yang mempunyai kewenangan memberikan pelayanan publik tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Jenis Sanksi Administratif meliputi: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau

c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pemberi Kerja dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu apabila melanggar ketentuan: a. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. Pasal 3 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; c. Pasal 59 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; d. Pasal 34 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; dan/atau e. Pasal 33 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

(1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan. (2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sanksi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

(3) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir, Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya. (4) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Pemberi Kerja dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu.

(1) Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu. (2) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dapat dilakukan dengan mempersyaratkan kepada Pemberi Kerja agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajib melengkapi bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan serta bukti pembayaran iuran terakhir dari BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan. (3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengenaan sanksi dapat dilakukan atas: a. permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan; b. permintaan dari BPJS Kesehatan; atau c. rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan kepada masing-masing Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan, dengan melampirkan: a. identitas Pemberi Kerja; b. surat teguran tertulis pertama; c. surat teguran tertulis kedua; dan d. surat pengenaan sanksi denda. (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan atas rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan kepada masing-masing Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah berkoordinasi dengan BPJS

Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan. (6) Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu memerlukan data dan informasi lebih lanjut dapat melakukan klarifikasi kepada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan. (7) Berdasarkan permintaan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pelayanan Publik Tertentu memberikan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan sampai Pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Dalam hal Unit Pelayanan Publik Tertentu telah mengenakan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan memonitor pelaksanaannya.

(1) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu atas: a. permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan; b. permintaan dari BPJS Kesehatan; atau c. rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

(1) Apabila Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu telah diberikan tetapi Pemberi Kerja tetap tidak patuh melaksanakan kewajibannya, BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan membuat Kesepakatan Bersama dengan masing-masing Unit Pelayanan Publik Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam rapat koordinasi hubungan antarlembaga. (3) BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Unit Pelayanan Publik Tertentu.

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Pengawas Ketenagakerjaan, dan Unit Pelayanan Publik Tertentu, melakukan rapat koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sebagai bahan penyusunan kebijakan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1004), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA